Sebagai unit kerja yang telah mengimplementasikan Zona Integritas dan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, KPPN Pelaihari terus menerus menginternalisasikan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, juga berupaya menularkan virus positif Zona Integritas kepada instansi lainnya.

KPPN Pelaihari merasa berkewajiban dan mendapatkan amanah untuk menebarkan nilai-nilai mulia Zona Integritas kepada unit kerja lain. Dalam hal ini telah banyak instansi yang berkunjung untuk melakukan studi banding mengenai Zona Integritas ke KPPN Pelaihari, antara lain seluruh KPPN di wilayah Kalimantan Selatan (KPPN Barabai, KPPN Tanjung, KPPN Banjarmasin dan KPPN Kotabaru) serta KPPN Palu. Selain itu juga 7 (tujuh) SKPD lingkup Kabupaten Tanah Laut dengan dikoordinir oleh Inspektorat Daerah Tanah Laut melaksanakan studi banding tentang ZI ke KPPN Pelaihari pada tahun 2019 yang lalu.

Selain kunjungan langsung, KPPN Pelaihari juga sering menerima konsultasi tentang ZI dari berbagai instansi melalui berbagai media antara lain melalui telephone, email, media sosial dan lain-lain. Termasuk melaksanakan asistensi dengan unit kerja di lingkup Ditjen Perbendaharaan melalui media WhatsApp Group, yang beranggotakan KPPN-KPPN di berbagai wilayah di Indonesia.

Setelah pada awal Februari yang lalu membagikan pengalaman membangun Zona Integritas bersama para pegawai KPKNL Banjarmasin, kali ini KPPN Pelaihari kembali melaksanakan Sharing Knowledge tentang Pembangunan Zona Integritas di instansi Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu, 26 Februari 2020 kemarin.

Bermula dari kunjungan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Ita Widyaningsih, SH, MH dan jajarannya dalam rangka studi banding Zona Integritas pada tanggal 17 Februari 2020 ke kantor KPPN Pelaihari. Kunjungan tersebut ditindaklanjuti dengan permintaan Ketua PN Pelaihari kepada KPPN Pelaihari untuk memberikan pemaparan kepada seluruh pegawai PN Pelaihari, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih memadai sebagai persiapan untuk menghadapi penilaian WBK di tahun 2020 ini. Tentu saja permintaan Ketua PN Pelaihari tersebut disambut dengan antusias dan tangan terbuka oleh KPPN Pelaihari.

Penyampaian knowledge sharing pembangunan ZI menuju WBK oleh Tim ZI KPPN Pelaihari dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh seluruh pegawai dan PPNPN KPKNL Banjarmasin. Acara berlangsung pukul 10.30 s.d 13.00 WITA.

Materi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sekaligus pengalaman pembangunan ZI pada KPPN Pelaihari dipaparkan oleh Kepala KPPN Pelaihari, Woro Triwening Renggani. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula tips-tips yang dapat membantu dalam rangka pembangunan ZI, mulai dari pengumpulan dokumen pengungkit, komunikasi dengan stakeholders, penataan sarana dan prasarana, pengembangan inovasi, persiapan menghadapi survey, sampai dengan menghadapi penilaian oleh Tim Penilai Nasional ZI dari Kemenpan-RB. Pemaparan disambung dengan penyampaian informasi terkait dokumen-dokumen yang harus dipenuhi pada setiap Area Perubahan disampaikan oleh Sdr. Ahmad Hifni.

Diharapkan dengan kegiatan knowledge sharing pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tersebut dapat menambah wawasan para pejabat/pegawai pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang mendapatkan mandatory sebagai Aparat Penegak Hukum yang harus mengimplementasikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugasnya.

Acara tersebut sangat relevan dan sejalan dengan rencana KPPN Pelaihari untuk lebih masiv lagi dalam upaya menerapkan Zona Integritas menuju Reformasi Birokrasi serta membagikan pengalaman terkait penegakan Zona Integritas pada unit kerja lain dalam cakupan yang lebih luas.