PELAIHARI - Empat Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemda) Tanah Laut (Tala) pada Kamis (20/6). Bertempat di Ruang Barakat Sekretariat Daerah (Setda) Tala.

Empat perwakilan Kemenkeu yang datang adalah Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kusumawardhani, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Syafriadi. Kemudian Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Syamsinar dan Dwijo Muryono Kepala Kanwil Ditjen Bea cukai.Adapun tujuan kunker ke Pemkab Tala ini dalam rangka sinergi dalam peningkatan kinerja fiskal di daerah. Dibuka secara langsung Pj Bupati Tala H Syamsir Rahman, didampingi jajaran pimpinan OPD di lingkup Pemkab Tala. Syamsir menyampaikan pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat."Ada dua hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat terhadap kinerja Tala, pertama pengendalian inflasi di daerah dan kedua penurunan stunting," ungkapnya.

Sekedar informasi, dua hal tersebut menjadi penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pelaksanaan tugas dan kinerja Pj Bupati yang dievaluasi setiap triwulan. Sementara Kusumawardhani menyampaikan mengenai tugas, fungsi dan layanan yang diberikan oleh Kemenkeu di daerah yang bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Tala untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di bidang pemanfaatan asset, Pemkab Tala juga dapat menggunakan fasilitas Lelang Non Eksekusi Wajib dengan objek lelang berupa hak menikmati untuk pemanfaatan lahan kosong sebagai area parkir berbayar. Selanjutnya di bidang perbendaharaan, Syafriadi juga menyoroti mengenai kinerja penyaluran transfer ke daerah, khususnya untuk penyaluran DAK fisik tahap pertama dan Dana Desa tahap dua di Tala yang masih perlu diakselerasi.

"Kinerja penyaluran DAK fisik tahun 2024 cenderung lebih lambat dibandingkan tahun lalu, sehingga perlu diurai akar permasalahan perlambatan tersebut," pintanya.Selain itu, penyaluran Dana Desa tahap dua juga perlu menjadi perhatian. Syafriadi meminta agar desa yang telah menerima Dana Desa tahap pertama agar segera direalisasikan dananya untuk pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes-nya.

"Harapannya setelah Dana Desa tahap pertama direalisasikan, maka desa dapat segera mengajukan penyaluran tahap dua tanpa harus menunggu sampai batas akhir pengajuan penyaluran," harapnya.

Kemudian Dwijo selaku Kepala Kanwil Bea dan Cukai Kalsel menyampaikan mengenai maraknya peredaran rokok illegal tanpa cukai yang berpotensi merugikan pendapatan negara."Pemda diharap dapat membantu menekan peredaran rokok illegal, selain itu juga adanya potensi peredaran narkotika di wilayah Tala yang sangat memberikan dampak buruk kepada masyarakat," imbuhnya. Di bidang Perpajakan daerah, Syamsinar menyampaikan masih terdapat 95 ASN di Pemkab Tala yang belum menyampaikan laporan SPT Tahunan. Selain itu, masih terdapat 14 Desa yang belum melakukan penyetoran pajak.

"Desa yang belum melakukan penyetoran pajak perlu dilihat kembali apakah memang sampai dengan akhir semester pertama ini, Dana Desa yang telah diterima belum direalisasikan sehingga belum ada transaksi perpajakannya atau memang sudah ada transaksi perpajakan namun belum disetorkan," ujarnya.

Terakhir dalam kunker tersebut juga diserahkan penghargaan kepada Pemkab Tala atas kinerjanya dalam ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi pajak pusat.Ketepatan waktu dalam pemenuhan rekonsiliasi sangat penting karena data pajak pusat di wilayah Tala akan digunakan sebagai dasar dalam pengalokasian dana bagi hasil PBB dan PPh yang akan disalurkan kepada Pemkab Tala melalui KPPN.