KPPN Pematang Siantar melaskanakan GKM Pembinaan Pejabat Perbendaharaan dan Refreshment Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasrakan. Surat Undangan Kepala KPPN Pematang Siantar Nomor ND-450/KPN.0204/2022 tanggal 24 Oktober 2022.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Ida Royani Hutapea, dengan menyampaikan tujuan diadakannya gugus kendali mutu ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan pegawai terkait dengan pembinaan pejabat perbendaharaan melalui pengembangan jabatan fungsional dan refreshment materi akuntansi dan pelaporan keuangan.

Materi pembinaan pejabat perbendaharaan disampaikan oleh PTPN Mahir, Chiltry R. Hutahaean, dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

• PPK dapat menjabat pengelola keuangan APBN dan Analis pengelola keuangan APBN. Penilaian angka kredit bagi PPK terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang
• Unsur utama terdiri dari kegiatan pemaketan dan non-pemaketan. Unsur kegiatan pemaketan dapat diberikan dengan syarat surat keputusan penujukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dari KPA. Dan Unsur non pemaketan berupa laporan dan dilampiri dokumen berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai PPK dan sesuai dengan jenjang pejabat fungsional.

Materi akuntansi dan pelaporan disampaikan oleh pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Norman R. Turnip, menyampaikan hal-hal berikut:

• Tujuan dari PSAP 2 adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
• Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
  • Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
  • Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
• Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
  • Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
  • Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)
  • Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
  • Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
  • Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan
• Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
  • Pendapatan-LRA
  • Belanja
  • Transfer
  • Surplus/defisit-LRA
  • Penerimaan pembiayaan
  • Pengeluaran pembiayaan
  • Pembiayaan neto
  • Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi untuk memperjelas beberapa hal terkait pelaksanaan tugas PPK dan penyusunan LRA tahunan oleh Pemerintah Pusat. Para pelaksana dan pejabat pengawas mendapatkan pemahaman terkait pengembangan karir melalui jabatan fungsional terbuka yaitu PK APBN dan APK APBN serta penyusunan laporan realisasi anggaran serta tujuan dibuatnya LRA tersebut.