Dalam rangka mendorong upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan aspek pencegahan dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan public untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara aktif terus berpartisipasi dalam menjalankan program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sejak tahun 2013.
Selama keikutsertaan dalam program pembangunan ZI dimaksud, Ditjen Perbendaharaan sudah memiliki beberapa prestasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yaitu 5 (lima) KPPN mendapatkan predikat WBBM dan 21 (dua puluh satu) unit kerja yaitu 20 (dua puluh) KPPN dan 1 (satu) Kanwil DJPb yang mendapatkan predikat WBK ditingkat nasional dari KemenPAN-RB
Selanjutnya Ditjen Perbendaharaan juga menginisiasi akselerasi pembangunan ZI sebagai tindak lanjut arahan Menteri Keuangan agar seluruh unit kerja di lingkungan Kementrian Keuangan mendapatkan predikat WBK/WBBM. Unit kerja yang memenuhi kriteria dalam akselerasi ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sejak tahun 2017 s.d 2018 sudah terdapat 110 (seratus sepuluh) unit kerja. 17 (tujuh belas) unit kerja diantaranya telah mendapatkan predikat WBK di tingkat nasional dan 91 (Sembilan puluh satu) unit kerja akan diikutkan dalam penilaian predikat WBK di tingkat kementrian dan nasional.
Atas capaian tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan arahan agar upaya reformasi birokrasi dapan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dilingkungan Ditjen Perbendaharaan dan leading dalam jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM.
Sebagai langkah strategis dalam memenuhi target tersebut, Ditjen Perbendaharaan mengusulkan dan menetapkan sebanyak 115 (serratus lima belas) unit kerja yang akan mengikuti penilaian unit kerja berpredikat WBK dan WBBM pada tahun 2019 sebagaimana daftar terlampir.
Daftar Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019
- Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
- KPPN Sukabumi
- KPPN Surakarta
- KPPN Pelaihari
- KPPN Bekasi
- KPPN Lahat
- KPPN Madiun
- KPPN Cirebon
- KPPN Pontianak
- KPPN Liwa
- KPPN Singkawang
- KPPN Tanjung Pandan
- KPPN Singaraja
- KPPN Ternate
- KPPN Purwodadi
- KPPN Bandung II
- KPPN Pekanbaru
- KPPN Jakarta V
- KPPN Padang
- KPPN Yogyakarta
Selanjutnya unit kerja yang mengikuti penilaian WBBM tahun 2019, agar:
- Melanjutkan kegiatan pembangunan ZI yang telah dilakukan pada saat meraih predikat WBK tahun 2018
- Melakukan upaya-upaya pembaruan dan peningkatan terkait layanan dan inovasi kepada stakeholder yang berbeda dengan unit kerja lainnya dan pada saat meraih predikat WBK
- Menjadikan unit kerja sebagai pusat pembelajaran bagi KPPN lain maupun satker di lingkup kerjanya dalam pembangunan Zona Integritas.
