KPPN Rengat mengadakan Sosialisasi Perkembangan Aspek Perpajakan Dalam Pelaksanaan APBN dan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Instansi Pemerintah Pusat yang dilaksanakan secara online melalui video conference Zoom. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KPPN Rengat, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Rengat, Fungsional Penyuluh KPP Pratama Rengat, serta seluruh pengelola keuangan pada satuan kerja lingkup KPPN Rengat. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Sosialisasi dimulai dengan sambutan oleh moderator, Bapak Joko Tatang Adiantoro selaku Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Rengat. Kemudian, pembukaan acara secara resmi oleh Kepala KPPN Rengat, Bapak Dody Prihardi. Selanjutnya, penyampaian materi, yaitu PMK No.59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah oleh Fungsional Penyuluh KPP Pratama Rengat, Bapak Ichsan Hadisaputro.
Hal utama yang disampaikan narasumber adalah PMK No.59/PMK.03/2022 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah yang melakukan belanja barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, dan mendukung gerakan nasional nontunai dengan memberikan kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredik pemerintah bagi Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah Desa.
