Sanggau, 16 Juni 2020. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang. Namun sejauh ini, isu terkait validitas data masih menjadi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti segera, mengingat penerapan penganggaran berbasis kinerja telah diinisiasi sejak berlakunya paket undang-undang keuangan negara.
Beberapa langkah telah diambil untuk menyelesaikan isu validitas data tersebut. Pada tahun 2019, Dirjen Perbendaharaan melalui surat S-1827/PB/2019 tanggal 3 Desember 2019 mengimbau kepada seluruh Satker untuk melakukan pengisian data capaian output melalui aplikasi SAS dan SAKTI baik untuk periode tahun anggaran 2019 dan 2020. Dirjen Perbendaharaan juga menerbitkan nota nomor ND-980/PB/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang mengamanatkan KPPN untuk melakukan konfirmasi data capaian output. Substansi pada kedua surat tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mendorong partisipasi dan kualitas data capaian output pada seluruh Satker, termasuk di dalamnya kualitas data output strategis yang menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Konfirmasi Capaian Output tahun 2019 telah mampu meningkatkan kualitas data yang diisi oleh Satker, meskipun dirasa masih belum optimal mengingat masih ditemukan data capaian output yang dinilai tidak wajar dengan jumlah yang cukup tinggi. Implikasinya adalah data capaian output belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk dianalisis lebih lanjut dan menghasilkan rekomendasi atau tindak lanjut yang efektif.
Melanjutkan inisiatif aktivitas konfirmasi data capaian output tahun 2019, maka di tahun 2020, beberapa langkah diambil untuk terus mendorong perbaikan kualitas pengisian data capaian output. Pertama adalah dengan memasukkan indikator Konfimasi Capaian Output (KCO) sebagai salah satu objek penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, indikator KCO menilai tingkat validitas data capaian output, dilihat dari perbandingan antara jumlah data yang dinilai wajar (Terkonfirmasi) dengan seluruh data output yang dikelola. Kedua adalah dengan melakukan penyesuian proses bisnis dan sistem aplikasi yang terkait dengan proses pengisian data capaian output serta aktivitas konfirmasinya. Penyesuaian dilakukan pada aplikasi SAS, SAKTI, SAIBA, e-Rekon&LK, hingga OM-SPAN untuk mendukung proses pengisian dan konfirmasi data capaian output menjadi lebih kredibel. Dari sisi proses bisnis, penguatan peran KPPN melalui seksi Vera/VeraKI dan seksi PDMS/MSKI dalam melakukan monitoring dan konfirmasi data capaian output. Olehkarena itu dalam kaitannya dengan edukasi kepada satker, KPPN Sanggau telah melakukan Bimtek Persiapan Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Capaian Output Tahun 2020 melalui vidcon Zoom KPPN dengan dihadiri
Perbaikan yang dilakukan dari sisi proses bisnis dan sistem aplikasi merupakan langkah perbaikan berkelanjutan dalam mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja. Inisiasi perbaikan tersebut tentunya harus diikuti dengan peningkatan pemahaman dari Satker terkait proses bisnis serta teknis pengoperasian sistem aplikasinya. Untuk itu, Petunjuk Teknis Pengisian Data Capaian Output ini disusun agar dapat digunakan sebagai media peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam rangka pengisian data capaian output Satker.
