Tugas

Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);

c. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

d. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;

e. penyusunan laporan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;

f. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;

g. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

h. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;

i. pelaksanaan manajemen mutu layanan;

j. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);

k. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);

l. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;

m. pengelolaan rencana penarikan dana;

n. pengelolaan rekening pemerintah;

o. pelaksanaan fasilitasi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Daerah;

p. pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;

q. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;

r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;

s. pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan

t. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan