Bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia, KPPN Semarang II mengadakan Sosialisasi Cashless Society dan Bimtek Penggunaan CMS pada hari Kamis 12 Oktober 2023 bertempat di Aula KPPN Semarang II kepada satuan kerja mitra kerja KPPN Semarang II dengan rekening pengeluaran di BNI.
Modernisasi pengelolaan keuangan negara pada era industri 4.0 menjadi sebuah keharusan, dimana pengelolaan belanja negara maupun penerimaan negara dituntut untuk dapat beradaptasi dengan dengan teknologi guna mendapatkan nilai tambah yang lebih besar (value for money). Tuntutan modernisasi ini seiring sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Faktor-faktor ini mendorong pemerintah untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan sistem transaksi nontunai (cashless government) sebagai salah satu upaya modernisasi pengelolaan keuangan negara.
Mekanisme transaksi belanja pemerintah oleh satuan kerja saat ini masih banyak dilakukan dengan cara tunai. Dalam prakteknya, mekanisme ini menghadapi berbagai kendala, yaitu (1)masalah ketersediaan uang di bendahara pengeluaran yang menimbulkan potensi kas menganggur (idle cash); (2)adanya potensi penyalahgunaan dari transaksi secara tunai oleh satuan kerja; dan (3)adanya potensi biaya yang timbul (cost of fund) akibat belum efektifnya manajemen kas pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa yang dibayarkan dengan menggunakan uang tunai (cash), menimbulkan celah untuk penyalahgunaan anggaran atau potensi korupsi.
Berdasarkan permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan inovasi baru pengelolaan belanja pemerintah melalui mekanisme transaksi nontunai (cashless government) dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Digital Payment (Digipay Satu). Dari sisi perbankan ada Cash Manajement System. (CMS).
