KPPN Sibolga Gelar Sosialisasi LLSPA 2026: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi,
Hindari Penumpukan Pencairan Anggaran di Akhir Tahun
Sibolga, 25 Februari 2026 — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga menggelar kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Sibolga, Andres Leiman Silalahi, Rabu pagi secara online melalui media teams meeting.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas telah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026, serta untuk memperkuat arah kebijakan pelaksanaan anggaran pemerintah yang menekankan kualitas belanja, ketepatan waktu, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam arahannya, Andres menyampaikan bahwa seluruh satuan kerja (satker) wajib memastikan implementasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran di lingkungan kerja masing-masing.
“Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran diperlukan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 serta untuk memastikan manfaat belanja Negara segera dirasakan masyarakat sekaligus menghindari penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran” ujar Andres.
“diperlukan upaya akselerasi realisasi belanja modal, percepatan realisasi Bansos dan Banper serta memastikan kewajiban pembayaran tersedia dananya dan direalisasikan tepat waktu” tambahnya.
Beliau juga menekankan pentingnya penyelarasan antara rencana kerja Kementerian/Lembaga dengan program prioritas nasional, termasuk penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata dan terukur,” tambahnya.
Fokus Utama Kebijakan Pelaksanaan Anggaran 2026
Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah poin strategis menjadi perhatian utama, antara lain:
- Penyelarasan Renja K/L dengan program Prioritas Presiden, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, termasuk penyediaan anggaran untuk pekerjaan berkelanjutan dan tunggakan tahun sebelumnya.
- Reviu dan pergeseran belanja menuju kegiatan prioritas agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
- Pelaksanaan anggaran yang berkualitas (spending better), dengan percepatan komitmen dan pembayaran.
- Akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melalui percepatan penyelesaian dokumen pendukung seperti DED, perizinan, dan kesiapan lahan.
- Optimalisasi value for money dengan dukungan teknologi dan digitalisasi pembayaran.
- Peningkatan kualitas pelaksanaan program yang dibiayai PHLN dan SBSN, termasuk pemenuhan prasyarat efektivitas dan konsistensi pelaksanaan.
- Penguatan pencapaian program prioritas, lewat monitoring real-time output dan evaluasi berkala.
- Penguatan pengawasan internal oleh UKI hingga APIP.
Menutup arahannya, Andres kembali menekankan pentingnya akuntabilitas.
“Semua langkah strategis ini harus dijalankan dengan penuh transparansi dan tata kelola yang baik. Integritas adalah fondasi utama pelaksanaan anggaran,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran tahun 2026, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ditulis oleh: Henry Tornagodang (Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker)
