KPPN Sibolga melaksanakan Forum Group Disscusion (FGD) Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa serta Rekonsiliasi Pajak Pusat Atas Belanja Daerah TA 2023
Pada Hari Selasa, 19 Desember 2023 bertempat di Aula KPPN Sibolga, KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Sibolga menyelenggarakan kegiatan Forum Group Disscusion (FGD) Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa serta Rekonsiliasi Pajak Pusat Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sibolga, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sibolga, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tapanuli Tengah, Inspektorat Daerah Kota Sibolga, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah.
Agenda pertama yaitu evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kepala KPPN Sibolga sebagai KPA penyalur DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN Sibolga menyampaikan apresiasi kepada Pemda Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli atas sinergi, koordinasi, dan kolaborasinya sehingga penyaluran DAK Fisik di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil disalurkan 100% dari nilai kontrak dengan total penyaluran sebesar Rp77.579.008.487,-.
Kepala KPPN Sibolga juga menjelaskan bahwa Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 pada Kota Sibolga sebesar Rp14.878.158.026,- diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas Pendidikan di beberapa SD, seperti pembangunan ruang laboratorium, pembangunan ruang UKS, dan fasilitas sanitasi. Selain itu, pemanfaatan DAK Fisik juga diwujudnyatakan dengan pengadaan alat kedokteran anak di beberapa puskesmas, pembangunan dan rehab balai penyuluhan KB, pengadaan peralatan laboratorium, pembangunan jaringan perpipaan air minum, dan pembuatan tangki septic individual di beberapa kelurahan.
Sedangkan, Kabupaten Tapanuli Tengah menerima penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.700.850.461,-. Penyaluran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan toilet di beberapa sekolah, pengadaan alat kesehatan di puskesmas, pembangunan jaringan perpipaan air minum, dan pengadaan sarana pasca panen.
Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah mencapai 100% dari nilai pagu dengan total penyaluran Rp142.789.487.000,-. Dana Desa sendiri merupakan sumber yang sangat penting dalam kemajuan suatu desa. Selaras dengan semangat otonomi daerah, pemerintah desa diharapkan dapat memanfaatkan dana desa sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan serta menyesuaikan kebutuhan setiap desa. Menurut Kepala KPPN Sibolga, Dana Desa di wilayah Tapanuli Tengah dimanfaatkan antara lain untuk operasional perangkat desa, penyelenggaran PAUD dan TK, pengadaan perpustakaan desa, penyelenggaraan posyandu, pemeliharaan jalan desa, serta pembangunan fasilitas desa lainnya.
Evaluasi rutin penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ini menjadi penting dilaksanakan untuk menilai dan memastikan kelancaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa baik di Kota Sibolga maupun di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kegiatan evaluasi tersebut dicatat juga hal-hal penting yang menjadi tantangan dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada tahun 2023. Sehingga tantangan tersebut dapat diantisipasi dan tidak terulang lagi pada tahun 2024. Diharapkan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2024 dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat lagi, kata Kepala KPPN Sibolga.
Agenda kedua pada kegiatan tersebut adalah evaluasi rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja daerah semester II TA 2023. Kegiatan rekonsiliasi tersebut merupakan kegiatan wajib yang dilakukan antar KPPN, KPP, dan Pemda setiap semesternya. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan setiap potongan pajak pusat atas belanja yang dilakukan daerah telah benar-benar disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Sibolga dan Perwakilan KPP Pratama Sibolga mendorong Pemda Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tetap disiplin menyelesaikan kewajiban perpajakannya dan rutin menyampaikan kertas kerja rekonsiliasi secara bulanan.
