Pandemi Covid-19 belum berakhir. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) semakin giat dilakukan pemerintah untuk mengurangai dampak pandemi Covid-19.
Dengan program PEN, pemerintah tancap gas dalam mempercepat realisasi APBN. Selama triwulan I-2021, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo mencairkan APBN sebesar Rp 701,86 miliar atau 12,78% dari total pagu KPPN Sidoarjo Rp5,49 triliun.
Realisasi ini lebih baik dari capaian periode yang sama tahun 2020 sebesar 10,15%. Secara agregat nominal realisasi ini meningkat Rp182,71 miliar dari Rp519,15 miliar menjadi Rp701,86 miliar.
Ditemui di kantornya, Kepala KPPN Sidoarjo Kurniadi Wismo Nugroho mengatakan : Di tengah kondisi pandemi covid-19 kita berhasil melakukan akselerasi pencairan dana APBN. Namun demikian, ini merupakan capaian yang belum maksimal.
Karena target serapan APBN triwulan I adalah minimal 15%. Labih lanjut dijelaskan, berbagai terobosan telah dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN antara lain;
Pertama, Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dilakukan secara elektronik melalui e-SPM.
Kedua, Memperpajang durasi waktu pengiriman SPM setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dengan praktek seperti ini diharapkan Satuan Kerja lebih leluasa dan mudah untuk mengajuan pencairan dana, dengan tetap memegang prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.
Ketiga, Permintaan konsultasi dan bimbingan teknis permasalahan anggaran oleh KPPN kepada Satuan Kerja dapat dilakukan secara on line, dengan bantuan Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN).
Dijelaskan oleh Kepala KPPN Sidoarjo, pada tahun 2021 terjadi percepatan pencairan Dana Desa pada bulan Maret 2021, sedangkan pada tahun 2020 Dana Desa baru dicairkan oleh Pemda pada bulan April dan sebagian Mei 2020.
Capaian saat ini sudah sebesar Rp30,38% dari pagu anggaran Rp298,96 miliar. Dana Desa antara lain digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, sebagai pendongkrak daya beli masyarakat dan stimulus perekonomian.
Secara rinci, kinerja penyerapan belanja barang mencapai 12,38% dari pagu Rp1.278,5 miliar meningkat 5,26% atau Rp30,45 miliar dari tahun lalu. Serapan belanja modal sebesar 16,52% atau Rp105,54 miliar naik Rp64,18 miliar dari realisasi tahun lau Rp41,36 miliar.
Kedua belanja ini merupakan elemen penting penggerak roda perekonomian masyarakat disamping belanja pegawai yang secara rutin dibayarkan kepada para pegawai. Ke depan, sampai dengan akhir Triwulan II, diharapkan realisasi APBN setidaknya sudah di atas 60%. Berarti masih diperlukan extra effort untuk percepatan penyerapan APBN.
Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga harus lebih cepat membuat perencanaan dan mengeksekusi pencairan dananya. Pada penghujung liputan, Kepala KPPN menyampaikan bahwa KPPN Sidaorjo pada tahun 2021 mengikuti Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Seluruh stakeholders diminta dapat berkeja sama dalam mensusksekan Program WBK KPPN Sidoarjo Tahun 2021. Caranya, dengan tidak memberikan janji ataupun imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai ASN dan PPNPN atas layanan yang diberikan. Memberikan penilaian yang jujur kepada KPPN melalui survei dan melaporkan melalui saluran pengaduan jika ditemukan pelanggaran. #kontributor : PTPN-Rezaldy Fahmy Pirzadha.
