Rintik-rintik hujan di pagi hari tidak mengurangi semangat perwakilan Bank/Pos Persepsi lingkup kerja KPPN Solok untuk hadir di Aula KPPN Solok pada tanggal 11 Desember 2019 dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penerimaan Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2019. Pelaksanaan FGD kali ini bersinergi dengan KPP Pratama Solok terkait dengan penerimaan pajak sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2019.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah, yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok dan fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan.

Sehubungan dengan progress Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja dan pelaksanaan penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM Tahun 2019 dan dalam rangka meningkatkan pemahaman pembangunan dan penilaian Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM Tahun 2019 pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM Tahun 2019 yang diikuti oleh Kepala Unit Kerja Lingkup DJPb.

BAPer (Bimbingan Aplikasi Perbendaharaan)

Dalam mendukung pelaksaan tupoksi KPPN Solok diperlukan mengadakan kegiatan GKM terkait pekerjaan sebagai sarana sharing session yang bertujuan seluruh pegawai pada KPPN Solok mampu ditempatkan dimana saja dan tidak terpaku pada bagian itu-itu saja dengan mengetahui pekerjaan seluruh seksi, pada kali ini Seksi Verifikasi & Akuntansi yang menyajikan materi GKM yakni Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan  Tingkat Kuasa BUN Daerah dan UAKPA Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan keuangan Kementerian/ Lembaga yang diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan pada hari Rabu, 6 November 2019.

Jakarta, perbendaharaan.go.id – saat ini informasi mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaiaan program serta pelaksanaa kegiatan dapat termonitor secara real time melalui sistem informasi yang terotomasi.