Capaian ini memperlihatkan akselerasi signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Pada Juni 2025, realisasi APBN masih berada pada level 43,32 persen, kemudian meningkat menjadi 53,27 persen pada Juli, 61,99 persen pada Agustus, dan 71,20 persen pada September. Hingga November, realisasi telah bertambah sekitar Rp980,81 miliar dibandingkan September, atau meningkat sekitar Rp2,20 triliun dibandingkan posisi Juni.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa APBN terus menjalankan perannya sebagai instrumen fiskal yang menopang aktivitas ekonomi daerah, mendukung layanan publik, serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dan desa.

Belanja Pemerintah Pusat Terealisasi 86,48 Persen

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan November 2025 mencapai Rp418,38 miliar dari pagu Rp483,79 miliar, atau 86,48 persen. Kinerja ini meningkat sekitar Rp95,69 miliar dibandingkan posisi September.

Komponen Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp252,43 miliar atau 92,94 persen dari pagu Rp271,59 miliar. Capaian tersebut menunjukkan stabilnya pemenuhan belanja wajib pemerintah, khususnya gaji dan tunjangan aparatur, yang turut menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, Belanja Barang terealisasi sebesar Rp117,05 miliar atau 79,29 persen, mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan kegiatan operasional, pengadaan barang dan jasa, serta dukungan layanan satuan kerja. Adapun Belanja Modal mencapai Rp48,90 miliar atau 75,75 persen. Kenaikan belanja modal menjadi sinyal positif karena berkaitan dengan pembentukan aset dan peningkatan kualitas layanan publik.

Transfer ke Daerah Mendominasi Realisasi APBN

Dari sisi Transfer ke Daerah, realisasi telah mencapai Rp3,73 triliun dari pagu Rp4,01 triliun, atau 93,17 persen. Komponen ini masih menjadi penopang utama realisasi APBN, dengan kontribusi sekitar 89,92 persen terhadap total belanja negara.

Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp3,09 triliun atau 92,95 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus mencapai Rp433,21 miliar atau 92,21 persen. Kinerja kedua komponen ini menunjukkan kuatnya dukungan APBN terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai layanan dasar, infrastruktur, dan program prioritas.

Sementara itu, Dana Desa telah tersalur penuh sebesar Rp200,52 miliar atau 100 persen. Penyaluran Dana Desa yang telah tuntas diharapkan semakin memperkuat pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta aktivitas ekonomi lokal. Adapun Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp10,25 miliar atau 78,16 persen.

Dorongan Fiskal bagi Ekonomi Daerah

Secara ekonomi, realisasi APBN yang telah melampaui 90 persen menunjukkan bahwa belanja pemerintah telah memberikan aliran likuiditas yang besar ke daerah. Belanja pegawai menjaga konsumsi rumah tangga, belanja barang mendorong permintaan terhadap produk dan jasa, sementara transfer ke daerah memperkuat ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan.

Menjelang akhir tahun anggaran, fokus pelaksanaan APBN perlu diarahkan pada penyelesaian kegiatan secara tepat waktu serta peningkatan kualitas belanja. Realisasi yang tinggi perlu diikuti dengan output yang jelas, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

KPPN Sumbawa Besar terus mendorong satuan kerja dan pemerintah daerah untuk menjaga koordinasi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan anggaran agar APBN benar-benar menjadi instrumen pembangunan dan penggerak ekonomi daerah.