Sumbawa Besar – Pelaksanaan APBN lingkup KPPN Sumbawa Besar sampai dengan Februari 2026 menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan bulan sebelumnya. Dari total pagu sebesar Rp2,68 triliun, realisasi belanja negara telah mencapai Rp528,44 miliar atau 19,70 persen.
Capaian ini meningkat dibandingkan Januari 2026 yang mencatat realisasi sebesar Rp331,24 miliar atau 12,35 persen. Dengan demikian, terdapat tambahan realisasi sekitar Rp197,20 miliar dalam satu bulan, atau naik 7,35 poin persentase. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN mulai bergerak lebih cepat memasuki bulan kedua tahun anggaran.
Belanja Pemerintah Pusat Mulai Menguat
Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan Februari 2026 mencapai Rp69,90 miliar dari pagu Rp509,79 miliar, atau 13,71 persen. Dibandingkan Januari, realisasi komponen ini bertambah sekitar Rp43,54 miliar.
Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp33,82 miliar atau 12,59 persen dari pagu Rp268,71 miliar. Realisasi ini mencerminkan berjalannya pembayaran belanja wajib pemerintah secara rutin pada awal tahun.
Sementara itu, Belanja Barang mencapai Rp16,44 miliar atau 11,51 persen, meningkat seiring mulai berjalannya kegiatan operasional satuan kerja. Belanja Modal menunjukkan perkembangan cukup baik dengan realisasi Rp19,65 miliar atau 20,00 persen, yang menjadi indikasi awal adanya pelaksanaan kegiatan fisik maupun pengadaan aset sejak awal tahun.
Transfer ke Daerah Menjadi Penopang Utama Realisasi
Dari sisi Transfer ke Daerah, realisasi sampai dengan Februari 2026 mencapai Rp458,54 miliar dari pagu Rp2,17 triliun, atau 21,11 persen. Komponen ini menyumbang sekitar 86,77 persen terhadap total realisasi APBN lingkup KPPN Sumbawa Besar.
Dana Alokasi Umum menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp361,31 miliar atau 22,06 persen dari pagu Rp1,64 triliun. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp97,22 miliar atau 20,97 persen dari pagu Rp463,70 miliar.
Adapun Dana Desa dengan pagu Rp70,50 miliar belum mencatat realisasi sampai dengan Februari 2026. Kondisi ini menjadi perhatian agar pemenuhan persyaratan penyaluran dapat dipercepat, sehingga Dana Desa segera memberikan manfaat bagi pembangunan desa dan aktivitas ekonomi lokal.
Dampak Fiskal terhadap Ekonomi Daerah
Secara ekonomi, peningkatan realisasi APBN pada Februari menunjukkan mulai menguatnya dorongan fiskal terhadap perekonomian daerah. Belanja pegawai berperan menjaga daya beli, belanja barang mendorong permintaan terhadap produk dan jasa, sedangkan transfer ke daerah memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai layanan publik dan program pembangunan.
Momentum awal tahun ini perlu terus dijaga agar pelaksanaan anggaran tidak terkonsentrasi pada akhir tahun. Percepatan pengadaan, kesiapan dokumen pelaksanaan kegiatan, serta perencanaan kas yang akurat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas belanja.
KPPN Sumbawa Besar terus mendorong satuan kerja dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan disiplin pelaksanaan anggaran, sehingga APBN dapat tersalur lebih efektif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
