Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD), serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, KPPN Sumedang melaksanakan sosialisasi kepada satuan kerja mitra KPPN Sumedang terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Perdirjen dimaksud.Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 dan dihadiri oleh PPK atau Bendahara seluruh Satuan Kerja mitra KPPN Sumedang.
Sosialisasi ini juga berkolaborasi dengan melibatkan Bank Pemerintah yang tergabung dalam Himbara.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (JF PTPN) Mahir / CSO dan Tim dari Bank BRI KC Sumedang.
Kegiatan ini sekaligus menjadi evaluasi atas pelaksanaan anggaran Tahun 2022 di wilayah Sumedang. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Sumedang menghimbau agar satuan kerja mulai membiasakan diri untuk bertransaksi secara digital dan non tunai melalui digipay. Kepala KPPN Sumedang berkesempatan menyampaikan Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pengelola keuangan di satker, sehingga Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan Nilai capaian IKPA KPPN Sumedang sebagai Kuasa BUN mencapai 95,44 dari target 89, meskipun terdapat 5 indikator dari 8 indikator yang belum mencapai nilai maksimal.
Sampai dengan berakhirnya semester II Tahun 2022, dari 8 indikator penilaian IKPA terdapat 5 (lima) indikator dengan nilai dibawah 100, yaitu indikator Deviasi Halaman III DIPA (71,56), Belanja Kontraktual (91,13), Penyelesaian Tagihan (99,39), Pengelolaan UP/TUP (92,25), dan indikator Capaian Output (96,46). Hasil pencapaian IKPA KPPN Sumedang selaku Kuasa BUN di Daerah mencapai 94,55 dari target 89.
Guna memberikan motivasi dan apresiasi kepada petugas satker dalam mengelola APBN dalam kewenangannya, KPPN Sumedang memberikan apresiasi atas Capaian Nilai IKPA Tertinggi bagi satker. Pemberian apresiasi ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala KPPN Sumedang Nomor KEP-27/KPN.1312/2022 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pemeringkatan Capaian Nilai IKPA Satker Semester II Tahun 2022. Adapun apresiasi diberikan kepada:
- Kategori Pagu Sangat Besar (di atas Rp.100 Miliar):
- Polres Sumedang (643035) dengan nilai IKPA 99,91
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (448302) dengan nilai IKPA 97,17
- SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cimanuk Cisanggarung (498366) dengan nilai IKPA 94,52
2. Kategori Pagu Besar (di atas Rp.10 Milyar s.d. Rp.100 Milyar):
- Badan Pusat Statistik Kab. Sumedang (018623) dengan nilai IKPA 90,64
- Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang (416436) dengan nilai IKPA 88,86
- Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang (416435) dengan nilai IKPA 86,64
3. Kategori Pagu Sedang (di atas Rp.3 Milyar s.d. Rp.10 Milyar):
- Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang (416434) dengan nilai IKPA 98,85;
- Lapas Sumedang (404331) dengan nilai IKPA 97,58;
- Pengadilan Agama Sumedang (400678) dengan nilai IKPA 97,43
4. Kategori Pagu Kecil sampai dengan Rp.3 Milyar
- MTs Negeri 6 Sumedang (674622) dengan nilai IKPA 97,6
- Badan Narkotika Nasional Kab. Sumedang (403714) dengan nilai IKPA 95,76
- Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang (416437) dengan nilai IKPA 94,82
5. Kategori satker Pengguna KKP Terbaik, yaitu:
- Pengadilan Negeri Sumedang (097521)
- BPS Kab. Sumedang (018623)
- Lapas Sumedang (404331)
- BNN Kab, Sumedang (403714)
6. Satker sebagai Pengguna DIgipay Terbaik
Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (498366)
Khusus satker KPPN Sumedang yang nilai IKPA-nya mencapai 100, tidak diikutsertakan dalam pemberian apresiasi ini.
