Sabtu, 8 April 2023 Kepala KPPN Sumedang Bapak Toriq Bin Zihad didampingi Kepala Seksi Bank Bapak Agus Sujiana menjadi salah satu narasumber diskusi panel dalam acara "Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Pemerintah Kabupaten Sumedang" yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat & dilaksanakan di Aula Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dalam acara tersebut Bapak Bupati Sumedang hadir memberikan Sambutan dan Pembukaan.

Narasumber lain diantaranya Bapak DR.H.Jeffry Romdonny,S.E.,S.Sos.,M.Si.,MM (Anggota Komisi XI DPR RI), Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pimpinan BPKP & Sekretaris Daerah/Inspektur Kabupaten Sumedang sebagai moderator.

Bapak Toriq Bin Zihad menyampaikan progress penyaluran Dana Desa lingkup Kabupaten Sumedang per 6 April 2023 yang mencapai Rp96.209.492.100,- dari alokasi pagu sebesar Rp270.187.429.000,-  dengan Rincian :

penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebesar Rp88.248.992.100,- untuk 251 Desa; yang terdiri dari Desa Reguler sebanyak 174 Desa dengan nilai salur sebesar Rp50.817.143.400,- dan Desa Mandiri sebanyak 77 Desa dengan nilai salur sebesar Rp37.431.848.700,- .

Sedangkan untuk penyaluran BLT Desa sebanyak 248 Desa dengan nilai salur sebesar Rp7.960.500.000,-

 

Narasumber yang juga Kepala KPPN Sumedang juga menghimbau kepada Desa yang belum pengajukan dokumen penyaluran baik itu untuk Dana Desa Non BLT maupun untuk bantuan langsung tunai (BLT) Desa untuk segera menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar sehingga KPPN Sumedang akan dapat segera menyalurkan Dana Desa tersebut.

 

Dalam kesempatan kegiatan workshop juga Kepala KPPN Sumedang menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih Melayani (WBBM), seluruh Pejabat dan Pegawai KPPN Sumedang berkomitmen untuk terus menjaga integritas dalam memberikan pelayanan tanpa dipungut biaya dan  berkualitas kepada stakeholder, baik itu untuk menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) maupun layanan  lainnya.