Halo Sobat InTress

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan transparansi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan KEP-83/PB/2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Salah satu bagian dari Surat Keputusan tersebut adalah Standar Pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang terdiri 12 jenis pelayanan, sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM LS dan Non-LS
2. Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan Layanan Umum (BLU)
3. Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsug (SP3HL)
4. Pengesahan Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HLBJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (Persetujuan MPHL- BJS)
5. Layanan Konsultasi Stakeholder
6. Pendaftaran Data Supplier dan Data Kontrak
7. Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak
8. Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
9. Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN
10. Persetujuan Pembukaan Rekening
11. Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
12. Penerbitan Bukti Validasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)Bendahara

Informasi lebih lanjut, lihat disini

Keputusan Kepala KPPN Surabaya II tentang Penetapan Standar Pelayanan pada KPPN Surabaya II dapat dilihat disini

#Intress #intresshandal #kppnsurabaya2 #djpb #DJPbHandal #ditjenperbendaharaan #amansetarabersamadjpb #bisadiakses