Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng menyelenggarakan kegiatan sosialisasi daring bertema perpajakan bagi mitra kerja KPPN Surabaya II pada tanggal 7 Juni 2022. Kerja sama ini merupakan implementasi nilai Sinergi yang merupakan salah satu dari lima nilai Kementerian Keuangan–Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II telah menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.690.493.944.362,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sampai dengan artikel ini dipublikasikan. Terbaru, KPPN Surabaya II telah menyalurkan Dana BOS Reguler Tahap II Gelombang I melalui dua Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 Juni 2022.
Upaya pemangkasan birokrasi dan kompleksitas administratif kembali diterapkan Pemerintah Pusat demi mewujudkan program Merdeka Belajar. Setelah mengubah kebijakan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sebelumnya disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menjadi penyaluran langsung ke rekening sekolah sejak tahun 2020, kali ini kebijakan yang sama diterapkan pada penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan). Mulai tahun 2022, penyaluran kedua jenis Dana BOP Pendidikan tersebut disalurkan langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening satuan pendidikan terkait melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)—unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di daerah—berdasarkan wilayah kerjanya.
Pada tanggal 14 Februari 2022, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II telah menerbitkan dua Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahap I Gelombang I masing-masing sebesar Rp683.782.170.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3.966 sekolah yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (setingkat SMA, SMK dan SLB), dan Rp102.597.309.000,00 (seratus dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) untuk 848 sekolah yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya (setingkat SD dan SMP). Secara keseluruhan, KPPN Surabaya II telah menyalurkan dana BOS Reguler Tahap I Gelombang I sebesar Rp786.379.479.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk 4.814 sekolah di Provinsi Jawa Timur.
Dalam kegiatan Sosialisasi Evaluasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang diselenggarakan pada Kamis (12/5) di aula Gedung Keuangan Negara Surabaya II, satuan kerja (satker) mitra kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II saling memberikan dukungan dan bersinergi untuk bisa meraih nilai terbaik dalam kegiatan penilaian IKPA tahun anggaran 2022. Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Surabaya, Asri Isbandiyah Hadi, juga memberikan penghargaan kepada 12 satker peraih nilai IKPA tertinggi (100) periode triwulan I tahun 2022.
Pada tahun 2020, Pemerintah menginisiasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akibat imbauan physical distancing dan pembatasan aktivitas yang membuat masyarakat membatasi kegiatan perekonomian. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, pada tahun 2021, sebanyak 87,5% dari total 2.970 responden UMKM, terdampak negatif dari sisi penjualan akibat pandemi Covid-19.
Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengumumkan kasus pasien positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, Covid-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan, setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus Covid-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi Covid-19. Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari Pemerintah.
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan R.I.
KPPN Surabaya II
Gedung Keuangan Negara Surabaya II Lt. 7 Jl. Dinoyo No.111, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60265
Tel: 031-5615393 Fax: 031-5615394
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
 |
