Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor kesehatan, sosial ekonomi dan keuangan. Keempat sektor tersebut saling terkait sehingga dalam pengentasannya harus dilakukan secara simultan. Kementerian Keuangan merespon kondisi ini melalui diterbitkannya PERPPU No. 1 tahun 2020 dan telah disyahkan menjadi UU NO.2 tahun 2020. Produk hukum tersebut digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan langkah – langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi Covid-19.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II berhasil menyalurkan seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 untuk Pemerintah Daerah mitra kerja, tepat di hari pertama bulan September 2020. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per jenis per bidang/subbidang secara sekaligus sebesar nilai kontrak yang telah direkam dan disetujui oleh Pemda melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Agustus 2020. Kontrak yang dimaksud dalam PMK 101/PMK.07/2020 terbatas pada Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan (selain Subbidang Gedung Olah Raga dan Subbidang Perpustakaan Daerah). DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan mengalami penyesuaian pagu (refocusing) melalui PMK nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II menyelesaikan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan Dana BOS Afirmasi masing-masing sebesar Rp164.580.000.000,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp155.160.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus enam puluh juta rupiah). Dana BOS Kinerja disalurkan kepada 2.743 sekolah di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Agustus 2020, sedangkan dana BOS Afirmasi ditujukan kepada 2.586 sekolah tepat di hari pertama bulan September 2020. Total penyaluran kedua jenis Dana BOS tersebut sebesar Rp319.740.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah). Ditambah dengan penyaluran dana BOS Reguler sebelumnya, sampai dengan artikel ini dipublikasikan, maka KPPN Surabaya II telah menyalurkan total Dana BOS sebesar Rp4.071.539.990.000,00 (empat triliun tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari pagu alokasi sebesar Rp6.299.865.620.000,00 (enam triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Penyaluran Dana BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tak menghalangi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II memberikan layanan kepada stakeholders meski Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya II -lokasi KPPN Surabaya II berada- berstatus lockdown. Status lockdown dari tanggal 21 s.d. 26 Juli 2020 ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur melalui Nota Dinas nomor ND-3/PW.13/2020 tanggal 21 Juli 2020 hal Himbauan Untuk Penutupan (Lockdown) Layanan Satker di Lingkungan GKN Surabaya I dan II. Status lockdown diberlakukan berkenaan dengan adanya pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan GKN Surabaya I dan II yang dinyatakan positif COVID-19.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II telah menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Reguler Tahap II Gelombang I sebesar Rp1.457.094.040.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) kepada 17.712 sekolah di seluruh Provinsi Jawa Timur. Penyaluran ini dilakukan pada tanggal 13 Mei 2020 melalui tiga Surat Perintah pencairan Dana (SP2D). Tiga SP2D tersebut ditujukan kepada sekolah yang memiliki rekening pada Bank Jatim (2 SP2D) dan BRI (1 SP2D), dengan rincian sebagai berikut:

1. SP2D Nomor 201351304007145 sebesar Rp2.591.240.000,00 untuk 4 sekolah yang memiliki rekening pada BRI;
2. SP2D Nomor 201351304007146 sebesar Rp820.262.840.000,00 untuk 10.000 sekolah yang memiliki rekening pada Bank Jatim; dan
3. SP2D Nomor 201351304007147 sebesar Rp634.239.960.000,00 untuk 7.708 sekolah yang memiliki rekening pada Bank Jatim.