Sesuai pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, penyaluran Dana DBH PPh dan DBH PBB dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerima laporan Berita Acara Rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah.

Dalam rangka memenuhi hal tersebut, pada hari Jumat 4 Agustus 2023 telah dilakukan kegiatan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak atas penyetoran pajak pusat Semester I Tahun 2023 antara Pemerintah Kabupaten Natuna, KPP Pratama Tanjungpinang, dan KPPN Tanjungpinang. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat KPPN Tanjungpinang.

Di tempat yang sama, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 juga telah dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak atas penyetoran pajak pusat semester I Tahun 2023 antara Pemerintah Kabupaten Lingga, KPP Pratama Bintan, dan KPPN Tanjungpinang.

Dalam kedua kesempatan kegiatan tersebut, Kepala KPPN Tanjungpinang mengapresiasi BPKPD Kabupaten Natuna dan BPKAD Kabupaten Lingga yang telah berhasil menyelesaikan rekonsiliasi tepat waktu. Hal ini perlu dipertahankan. Ketepatan waktu penyelesaian rekonsiliasi ini penting mengingat bahwa Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2023 merupakan syarat penyaluran DBH PPh dan DBH PBB periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023. Batas waktu penyampaian BAR Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2023 yaitu hari kerja terakhir bulan Agustus 2023.