Tanjung Selor (5/3) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor telah mencairkan realisasi belanja APBN sampai dengan 28 Februari 2022 sebesar Rp172 miliar atau 5,42 persen dari total pagu sebesar Rp 3,17 triliun. Hal ini ditunjukan dari data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda, menjelaskan bahwa realisasi penyaluran dana APBN tersebut sudah bergerak meningkat sebesar 4,11 persen atau Rp13,5 miliar dibandingkan dengan bulan lalu Januari 2022 sebesar 1,31 persen atau Rp41,5 miliar dari pagu yang sama. Namun bila dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun lalu (2021), maka realisasi APBN saat ini (2022) mengalami penurunan sebesar 1,29 persen atau Rp83,36 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu 2021 sebesar 6,71 persen atau Rp255,36 miliar dari pagu sebesar Rp3,81 triliun, imbuh Juanda.
Juanda, menambahkan bahwa dari jumlah realisasi APBN tersebut, disalurkan kembali untuk dua keran besar. Keran pertama, untuk realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang disalurkan kepada 127 satuan kerja (satker) kantor vertikal di daerah sebesar Rp144,76 miliar atau 5,88 persen dari pagu sebesar Rp2,46 triliun. Keran kedua, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) baru mencapai 3,82 persen atau Rp27,24 miliar dari pagu sebesar Rp712,79 miliar. Anggaran TKDD ini digunakan untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik (dana Bantuan Operasional Sekolah/BOS) dan Dana Desa kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau. Dana TKDD yang sudah cair sebesar Rp27,24 milliar ini berasal dari dana BOS. Sedangkan untuk DAK Fisik dan Dana Desa sampai saat ini belum ada yang cair, jelas Juanda.
Lebih lanjut dirincikan Juanda, realisasi belanja pemerintah pusat tersebut tersalur untuk empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai baru mencapai 13,19 persen atau Rp65,88 miliar dari pagu sebesar Rp499,68 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 6,91 persen atau sebesar Rp42,54 miliar dari pagu sebesar Rp615,42 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal baru mencapai 2,7 persen atau sebesar 36,34 miliar dari pagu Rp1,35 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial masih belum ada realisasi dari pagu Rp0,18 miliar.
Juanda berharap agar satker dan pemda dapat membuat langkah strategis guna memacu dan meningkatkan kinerja keuangan tahun 2022. Diantaranya dapat dilakukan dengan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, pengadaan barang/jasa, dan meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money).
Semoga dengan langkah strategis tersebut, penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2022 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Utara, tutup Juanda.