Terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah

Latar belakang

Selama puluhan tahun, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Karena jumlah jemaah haji Indonesia sangat besar dan kompleksitas teknis penyelenggaraan terus meningkat, pengelolaan haji dianggap membutuhkan organisasi yang lebih tersentralisasi dan profesional. Pada era 1960-an pernah ada Kementerian Haji dalam kabinet Dwikora, namun dibubarkan pada 1966 karena alasan efisiensi. Selanjutnya haji dikelola kembali oleh Kemenag hingga era modern.Pada 22 Oktober 2024 dibentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebagai organisasi mandiri yang bertugas secara operasional. 

 Dasar Hukum. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025

2. Pasal 106A ayat (4) UU No. 14 Tahun 2025

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025

 Penjelasan

Kementerian ini mengambil alih tugas penyelenggaraan haji dari BP Haji dan Direktorat Jenderal di Kemenag. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari segi administrasi, pelayanan, pengelolaan dana, maupun koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus yang memiliki fokus, kewenangan, dan kapasitas yang memadai untuk mengelola seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara optimal.

Secara yuridis, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam undang-undang ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan haji. Penguatan tersebut diwujudkan melalui pembentukan lembaga setingkat kementerian yang memiliki kewenangan penuh dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan teknis, serta pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Undang-undang tersebut juga mengatur tentang peralihan kewenangan dari lembaga sebelumnya, seperti Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kementerian Agama serta Badan Penyelenggara Haji, kepada kementerian baru. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memperjelas struktur organisasi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada jemaah. Dengan demikian, secara hukum, Kementerian Haji dan Umrah memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Peraturan Presiden ini mengatur secara rinci mengenai kedudukan kementerian dalam sistem pemerintahan, tugas dan fungsi utama, susunan organisasi, tata kerja, serta hubungan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Melalui peraturan ini, Kementerian Haji dan Umrah ditempatkan sebagai unsur pembantu presiden yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah.

Selain itu, Peraturan Presiden tersebut juga menjadi pedoman dalam pembentukan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah, termasuk direktorat, biro, dan kantor perwakilan di dalam maupun luar negeri. Dengan adanya pengaturan yang jelas, pelaksanaan tugas kementerian dapat berjalan secara sistematis, terstruktur, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran, pembinaan, pemberangkatan, pelayanan di Tanah Suci, hingga pemulangan jemaah, dapat terlaksana dengan baik.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, dasar hukum pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan profesionalisme. Pengelolaan dana haji, yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan lembaga yang bertanggung jawab secara penuh. Melalui kementerian khusus, pengawasan terhadap pengelolaan dana, penyediaan layanan, serta perlindungan hak-hak jemaah dapat dilakukan secara lebih optimal.

Selain aspek hukum dan administrasi, pembentukan kementerian ini juga memiliki dimensi sosial dan keagamaan yang penting. Ibadah haji dan umrah merupakan bagian dari rukun Islam dan memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi umat Islam. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah yang memiliki dasar hukum yang kuat, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berjalan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi formal, tetapi juga sebagai landasan operasional dan normatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang haji dan umrah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 menjadi pijakan utama bagi kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keberadaan dasar hukum tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.

Dampak Positif Terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah bagi Anggaran Negara

Terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek pelayanan dan kelembagaan, tetapi juga membawa dampak positif yang signifikan bagi pengelolaan anggaran negara. Sebagai lembaga yang secara khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, kementerian ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana publik, khususnya yang berkaitan dengan dana haji dan anggaran operasional penyelenggaraan.

Salah satu dampak positif utama bagi anggaran negara adalah meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran. Dengan adanya satu kementerian khusus yang menjadi pusat pengelolaan, perencanaan anggaran dapat dilakukan secara lebih terfokus dan terintegrasi. Program dan kegiatan yang sebelumnya tersebar di berbagai unit kerja dapat disatukan dalam satu sistem perencanaan yang jelas. Hal ini mengurangi duplikasi anggaran, pemborosan, serta pengeluaran yang tidak efektif, sehingga penggunaan dana negara menjadi lebih optimal.

Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah mendorong perencanaan anggaran yang lebih akurat dan berbasis kebutuhan. Melalui data jemaah yang terintegrasi dan sistem informasi yang modern, pemerintah dapat memperkirakan kebutuhan biaya secara lebih tepat, baik untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun pembinaan jemaah. Perencanaan yang matang ini membantu mencegah kekurangan maupun kelebihan anggaran, sehingga pengelolaan APBN menjadi lebih stabil dan terkendali.

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan struktur kelembagaan yang jelas, setiap penggunaan anggaran dapat dipantau dan diaudit secara sistematis. Kementerian Haji dan Umrah wajib menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan diawasi oleh lembaga pengawas, seperti BPK. Hal ini memperkecil potensi penyimpangan, penyalahgunaan dana, dan praktik korupsi, sehingga keuangan negara dapat terlindungi dengan lebih baik.

Kementerian ini juga berperan dalam optimalisasi pengelolaan dana haji. Dana haji yang berasal dari setoran jemaah dapat diinvestasikan secara aman dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk menekan biaya penyelenggaraan haji, sehingga beban subsidi dari APBN dapat dikurangi. Dengan demikian, anggaran negara dapat dialihkan untuk membiayai sektor pembangunan lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dari sisi pengadaan barang dan jasa, keberadaan kementerian khusus memungkinkan pelaksanaan pengadaan secara terpusat dan profesional. Pengadaan transportasi, hotel, katering, dan layanan lainnya dapat dilakukan melalui sistem yang transparan dan kompetitif. Skala pengadaan yang besar juga memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi pemerintah dalam bernegosiasi dengan penyedia jasa, sehingga harga yang diperoleh lebih efisien dan menguntungkan negara.

Selain itu, terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan anggaran. Sistem pembayaran, pelaporan, dan monitoring berbasis elektronik dapat mengurangi biaya administrasi, mempercepat proses birokrasi, serta meminimalkan kesalahan manusia. Digitalisasi ini turut mendukung efisiensi belanja negara dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik.

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kepastian dan stabilitas anggaran haji dalam APBN. Dengan adanya kementerian khusus, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan haji dapat direncanakan secara jangka panjang dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menyusun strategi pembiayaan yang lebih sistematis, sehingga tidak menimbulkan tekanan yang besar terhadap anggaran negara pada tahun-tahun tertentu.

Dalam jangka panjang, pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel melalui Kementerian Haji dan Umrah juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini berdampak positif terhadap stabilitas fiskal, karena masyarakat lebih yakin bahwa dana yang mereka setorkan dan pajak yang dibayarkan digunakan secara bertanggung jawab. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah memberikan dampak positif yang besar bagi anggaran negara. Melalui peningkatan efisiensi, transparansi, optimalisasi dana haji, penguatan sistem pengadaan, serta pemanfaatan teknologi, kementerian ini membantu mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

 Kesimpulan

Kementerian Haji dan Umrah dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan institusi khusus yang fokus menangani urusan haji dan umrah dengan tujuan memperbaiki pelayanan, memperkuat koordinasi, dan memberikan perhatian penuh kepada proses haji yang kompleks bagi jutaan calon jamaah Indonesia setiap tahunnya. 

Andri Ridwan

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir

KPPN Tanjung Selor

Dalam rangka penguatan dan pengembangan peran KPPN Tanjung Selor sebagai Treasurer dan Financial Advisor serta sebagai bentuk publikasi yang efektif dan efisien demi memberikan informasi dan edukasi bagi para stakeholder, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPPN Tanjung Selor telah menerbitkan Buletin KAYAN secara triwulanan.
2. Nama Buletin “KAYAN” merupakan singkatan dari “Keuangan APBN Yang Andal Transparan” dengan harapan informasi yang disajikan dalam Buletin KAYAN dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kinerja pengelolaan APBN dan manfaatnya di Kalimantan Utara.
3. Buletin KAYAN memiliki tajuk-tajuk utama yang disesuaikan dengan tema masing-masing triwulan. Pada Edisi 2 Tahun 2025 ini, Buletin KAYAN menyoroti Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik Tahap II Tahun 2025 dan Penyesuaian Data dan Perhitungan IKPA TA 2025.
4. Buletin KAYAN Edisi 2 Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan https://s.kemenkeu.go.id/KAYAN225.
5. Kami menyadari bahwa Buletin KAYAN masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan banyak masukan dalam penyusunannya.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor Tahun 2024 merupakan salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Tanjung Selor. Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban KPPN Tanjung Selor dalam melaksanakan misi dan mencapai visi sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada periode-periode berikutnya.

Unduh Laporan Kinerja KPPN Tanjung Selor 2024 di sini.

Pengaruh UMKM Dalam Perekonomian Daerah

           Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) muncul sebagai respons terhadap keterbatasan lapangan kerja formal dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan peluang usaha mandiri. Dengan potensi lokal yang melimpah, tradisi kewirausahaan yang kuat, serta kemudahan memulai usaha skala kecil, UMKM berkembang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Pemerintah pun mendorong keberadaannya melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan program pemberdayaan, sehingga UMKM menjadi sektor strategis dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

            Dasar hukum UMKM di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi payung utama pengaturan definisi, kriteria, pemberdayaan, serta perlindungan UMKM. Regulasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahannya beserta PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang memberikan kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan dukungan pemasaran. Selain itu, UU Nomor 6 Tahun 2023 adalah undang-undang yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta melindungi pekerja dan UMKM melalui penyederhanaan regulasi terkait perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dan ekosistem investasi.

            Pada tahun 2025, UMKM di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan berkat kemajuan teknologi dan meningkatnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Digitalisasi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan sektor ini, di mana semakin banyak UMKM yang memanfaatkan marketplace, media sosial, dan sistem pembayaran digital untuk memperluas jangkauan pemasaran. Dukungan pemerintah melalui akses pembiayaan seperti KUR, program pendampingan, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan dan fintech semakin memperkuat kemampuan UMKM dalam menghadapi tantangan modal dan pengelolaan usaha.

            Selain itu, tahun 2025 juga menandai meningkatnya peran UMKM dalam rantai pasok industri nasional. Banyak usaha kecil dan menengah yang mulai terlibat sebagai pemasok bagi perusahaan besar, terutama dalam sektor kuliner, kerajinan, fashion, dan industri kreatif. Produk lokal pun semakin dikenal di pasar internasional, didukung oleh program ekspor berbasis digital dan pameran internasional. Kreativitas dan keberagaman produk UMKM menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

            Secara data, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia diperlihatkan dari kontribusinya sebanyak lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan sampai saat ini jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia juga mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor. Kontribusi UMKM terhadap ekspor tersebut akan terus ditingkatkan pada tahun ini sehingga akan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekspor sekitar 9% dalam lima tahun mendatang.[1]

             Dalam konteks ekonomi daerah, UMKM memainkan peran yang tidak tergantikan. Keberadaan UMKM menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, mulai dari daerah perkotaan hingga pedesaan. UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di tingkat lokal, membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tumbuhnya peluang ekonomi di daerah, arus urbanisasi dapat ditekan karena masyarakat dapat bekerja dan berusaha di tempat tinggal mereka sendiri.

              Tidak hanya itu, UMKM menjadi motor utama pemerataan ekonomi daerah. Mereka mengolah potensi lokal seperti hasil pertanian, perikanan, kerajinan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah tinggi. Hal ini membantu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat identitas lokal. Kontribusi UMKM terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan perputaran ekonomi juga menjadikan sektor ini sebagai fondasi ketahanan ekonomi daerah, terutama ketika menghadapi tekanan ekonomi nasional maupun global.

Terkait dengan hal tersebut, setiap daerah tentu memiliki berbagai produk unggulan UMKM seperti antara lain:

1. Kalimantan Utara ada olahan rumput laut, dan kerajinan;
2. Jawa Tengah ada batik, dan makanan tradisional;
3. Sumatera Barat ada rendang dan kuliner;
4. Sulawesi ada kopra, dan hasil laut.

             Dari sisi fiskal, UMKM juga berperan penting dalam memperkuat keuangan daerah. Pertumbuhan usaha kecil dan menengah berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi, izin usaha, serta aktivitas ekonomi turunan lainnya. Semakin banyak UMKM yang berkembang, semakin besar pula potensi penerimaan fiskal daerah. UMKM juga membantu menciptakan basis pajak yang lebih luas dan stabil, sehingga daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan infrastruktur.

             Dengan mempertimbangkan peran UMKM dalam perekonomian daerah tersebut, dukungan dan peran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan guna memfasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas usaha setiap UMKM dan dalam menjaga keberlangsungan UMKM sebagai salah satu kontributor peningkatan ekonomi daerah.

[1] Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian nomor HM.4.6/27/SET.M.EKON.3/01/2025, “Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia” Kabupaten Tangerang, 30 Januari 2025

Andri Ridwan

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir

KPPN Tanjung Selor

Dalam rangka penguatan dan pengembangan peran KPPN Tanjung Selor sebagai Treasurer dan Financial Advisor serta sebagai bentuk publikasi yang efektif dan efisien demi memberikan informasi dan edukasi bagi para stakeholder, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPPN Tanjung Selor telah menerbitkan Buletin KAYAN secara triwulanan.
2. Nama Buletin “KAYAN” merupakan singkatan dari “Keuangan APBN Yang Andal Transparan” dengan harapan informasi yang disajikan dalam Buletin KAYAN dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kinerja pengelolaan APBN dan manfaatnya di Kalimantan Utara.
3. Buletin KAYAN memiliki tajuk-tajuk utama yang disesuaikan dengan tema masing-masing triwulan. Pada Edisi 1 Tahun 2025 ini, Buletin KAYAN menyoroti Prosedur Sertifikasi Halal dan Komitmen Antigratifikasi.
4. Buletin KAYAN Edisi 1 Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan https://s.kemenkeu.go.id/KAYAN125.
5. Kami menyadari bahwa Buletin KAYAN masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan banyak masukan dalam penyusunannya.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menjaga Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, KPPN Tanjung Selor berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan melayani dengan ‘Pasti SUKSES’ (Punggawa KPPN Tanjung Selor Tangguh, Inovatif, Sinergi, Unggul, Kompeten, Semangat, Efisien, Sempurna).

Laporan Hasil Pengendalian Inflasi Triwulan IV 2024 KPPN Tanjung Selor

BULETIN KAYAN EDISI 3 TAHUN 2025

Dalam rangka penguatan dan pengembangan peran KPPN Tanjung Selor sebagai Treasurer dan Financial Advisor serta sebagai bentuk publikasi yang efektif dan efisien demi memberikan informasi dan edukasi bagi para stakeholder, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPPN Tanjung Selor telah menerbitkan Buletin KAYAN secara triwulanan.
2. Nama Buletin “KAYAN” merupakan singkatan dari “Keuangan APBN Yang Andal Transparan” dengan harapan informasi yang disajikan dalam Buletin KAYAN dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kinerja pengelolaan APBN dan manfaatnya di Kalimantan Utara.
3. Buletin KAYAN memiliki tajuk-tajuk utama yang disesuaikan dengan tema masing-masing triwulan. Pada Edisi 3 Tahun 2025 ini, Buletin KAYAN menyoroti Pengembangan Sistem MyIntress dan Penyesuaian Data dan Perhitungan IKPA TA 2025.
4. Buletin KAYAN Edisi 3 Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan https://s.kemenkeu.go.id/KAYAN325.
5. Kami menyadari bahwa Buletin KAYAN masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan banyak masukan dalam penyusunannya.

Tanjung Selor (24/04), KPPN Tanjung Selor sebagai kantor vertikal Kementerian Keuangan di daerah memiliki tugas memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBN dan dampaknya terhadap perekonomian, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal keuangan negara. Kegiatan tersebut dikemas dalam Konferensi Pers Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan bulan Maret 2025 pada tanggal 24 April 2025 melalui media daring zoom.

Pada Kegiatan tersebut, Kepala KPPN Tanjung Selor, Nana Karmana, menyampaikan data terkait penyaluran dana APBN melalui  mitra kerja KPPN Tanjung Selor yaitu satuan kerja (satker) pengelola APBN, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sampai dengan periode Maret 2025 sebesar Rp1,56 triliun atau sebesar 21,22 persen dari total pagu sebesar Rp7,38 triliun.

Beliau juga menjelaskan bahwa realisasi tersebut mengalami kenaikan persentase sebesar 0,56 persen year on year (YoY) bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Namun, kenaikan persentase tersebut dikarenakan adanya penurunan pagu belanja dan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

Lanjut beliau, Penyaluran belanja APBN sampai dengan Maret 2025 kepada 120 satker kantor vertikal dan kantor instansi pemda dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor yang bersumber dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp0,252 triliun atau 12,66 persen dari pagu sebesar Rp1,99 triliun, dan belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,31 triliun atau 24,38 persen dari pagu sebesar Rp5,39 triliun.

Realisasi atas belanja Pemerintah Pusat tersebut dirincikan kepada empat jenis belanja yaitu :

• Pertama, realisasi belanja pegawai mencapai 28,21 persen atau Rp171,79 miliar dari pagu sebesar Rp608,92 miliar.
• Kedua, realisasi belanja barang mencapai 9,92 persen atau sebesar Rp69,57 miliar dari pagu sebesar Rp701,65 miliar.
• Ketiga, realisasi belanja modal mencapai sebesar 1,58 persen atau sebesar Rp10,75 miliar dari pagu Rp680,91 miliar.
• Dan terakhir belanja bantuan sosial belum terdapat realisasi atas pagu belanja sebesar Rp0,315 miliar.

Sedangkan realisasi untuk belanja TKD digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) dengan rincian sebagai berikut :

• Pertama, realisasi DBH sebesar Rp0,568 triliun atau 30,56 persen dari pagu sebesar Rp2,48 triliun.
• Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp0,684 triliun atau 30,56 persen dari pagu Rp2,24 triliun.
• Ketiga, DAK Fisik belum terdapat realisasi belanja atas pagu sebesar Rp154,05 miliar.
• Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp61,81 miliar atau 19,29 persen dari pagu sebesar Rp 320,41 miliar.
• Kelima, Dana Desa belum terdapat realisasi belanja atas pagu sebesar Rp183,44 miliar.
• Kemudian untuk yang terakhir, yaitu Dana Insentif Fiskal juga belum terdapat realisasi atas pagu sebesar Rp7,70 miliar.

Diakhir acara, Kepala KPPN Tanjung Selor mengingatkan para pengelola keuangan tingkat satuan kerja terutama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk selalu berupaya memaksimalkan dan mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN guna mewujudkan APBN 2025 yang lebih berkualitas (spending better), sehingga dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta, tutup Nana Karmana.