Laporan Hasil Pengendalian Inflasi Triwulan III 2024 KPPN Tanjung Selor

Dalam rangka penguatan dan pengembangan peran KPPN Tanjung Selor sebagai Treasurer dan Financial Advisor, serta sebagai bentuk publikasi yang efektif demi memberikan informasi dan edukasi bagi para stakeholder, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

• KPPN Tanjung Selor telah menerbitkan Buletin KAYAN. Kami merencanakan penerbitan buletin tersebut akan dilaksanakan secara triwulanan.
• Adapun nama Buletin “KAYAN” merupakan singkatan dari “Keuangan APBN Yang Andal Transparan” dengan harapan informasi yang disajikan dalam Buletin KAYAN dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kinerja pengelolaan APBN dan manfaatnya di Kalimantan Utara.
• Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Buletin KAYAN edisi Pertama.
• Kami menyadari bahwa Buletin KAYAN tersebut masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan banyak masukan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penerbitan Buletin Kayan selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Realisasi APBN Tembus Rp1,65 Triliun

per Triwulan I Tahun 2024

Tanjung Selor (23/04), KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan triwulan I 2024 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp1,65 triliun atau sebesar 20,65 persen dari total pagu sebesar Rp8,01 triliun. Data realisasi tersebut diambil dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per 31 Maret 2024.

Kepala KPPN Tanjung Selor, Nana Karmana, menyatakan bahwa realisasi tersebut mengalami pertumbuhan negatif persentase sebesar 0,08 persen year on year (YoY) bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu realisasi bulan Maret tahun 2023 sebesar Rp1,65 triliun atau 20,73 persen dari total pagu sebesar Rp7,96 triliun.

Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

  Adapun realisasi BPP sebesar Rp423,96 miliar atau 18,36 persen dari pagu sebesar Rp2,30 triliun untuk disalurkan kepada 134 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor. Realisasi tersebut mengalami penurunan secara nominal sebesar 10,30 persen (YoY), yaitu dengan selisih Rp0,12 triliun rupiah dikarenakan terdapat penurunan pagu alokasi BPP sebesar Rp0,35 triliun pada tahun 2024.

Realisasi BPP tersebut dicairkan lebih rinci kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi belanja pegawai mencapai 27,59 persen atau Rp155,54 miliar dari pagu sebesar Rp563,71 miliar. Kedua, realisasi belanja barang mencapai 22,78 persen atau sebesar Rp182,91 miliar dari pagu sebesar Rp802,81 miliar. Ketiga, realisasi belanja modal mencapai sebesar 9,08 persen atau sebesar Rp85,50 miliar dari pagu Rp942.08 miliar. Dan terakhir belanja bantuan sosial belum terealisasi seluruhnya.

Sedangkan realisasi untuk TKD sebesar Rp1,23 triliun atau 21,58 persen dari pagu sebesar Rp5,70 triliun. Anggaran TKD digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.

 Berkenaan dengan rincian realisasi dari dana TKD tersebut, pertama, realisasi DBH sebesar Rp465,91 miliar atau 19,39 persen dari pagu sebesar Rp2,40 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp654,89 miliar atau 25,55 persen dari pagu Rp2,56 triliun. Ketiga, DAK Fisik belum terealisasi seluruhnya. Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp59,76 miliar atau 21,10 persen dari pagu sebesar Rp 283,18 miliar. Kelima, realisasi Dana Desa sebesar Rp44,45 miliar atau 23,50 persen dari pagu sebesar Rp189,15 miliar. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu Dana Insentif Fiskal, realisasi sebesar Rp6,9 miliar atau 26,18 persen dari pagu sebesar Rp26,54 miliar.

KPPN Tanjung Selor terus berupaya mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.

Semoga dengan langkah strategis tersebut penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2024 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta, tutup Nana Karmana.

Dalam rangka penguatan dan pengembangan peran KPPN Tanjung Selor sebagai Treasurer dan Financial Advisor, serta sebagai bentuk publikasi yang efektif demi memberikan informasi dan edukasi bagi para stakeholder, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

• KPPN Tanjung Selor telah menerbitkan Buletin KAYAN. Kami merencanakan penerbitan buletin tersebut akan dilaksanakan secara triwulanan.
• Adapun nama Buletin “KAYAN” merupakan singkatan dari “Keuangan APBN Yang Andal Transparan” dengan harapan informasi yang disajikan dalam Buletin KAYAN dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kinerja pengelolaan APBN dan manfaatnya di Kalimantan Utara.
• Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Buletin KAYAN edisi Ketiga.
• Kami menyadari bahwa Buletin KAYAN tersebut masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan banyak masukan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penerbitan Buletin Kayan selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Konferensi Pers Kinerja APBN Bulan Februari 2024 di Wilayah Pembayaran KPPN Tanjung Selor

Tanjung Selor (19/03), KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 29 Februari 2024 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp1.16 triliun atau 14.51 persen dari total pagu sebesar Rp8.00 triliun. Data realisasi tersebut diambil dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Kepala KPPN Tanjung Selor, Nana Karmana, menyatakan bahwa terdapat peningkatan atas realisasi tersebut sebesar 5.45 persen year on year (YoY) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dari realisasi bulan Februari tahun 2023 sebesar Rp 1.10 triliun atau 13.87 persen dari total pagu sebesar Rp7.95 triliun. Belanja negara tersebut disalurkan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

“Adapun realisasi BPP sebesar Rp0.20 triliun atau 8.84 persen dari pagu sebesar Rp2.29 triliun untuk disalurkan kepada 134 satker kantor vertikal di daerah dalam wilayah lingkup KPPN Tanjung Selor. Realisasi tersebut mengalami penurunan secara nominal sebesar 31.03 persen (YoY) yaitu dengan selisih 90 Miliar rupiah dikarenakan terdapat penurunan pagu alokasi BPP sebesar Rp0.34 triliun pada tahun 2024. Namun di sisi lain terdapat peningkatan signifikan dalam persentase realisasi BPP sebesar 402.27 persen (YoY) bila dibandingkan dengan periode yang sama pada Februari 2023.“ ujar Nana.

Untuk rinciannya, realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 14.25 persen atau Rp80.24 miliar dari pagu sebesar Rp563.03 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 13.88 persen atau sebesar Rp109.97 miliar dari pagu sebesar Rp792.49 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai 1.33 persen atau sebesar Rp12.45 miliar dari pagu sebesar Rp936.16 miliar. Dan terakhir, untuk jenis belanja bantuan sosial belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp0.16 miliar.

Sementara realisasi untuk TKD telah mencapai nilai sebesar Rp0.95 triliun atau 16.79 persen dari pagu sebesar Rp5.71 triliun. Anggaran untuk TKD ini ditujukan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Adapun rincian realisasi dari dana TKD tersebut yaitu pertama, realisasi DBH sudah mencapai 17.46% dari pagu sebesar Rp2.40 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sudah mencapai 9.38% dari pagu Rp2,56 triliun. Ketiga, sampai dengan 29 Februari 2024 untuk DAK Fisik masih belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp0,24 triliun. Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp54.54 miliar atau 18.75 persen dari pagu sebesar Rp283.19 miliar. Kelima, sama seperti DAK Fisik, untuk Dana Desa belum terdapat realisasi dari pagu Rp0.19 triliun. Kemudian untuk yang terakhir yaitu Dana Insentif Fiskal juga belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp0.03 triliun.

KPPN Tanjung Selor terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.

Penyaluran atas realisasi APBN diharapkan dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2024 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta, tutup Nana.

Dalam rangka penguatan dan pengembangan peran KPPN Tanjung Selor sebagai Treasurer dan Financial Advisor, serta sebagai bentuk publikasi yang efektif demi memberikan informasi dan edukasi bagi para stakeholder, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

• KPPN Tanjung Selor telah menerbitkan Buletin KAYAN. Kami merencanakan penerbitan buletin tersebut akan dilaksanakan secara triwulanan.
• Adapun nama Buletin “KAYAN” merupakan singkatan dari “Keuangan APBN Yang Andal Transparan” dengan harapan informasi yang disajikan dalam Buletin KAYAN dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang kinerja pengelolaan APBN dan manfaatnya di Kalimantan Utara.
• Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Buletin KAYAN edisi Kedua.
• Kami menyadari bahwa Buletin KAYAN tersebut masih jauh dari kata sempurna dan masih membutuhkan banyak masukan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penerbitan Buletin Kayan selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Selor (15/05), KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan periode April 2024 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp2,59 triliun atau sebesar 32,32 persen dari total pagu sebesar Rp8,02 triliun. Adapun mitra kerja KPPN Tanjung Selor adalah satuan kerja (satker) pengelola APBN, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, yang secara umum berlokasi di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Nana Karmana, menyatakan bahwa realisasi tersebut mengalami pertumbuhan positif persentase sebesar 0,30 persen year on year (YoY) bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu realisasi bulan April tahun 2023 sebesar Rp2,55 triliun atau 32,02 persen dari total pagu sebesar Rp7,96 triliun.
Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan/atau pada instansi Pemda Prov. Kaltara, Pemda Kab. Bulungan dan Pemda Kab. Malinau, serta untuk belanja transfer ke daerah (TKD)..
Adapun realisasi BPP sebesar Rp597,02 miliar atau 25,79 persen dari pagu sebesar Rp2,31 triliun untuk disalurkan kepada 134 satker kantor vertikal dan kantor instansi pemda dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor. Realisasi tersebut mengalami penurunan secara nominal sebesar 3,84 persen (YoY), yaitu dengan selisih Rp0,20 triliun rupiah dikarenakan terdapat penurunan pagu alokasi BPP sebesar Rp0,35 triliun pada tahun 2024.

Realisasi BPP tersebut dicairkan lebih rinci kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi belanja pegawai mencapai 35,51 persen atau Rp200,15 miliar dari pagu sebesar Rp563,71 miliar. Kedua, realisasi belanja barang mencapai 28,89 persen atau sebesar Rp233,68 miliar dari pagu sebesar Rp808,78 miliar. Ketiga, realisasi belanja modal mencapai sebesar 17,31 persen atau sebesar Rp163,18 miliar dari pagu Rp942.65 miliar. Dan terakhir belanja bantuan sosial belum terealisasi seluruhnya.
Sedangkan realisasi untuk belanja TKD sebesar Rp1,99 triliun atau 34,97 persen dari pagu sebesar Rp5,70 triliun. Anggaran TKD digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemda Prov. Kaltara, Pemda Kab. Bulungan dan Pemda Kab. Malinau.

Berkenaan dengan rincian realisasi dari belanja TKD tersebut, pertama, realisasi DBH sebesar Rp990,23 miliar atau 41,20 persen dari pagu sebesar Rp2,40 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp886,76 miliar atau 34,60 persen dari pagu Rp2,56 triliun. Ketiga, DAK Fisik belum terealisasi seluruhnya. Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp60,03 miliar atau 21,10 persen dari pagu sebesar Rp 283,18 miliar. Kelima, realisasi Dana Desa sebesar Rp52,38 miliar atau 27,70 persen dari pagu sebesar Rp189,15 miliar. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu Dana Insentif Fiskal, realisasi sebesar Rp6,9 miliar atau 26,18 persen dari pagu sebesar Rp26,54 miliar.
KPPN Tanjung Selor terus berupaya mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
Semoga dengan langkah strategis tersebut penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2024 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta, tutup Nana Karmana.