Konferensi Pers Kinerja APBN Bulan Februari 2024 di Wilayah Pembayaran KPPN Tanjung Selor
Tanjung Selor (19/03), KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 29 Februari 2024 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp1.16 triliun atau 14.51 persen dari total pagu sebesar Rp8.00 triliun. Data realisasi tersebut diambil dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Kepala KPPN Tanjung Selor, Nana Karmana, menyatakan bahwa terdapat peningkatan atas realisasi tersebut sebesar 5.45 persen year on year (YoY) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dari realisasi bulan Februari tahun 2023 sebesar Rp 1.10 triliun atau 13.87 persen dari total pagu sebesar Rp7.95 triliun. Belanja negara tersebut disalurkan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).
“Adapun realisasi BPP sebesar Rp0.20 triliun atau 8.84 persen dari pagu sebesar Rp2.29 triliun untuk disalurkan kepada 134 satker kantor vertikal di daerah dalam wilayah lingkup KPPN Tanjung Selor. Realisasi tersebut mengalami penurunan secara nominal sebesar 31.03 persen (YoY) yaitu dengan selisih 90 Miliar rupiah dikarenakan terdapat penurunan pagu alokasi BPP sebesar Rp0.34 triliun pada tahun 2024. Namun di sisi lain terdapat peningkatan signifikan dalam persentase realisasi BPP sebesar 402.27 persen (YoY) bila dibandingkan dengan periode yang sama pada Februari 2023.“ ujar Nana.
Untuk rinciannya, realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 14.25 persen atau Rp80.24 miliar dari pagu sebesar Rp563.03 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 13.88 persen atau sebesar Rp109.97 miliar dari pagu sebesar Rp792.49 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai 1.33 persen atau sebesar Rp12.45 miliar dari pagu sebesar Rp936.16 miliar. Dan terakhir, untuk jenis belanja bantuan sosial belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp0.16 miliar.
Sementara realisasi untuk TKD telah mencapai nilai sebesar Rp0.95 triliun atau 16.79 persen dari pagu sebesar Rp5.71 triliun. Anggaran untuk TKD ini ditujukan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Adapun rincian realisasi dari dana TKD tersebut yaitu pertama, realisasi DBH sudah mencapai 17.46% dari pagu sebesar Rp2.40 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sudah mencapai 9.38% dari pagu Rp2,56 triliun. Ketiga, sampai dengan 29 Februari 2024 untuk DAK Fisik masih belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp0,24 triliun. Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp54.54 miliar atau 18.75 persen dari pagu sebesar Rp283.19 miliar. Kelima, sama seperti DAK Fisik, untuk Dana Desa belum terdapat realisasi dari pagu Rp0.19 triliun. Kemudian untuk yang terakhir yaitu Dana Insentif Fiskal juga belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp0.03 triliun.
KPPN Tanjung Selor terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
Penyaluran atas realisasi APBN diharapkan dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2024 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta, tutup Nana.
