Tanjung Selor (22/02), KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 januari 2024 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp0.78 triliun atau 9.88 persen dari total pagu sebesar Rp7.94 triliun. Data realisasi tersebut diambil dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Kepala KPPN Tanjung Selor, Nana Karmana, menyatakan bahwa terdapat peningkatan atas realisasi tersebut sebesar 16.57 persen year on year (YoY) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dari realisasi bulan Januari tahun 2023 sebesar Rp 0.67 triliun atau 9.48 persen dari total pagu sebesar Rp7.10 triliun. Belanja negara tersebut disalurkan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

“Adapun realisasi BPP sebesar Rp0.07 triliun atau 3.23 persen dari pagu sebesar Rp2.24 triliun untuk disalurkan kepada 134 satker kantor vertikal di daerah dalam wilayah lingkup KPPN Tanjung Selor. Peningkatan realisasi tersebut juga dinilai cukup baik sebesar 56.74  persen (YoY) atau Rp0.02 triliun dari realisasi bulan Januari tahun 2023 sebesar Rp0.05 triliun atau 1.76 persen dari total pagu sebesar Rp2.61 triliun,“ ujar Nana.

Untuk rinciannya, realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 6.78 persen atau Rp38.17 miliar dari pagu sebesar Rp563.04 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 4.32 persen atau sebesar Rp34.03 miliar dari pagu sebesar Rp787.78 miliar. Ketiga, sampai dengan 31 Januari 2024 untuk jenis belanja modal masih belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp884.47 miliar. Dan terakhir, untuk jenis belanja bantuan sosial juga belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp0.16 miliar.

Sementara realisasi untuk TKD telah mencapai nilai sebesar Rp0.71 triliun atau 12.49 persen dari pagu sebesar Rp5.71 triliun. Anggaran untuk TKD ini ditujukan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Adapun rincian realisasi dari dana TKD tersebut yaitu pertama, realisasi DBH sudah mencapai 17.46% dari pagu sebesar Rp2.40 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU  sudah mencapai 9.38% dari pagu Rp2,56 triliun. Ketiga, sampai dengan 31 Januari 2024 untuk DAK Fisik masih belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp0,24 triliun. Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp53.11 miliar atau 18.75 persen dari pagu sebesar Rp283.19 miliar. Kelima, sama seperti DAK Fisik, untuk Dana Desa belum terdapat realisasi dari pagu Rp0.19 triliun. Kemudian untuk yang terakhir yaitu Dana Insentif Fiskal juga belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp0.03 triliun.

KPPN Tanjung Selor terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.

Penyaluran atas realisasi APBN diharapkan dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta, tutup Nana.