Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN sampai dengan 30 September 2022 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor mencapai Rp1,69 triliun atau 50,76 persen dari total pagu sebesar Rp3,33 triliun.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, secara pagu alokasi maupun realisasi mengalami penurunan. Kalau dari sisi pagu alokasi berkurang sebesar Rp480,18 miliar atau 14,43 persen dibanding tahun 2021 dengan pagu sebesar Rp3,8 triliun. Sedangkan dari sisi realisasi juga mengalami penurunan sebesar 9,87 persen atau Rp619,5 miliar. Dimana realisasi di tahun 2021 sebesar Rp2,31 triliun atau 60,63 persen dari total pagu sebesar Rp3,8 triliun. Penurunan realisasi ini dapat dilihat dari melemahnya dalam memanfaatkan belanja pemerintah pada satuan kerja (satker) terutama belanja modal dan pada pemerintah daerah (pemda) terutama penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Dari jumlah realisasi APBN tersebut, disalurkan kembali untuk dua saluran besar. Saluran pertama, untuk realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp1,36 triliun atau 52 persen dari pagu sebesar Rp2,61 triliun untuk disalurkan kepada 134 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor. Penyerapan anggaran BPP ini masih dibawah target untuk triwulan ke tiga sebesar 70 persen. Sedangkan target untuk triwulan ke empat sebesar 90 persen. Jadi yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut masih sekitar 38 persen lagi atau  sebesar Rp 994,12 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp2,35 triliun untuk sisa tiga bulan yang ada pada triwulan ke empat ini.

Sedangkan saluran kedua, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar 46,48 persen atau sebesar Rp328,94 miliar dari pagu sebesar Rp711,6 miliar. Anggaran TKDD ini digunakan untuk penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Lebih detail realisasi BPP tersebut yang terdiri dari empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai telah mencapai 77,18 persen atau Rp394,51 miliar dari pagu sebesar Rp511,13 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 55,24 persen atau sebesar Rp382,06 miliar dari pagu sebesar Rp691,61 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal baru mencapai 41,29 persen atau sebesar Rp583,38 miliar dari pagu Rp1,41 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial telah mencapai 96,57 persen atau Rp0,17 miliar dari pagu Rp0,18 miliar.

Dari kondisi jenis belanja di atas yang perlu mendapat perhatian adalah belanja modal, dimana masih terbilang rendah penyerapannya yaitu masih dibawah 50 persen. Rendahnya belanja modal disebabkan karena adanya kendala teknis di lapangan. Kendala teksnis tersebut tersebut di antaranya adalah proses lelang kontrak yang terlambat, kendala material untuk pembangunan, kendala cuaca pada saat pengerjaan proyek, dan kendala teknis lain yang menghambat pelaksanaan pekerjaan. Selain itu adanya keterlambatan petunjuk teknis dari Kementerian teknis di pusat.

 Adapun realisasi dana TKDD tersebut, pertama untuk realisasi DAK Fisik baru mencapai 30,24 persen atau Rp126,18 miliar dari pagu sebesar Rp417,2 miliar. Kedua, realisasi DAK Non Fisik untuk mendukung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 65,9 persen atau Rp71,41 milliar dari pagu sebesar Rp108,36 miliar. Dan terakhir Dana Desa telah mencapai 70,58 persen atau Rp131,35 miliar dari pagu sebesar Rp 186,09 miliar.

Dari kondisi tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah DAK Fisik karena masih 30,24 persen. Sebetulnya dana dari kas negara sudah tersedia, hanya saja belum ada permintaan dari pemda. Yang perlu diingat bahwa batas penyampaian dokumen persyaratan untuk DAK Fisik tahap ke dua ini paling lambat tanggal 21 oktober 2022. Jadi perlu disiapkan oleh pemda supaya jangan sampai terjadi gagal salur DAK Fisik.

Sementara dari sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Tanjung Selor sampai bulan September 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp44,88 miliar atau 189,58 persen melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp23,67 miliar. Penerimaan tersebut disumbangkan dari penerimaan bukan pajak.

Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda terus mendorong kepada satker dan pemda agar meningkatkan kinerja keuangan khususnya yang bersumber dari APBN sehingga penyerapan anggarannya dapat meningkat.

Semoga dengan realisasi belanja APBN dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bagi pemda khususnya di Bumi Benuanta ini.

Kontributor : Juanda, Kepala KPPN Tanjung Selor

berita ini telah dimuat dan diterbitkan pada Media : Radar Kaltara pada tanggal 11 Oktober 2022

Disamping itu, berita tersebut termuat dalam head line news media Koran Kaltara, 11 Oktober 2022