27 Januari 2022, Pada tahun 2009, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20 (FMCBG) mengesahkan 20 rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan data yang terungkap oleh adanya krisis keuangan global di tahun 2007-2008. G20 menyoroti adanya kebutuhan pengambil kebijakan dan pelaku pasar atas data keuangan yang akurat dan tepat waktu agar dapat menyusun respons yang efektif serta mendukung analisis dan efektivitas surveillance.
Inisiatif tersebut kemudian dikenal dengan nama Data Gaps Initiative (DGI) yang dipimpin oleh Financial Stability Board (FSB) dan International Monetary Fund (IMF). DGI telah berjalan selama dua fase, dimana fase pertama (DGI Phase I) telah selesai pada periode tahun 2009-2015, dan fase kedua (DGI Phase II) berlangsung mulai tahun 2015 dan selesai pada tahun 2021.
Ditjen Perbendaharaan secara aktif berkontribusi sebagai lead agency dalam penyelesaian Rekomendasi DGI II.15 tentang Government Finance Statistics (GFS). Ditjen Perbendaharaan juga aktif bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dalam penyelesaian Rekomendasi DGI II.16 tentang Public Sector Debt Statistics.
Kementerian Keuangan secara aktif telah melakukan kolaborasi dan sinergi dengan instansi-instansi terkait dalam upaya pemenuhan DGI Phase II lainnya, antara lain sinergi dengan Bank Indonesia dalam penyelesaian rekomendasi II.7 tentang Securities Statistics serta sinergi dengan Badan Pusat Statistik dalam penyelesaian Rekomendasi II.8 tentang Sectoral accounts.
