Rilis APBN Desember 2025
Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Priangan Timur yang beranggotakan seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan lingkup Priangan Timur, merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN yang memaparkan kinerja APBN di wilayah Priangan Timur s.d. 31 Desember 2025.
Perkembangan Kondisi Perkembangan Ekonomi
Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah volatilitas global, didukung oleh kebijakan makro-fiskal proaktif dan paket stimulus strategis. Pendekatan komprehensif pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat dan Inflasi Terkendali. Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 diproyeksikan sebesar 5,2% (yoy), menunjukkan lintasan yang stabil dan positif. Ketahanan ini didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi strategis. Inflasi diperkirakan akan tetap terkendali pada 2,5% (yoy) pada Desember 2025, terutama karena tanggapan kebijakan yang efektif dan stabilisasi harga pangan, khususnya beras. Indonesia terus mempertahankan surplus perdagangan yang signifikan, mencapai USD 46,0 miliar pada Januari-Desember 2025, yang merupakan indikator utama kekuatan sektor eksternal.
Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI) berada di level 51,2 pada Desember 2025, menandakan fase ekspansif selama delapan bulan berturut-turut. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat pertumbuhan yang mengesankan 22,1% per tahun, mencerminkan kepercayaan investor. Imbal hasil SBN 10 tahun menurun menjadi 6,01% pada akhir tahun 2025, menunjukkan kondisi pasar yang menguntungkan. Cadangan devisa kuat, mencapai USD 156,5 miliar, memberikan penyangga yang kuat terhadap guncangan eksternal.
Tanggapan Kebijakan Strategis terhadap Tantangan Global
Pemerintah telah menerapkan bauran kebijakan strategis untuk melawan tarif agresif dan proteksionisme global. Ini termasuk penyesuaian perpajakan yang ditargetkan, paket stimulus ekonomi yang signifikan sebesar Rp33,3 triliun, disiplin fiskal, dan investasi strategis.Sebagai tanggapan atas meningkatnya perang dagang, paket stimulus berbasis konsumsi senilai Rp24,4 triliun telah diluncurkan. Langkah-langkah utama termasuk diskon transportasi, pemotongan tarif untuk kendaraan roda dua, perluasan bantuan sosial, dan subsidi upah untuk pekerja. Untuk menstabilkan Rupiah di tengah tekanan global, pemerintah menginisiasi paket stimulus Rp15,6 triliun. Diplomasi perdagangan proaktif, termasuk perjanjian pengurangan tarif 52% dengan AS dan CEPA Indonesia-UE, semakin memperkuat ketahanan eksternal.
Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Fiskal
Total Rp37,4 triliun dalam paket stimulus dan upaya deregulasi telah berperan penting dalam meningkatkan iklim bisnis dan mendorong pemulihan ekonomi. Paket-paket ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan mendukung berbagai sektor. Pada kuartal keempat 2025 terjadi arus masuk yang signifikan sebesar Rp31,2 triliun, membalikkan arus keluar sebelumnya dan berkontribusi terhadap stabilitas Rupiah.
Ekspor manufaktur industri menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dengan ekspor non-minyak dan gas meningkat sebesar 14,5%. Sektor utama yang berkontribusi termasuk logam dasar, bahan kimia organik, semikonduktor, dan komponen kendaraan bermotor. APBN tahun 2025 menunjukkan sikap ekspansif namun terkendali, dengan defisit yang diproyeksikan sebesar 2,92% dari PDB. Anggaran ini bertindak sebagai instrumen anti-siklus, mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulannya, strategi makro-fiskal Indonesia untuk tahun 2025 ditandai dengan kerangka kebijakan yang proaktif dan adaptif. Melalui stimulus yang ditargetkan, disiplin fiskal, dan keterlibatan internasional strategis, negara ini berada di posisi yang baik untuk menavigasi ketidakpastian global, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
Perkembangan Kondisi Fiskal Regional
APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsive menghadapi dinamika perekonomian dan keuangan global Belanja Negara secara optimal mendukung berbagai program prioritas untuk mensejahterakan rakyat. APBN Nasional tetap ekspansif, dengan defisit terkendali diproyeksikan sebesar 2,92% dari PDB. Pendapatan nasional mencapai Rp2.756,3 triliun, mencapai 91,7% dari target Outlook (Lapsem). Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun, mewakili 95,3% dari target Outlook (Lapsem). Hal ini mengakibatkan defisit APBN sebesar (Rp695,1 triliun) atau 2,92% dari PDB, dengan keseimbangan primer sebesar (Rp180,7 triliun).
Sektor fiskal Regional secara aktif mendukung penguatan fundamental ekonomi domestik di wilayah Priangan Timur. Komponen fiskal utama menunjukkan kinerja yang bervariasi:
Kinerja Pendapatan: Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu Satu di wilayah Priangan Timur, target Penerimaan Negara pada TA 2025 dari sebesar Rp1,29 triliun. Berdasarkan data penerimaan yang telah dikompilasi, realisasi penerimaan periode s.d. Desember 2025 sebesar Rp1,33 triliun atau 102,84% dari target yang telah ditetapkan. Rincian Penerimaan Perpajakan terdiri atas Pajak Dalam Negeri dengan realisasi penerimaan sebesar Rp992,74 miliar atau 89,26% dari target sebesar Rp1,11 triliun; dan Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp1,41 miliar atau 129,92% dari target sebesar Rp1,08 miliar. Pendapatan Negara Bukan Pajak telah terealisasi sebesar Rp335,79 miliar dari target penerimaan sebesar Rp179,83 miliar
Kinerja Belanja: Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu Satu di wilayah Priangan Timur, Pagu Pengeluaran Negara pada TA 2025 sebesar Rp10,33 triliun. Berdasarkan data pengeluaran yang telah dikompilasi, realisasi belanja periode s.d. Desember 2025 sebesar Rp10,13 triliun atau 98,05% dari pagu yang telah ditetapkan.Rincian Belanja Negara terdiri atas: Belanja Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp2,59 triliun atau 95,23% dari pagu sebesar Rp2,72 triliun; dan Transfer ke Daerah sebesar Rp7,54 triliun atau 99,06% dari pagu sebesar Rp7,61 triliun
Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu Satu di wilayah Priangan Timur, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode s.d. Desember 2025 sebesar Rp2,59 triliun dengan kontribusi terbesar terdapat pada Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp1,33 triliun atau 51,41% dari total Belanja Pemerintah Pusat; Belanja Barang sebesar Rp781,56 miliar atau 30,22%; dan Belanja Modal sebesar Rp474,98 miliar atau 18,37%. Berdasarkan perkembangan secara kumulatif per klasifikasi ekonomi, cenderung bervariatif. Belanja Pegawai merupakan satu-satunya klasifikasi ekonomi belanja yang mengalami pertumbuhan secara kumulatif yaitu sebesar 4,12%. Sementara Belanja Barang dan Belanja Modal mengalami kontraksi masing-masing sebesar 43,86% dan 39,23% secara ctoc.
Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) s.d. Desember 2025 sebesar Rp7,54 triliun atau telah tersalurkan 99,06% dari pagu alokasi TKD Tahun 2025 sebesar Rp7,61 triliun. Nominal realisasi tersebut mengalami penurunan jika dibandinkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,95% ctoc.
Tingkat penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Ciamis, dengan nominal penyaluran sebesar Rp2,07 triliun atau 99,66% dari pagu alokasi TKD Tahun 2025 Kabupaten Ciamis sebesar Rp2,07 triliun. Distribusi nominal penyaluran terbesar terdapat pada Kabupaten Tasikmalaya dengan nominal penyaluran sebesar Rp2,78 triliun atau 36,85% dari total penyaluran TKD s.d. Desember 2025 di wilayah Priangan Timur Peningkatan penyaluran tertinggi terdapat pada Kota Banjar dengan nominal penyaluran sebesar Rp589,08 atau mengalami peningkatan sebesar 1,94% secara ctoc
Beberapa catatan penting dalam penyaluran TKD diantaranya: a) Pedoman Penyaluran TKD sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-73/PK/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025. b) Progress penyaluran DBH yang baru dibayar 50%. c) KMK 372 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rincian DAU 2025 dalam rangka Pendanaan THR dan Gaji-13 bagi Guru ASN Daerah. d) PMK 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Sampai dengan Desember 2025, nominal penyaluran KUR sebesar Rp3,11 triliun yang disalurkan kepada 64.236 debitur. Penyaluran tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,66% secara ctoc. Daerah dengan rasio jangkauan KUR tertinggi terhadap jumlah UMKM di wilayahnya adalah Kabupaten Ciamis dengan jangkauan 97,80% terhadap total UMKM di wilayahnya. Sementara itu, peningkatan penyaluran tertinggi terdapat pada Kbaupaten Pangandaran sebesar 50,99% secara ctoc. Selanjutnya, nominal penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Tasikmalaya dengan penyaluran sebesar Rp1,24 triliun atau 39,70% dari total penyaluran KUR di wilayah Priangan Timur.
Jumlah debitur mengalami peningkatan sebesar 21,63% ctoc. Jumlah Debitur Penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten Tasikmalaya dengan distribusi debitur sebesar 44,00%. Sementara itu, peningkatan jumlah debitur paling signifikan terdapat pada Kota Banjar dengan peningkatan mencapai 106,26% ctoc.Sektor dengan penyaluran terbesar merupakan Perdagangan Besar dan Eceran, dengan nominal Rp1,48 triliun atau 47,55%. Sementara itu, BRI merupakan penyalur KUR terbesar, dengan nominal penyaluran sebesar Rp2,08 triliun atau 66,74%. Secara nominal, Priangan Timur baru memanaatkan 1,09% dari plafon nasional senilai Rp286,61 triliun. Sementara debitur hanya mencapai 0,02% dari target sebanyak 3 juta debitur.
Sampai dengan Desember 2025, nominal penyaluran UMi sebesar Rp210,88 miliar yang disalurkan kepada 42.731 debitur. Penyaluran tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,35% secara ctoc. Daerah dengan rasio jangkauan UMi tertinggi terhadap jumlah UMKM di wilayahnya adalah Kabupaten Ciamis dengan jangkauan 52,09% terhadap total UMKM di wilayahnya. Sementara itu, hampir seluruh daerah mengalami peningkatan dengan peningkatan penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Pangandaran sebesar 13,47% secara ctoc. Selain itu, nominal penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Tasikmalaya dengan penyaluran sebesar Rp111,42 miliar atau 52,83% dari total penyaluran UMi di wilayah Priangan Timur.
Secara kumulatif, debitur penerima penyaluran UMi s.d. Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 7,49% dikarenakan terjadi penurunan debitur pada seluruh Kabupaten/Kota. Sementara itu, debitur UMi terbanyak terdapat pada Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah 21.837 debitur atau 51,10%. Sektor dengan penyaluran terbesar merupakan Perdagangan Besar dan Eceran, dengan nominal Rp209,95 miliar atau 99,56%. Sementara itu, Permodalan Nasional Madani (PMN) merupakan penyalur UMi terbesar, dengan nominal penyaluran sebesar Rp205,93 miliar atau 97,65%.
APBN yang ekspansif senantiasa mendukung program prioritas pemerintah serta merespon dinamika perekonomian tetap tertaga. Program pemerintah terlaksana dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai langkah reformasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBN dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. APBN akan terus dioptimalkan perannya sebagai shock absorber dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian.
Narahubung Media:
Tri Sutopo
Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tasikmalaya
