Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone hingga akhir April 2025 menunjukkan perlambatan yang perlu menjadi perhatian. Total realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp1,97 triliun atau setara 30,79 persen dari total pagu anggaran Rp6,13 triliun. Angka ini menurun 4,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).
Penurunan tercermin pada belanja pemerintah pusat, yang hanya mencapai Rp491,95 miliar dari pagu Rp1,55 triliun (31,55 persen). Angka ini turun sebesar 18,04 persen dibandingkan dengan April 2024. Realisasi tersebut tersebar dalam beberapa komponen belanja:
- Belanja Pegawai: Rp411,53 miliar (33,78%)
- Belanja Barang: Rp72,06 miliar (23,11%)
- Belanja Modal: Rp1,39 miliar (9,28%)
- Belanja Bantuan Sosial: Rp6,95 miliar (49,46%)
Menariknya, meskipun sebagian besar pos mengalami penurunan, belanja bantuan sosial mencatat realisasi tertinggi secara persentase. Ini mengindikasikan kuatnya komitmen pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara cepat dan tepat kepada masyarakat.
Transfer ke Daerah Masih Relatif Stabil
Sementara itu, transfer ke daerah tercatat mencapai Rp1,39 triliun atau 30,52 persen dari total pagu Rp4,57 triliun. Berikut rincian komponen utamanya:
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp982,75 miliar (34,86%)
- Dana Desa: Rp158,09 miliar (35,55%)
- Dana Insentif Fiskal: Rp16,22 miliar (33,97%)
- Dana Bagi Hasil (DBH): Rp30,62 miliar (24,29%)
- Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK NF): Rp207,97 miliar (26%)
DAU dan Dana Desa mencatat capaian tertinggi, sedangkan DBH dan DAK Non-Fisik masih menunjukkan perlambatan yang perlu mendapat perhatian khusus.
Kinerja belanja negara di wilayah kerja KPPN Watampone pada April 2025 masih menghadapi tantangan, khususnya dalam percepatan realisasi belanja modal dan optimalisasi belanja barang. Upaya percepatan penyerapan anggaran secara efektif dan akuntabel perlu terus ditingkatkan guna mendorong pemulihan ekonomi daerah dan pencapaian target pembangunan nasional.
Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone
