Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone menyelenggarakan kegiatan Press Conference Periode Maret 2026 yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2026, Bimbingan Teknis Capaian Output 2026 serta Evaluasi Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh satuan kerja mitra KPPN Watampone Wilayah Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo secara daring pada Kamis 9 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut Kepala KPPN Watampone, Rachmadi Wahyu Priyo Saptata memaparkan bahwa alokasi pagu APBN lingkup KPPN Watampone Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4,89 triliun, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,45 triliun (29,75%) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp3,44 triliun (70,25%).
Sampai dengan akhir Maret 2026, realisasi APBN telah mencapai Rp1,43 triliun atau 29,12% dari total pagu. Dari jumlah tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp367,7 miliar atau 25,23%, sedangkan realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp1,06 triliun atau 30,76%.
Pada sisi Belanja Pemerintah Pusat, realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp314,52 miliar, diikuti belanja barang sebesar Rp51,38 miliar dan belanja modal sebesar Rp1,79 miliar. Realisasi ini tersebar pada 73 satuan kerja dari 17 kementerian/lembaga di wilayah kerja KPPN Watampone.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kabupaten Bone mencatat realisasi sebesar Rp569,52 miliar atau 32,76%, Kabupaten Soppeng sebesar Rp216,09 miliar atau 31,65% dan Kabupaten Wajo sebesar Rp287,31 miliar atau 30,64%.
Selain pemaparan kinerja APBN, kegiatan ini juga diisi dengan Bimbingan Teknis Halaman III DIPA Triwulan II Tahun 2026 yang disampaikan oleh Kepala Seksi PDMS Arriza Adiya, sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja, khususnya dalam penyusunan target kinerja dan indikator output yang lebih terukur.
Selanjutnya, melalui Bimbingan Teknis Capaian Output 2026, yang disampaikan oleh PTPN Mahir KPPN Watampone Wahyu Dwi Aryadi, menekankan pentingnya keselarasan antara realisasi anggaran dengan capaian output dan outcome program, sehingga setiap belanja pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Pada sesi Evaluasi KKP 2026, disampaikan hasil monitoring penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagai instrumen pembayaran belanja negara yang lebih efisien, transparan dan akuntabel. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan KKP berjalan sesuai ketentuan dan mendukung percepatan transaksi belanja pemerintah.
Melalui kegiatan ini, KPPN Watampone berharap kualitas pengelolaan APBN, capaian kinerja output, serta implementasi kebijakan perbendaharaan dapat terus meningkat sepanjang Tahun Anggaran 2026.
Tim Kehumasan KPPN Watampone
