Setiap tahun, pemerintah menetapkan target pendapatan dan belanja negara melalui APBN. Tapi, seberapa realistis target tersebut? Tahun 2025 membawa tantangan baru bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah harus memastikan pendapatan negara sesuai proyeksi, sekaligus mengelola belanja dengan efektif dan efisien. Dengan kondisi global yang tidak menentu, apakah APBN 2025 mampu menjawab tantangan ini?

Realisasi Pendapatan Negara: Tantangan di Depan Mata

Pendapatan negara bergantung pada pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasinya antara lain:

1. Kinerja Pajak – Digitalisasi dan reformasi pajak membantu peningkatan penerimaan, tetapi masih ada tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. PNBP dan Dividen BUMN – Sektor sumber daya alam dan BUMN berkontribusi signifikan, tetapi produktivitas dan efisiensi masih perlu ditingkatkan.
3. Dampak Ekonomi Global – Perdagangan dunia yang melambat dan fluktuasi harga komoditas bisa menghambat pencapaian target pendapatan

Pemerintah terus berupaya menutup celah pendapatan dengan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan inovatif.

Realisasi Belanja Negara: Efisiensi adalah Kunci

Pada 22 Januari 2025, Presiden Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025. Tujuan utama dari Inpres ini adalah mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan mengurangi pengeluaran yang tidak esensial dan mengalokasikan dana tersebut ke program prioritas pemerintah.

Dengan langkah-langkah efisiensi ini, diharapkan pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia

Tantangan dan Solusi

Untuk mencapai target APBN 2025, beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah antara lain:

1. Peningkatan Kepatuhan Pajak – Dengan digitalisasi, transparansi, dan insentif pajak yang lebih adil.
2. Efisiensi dan Transparansi Belanja – Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
3. Diversifikasi Sumber Pendapatan – Memanfaatkan potensi ekonomi digital dan energi hijau untuk menambah kas negara.

Realisasi pendapatan dan belanja negara di 2025 bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah cerminan bagaimana kebijakan fiskal diterapkan dan berdampak pada masyarakat. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan. Namun, kuncinya tetap ada pada pelaksanaan kebijakan yang disiplin, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Disclamer : Tulisan diatas merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili organisasi