Asia Tenggara tengah memasuki babak baru dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Laporan Southeast Asia Green Economy 2025 —kolaborasi antara Bain & Company, GenZero, Standard Chartered, Temasek, dan Google—memperkirakan potensi investasi hijau di kawasan mencapai USD 50 miliar (Rp 830 triliun) per tahun hingga 2030. Peluang tersebut terkonsentrasi pada sektor energi bersih, air, limbah, dan transportasi berkelanjutan.

Tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, transisi menuju ekonomi hijau juga diperkirakan berpotensi menambah sekitar USD 120 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN dan menciptakan sekitar 900 ribu lapangan kerja baru dalam satu dekade mendatang. Dengan proyeksi sebesar ini, Indonesia, Vietnam, dan Filipina muncul sebagai pusat pertumbuhan baru bagi proyek energi terbarukan dan ekonomi sirkular.

APBN sebagai Instrumen Fiskal Hijau

Dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia telah menempatkan ekonomi hijau sebagai pilar utama kebijakan fiskal. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, arah pembiayaan negara diarahkan pada sustainable financing yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan.

Kementerian Keuangan, melalui Green Sukuk dan Blended Finance, terus memperluas pembiayaan hijau. Sejak penerbitan pertama pada 2018, Green Sukuk Indonesia telah membiayai lebih dari 200 proyek ramah lingkungan dengan nilai total mencapai lebih dari USD 6 miliar. Dana ini dialokasikan untuk proyek transportasi publik, energi terbarukan, efisiensi energi, hingga pengelolaan limbah dan air bersih.

Namun, skala kebutuhan pembiayaan jauh lebih besar. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional dalam RPJMN 2025–2029 mencapai sekitar USD 625 miliar (Rp 10.350 triliun). APBN dan APBD hanya mampu menanggung sekitar 60 persen, sehingga peran investasi swasta dan kemitraan publik-swasta (PPP) menjadi krusial dalam menutup kesenjangan.

Peran Strategis Indonesia dalam Ekonomi Hijau ASEAN

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta investasi hijau kawasan. CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro, menegaskan bahwa momentum transisi hijau di Asia Tenggara semakin kuat karena sektor swasta kini melihat peluang komersial dalam investasi berkelanjutan. Ia menilai, Skala pembiayaan publik tidak cukup; dibutuhkan mekanisme campuran (blended finance) dan proyek yang siap secara komersial agar modal institusional dapat masuk.

Forum Financing the Future: Green Investment in Indonesia’s Water & Waste Sectors juga menyoroti pentingnya kebijakan yang jelas dan standardisasi pengadaan proyek agar investor memiliki keyakinan tinggi terhadap kelayakan investasi hijau di Indonesia. Dalam forum tersebut, Indonesia digambarkan sebagai negara dengan ekosistem regulasi hijau yang paling proaktif di ASEAN, berkat integrasi kebijakan fiskal dan nonfiskal yang semakin sinkron.

Tantangan dan Strategi Implementasi

Meski potensi besar terbentang, tantangan juga tak sedikit. Pertama, kesiapan proyek hijau masih terbatas pada tahap perencanaan, belum banyak yang siap dibiayai (bankable). Kedua, insentif fiskal dan nonfiskal masih perlu diperluas agar sektor swasta tertarik masuk. Ketiga, literasi publik tentang ekonomi hijau dan peran APBN masih perlu ditingkatkan lagi karena kesadaran masyarakat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan jangka panjang.

Kementerian Keuangan kini terus memperkuat mekanisme pembiayaan inovatif seperti Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), Sovereign Green Bonds atau Green Sukuk Negara, serta pengembangan Climate Budget Tagging (CBT).

Semua instrumen ini diarahkan agar setiap rupiah belanja negara memiliki potensi dampak nyata terhadap pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, sepanjang disertai pemantauan dan evaluasi yang terukur.

Melalui Green Sukuk, Indonesia telah membiayai lebih dari 200 proyek ramah lingkungan sejak 2018 dengan nilai kumulatif melampaui USD 6 miliar, mencakup sektor energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi publik, dan pengelolaan limbah.

Sementara itu, Climate Budget Tagging memungkinkan pemerintah menandai dan memantau porsi belanja iklim dalam APBN, sehingga kebijakan fiskal lebih transparan dan berbasis bukti.

Meski demikian, tantangan tetap besar. Banyak proyek hijau di Indonesia masih belum sepenuhnya bankable atau siap secara komersial. Selain itu, insentif fiskal dan nonfiskal perlu diperluas agar sektor swasta semakin tertarik berpartisipasi. Pada saat yang sama, literasi publik tentang ekonomi hijau masih perlu ditingkatkan, sebab kesadaran masyarakat merupakan kunci keberlanjutan transisi hijau jangka panjang.

APBN Sebagai Jembatan Transisi Hijau

Ekonomi hijau bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga strategi fiskal dan ekonomi jangka panjang. APBN berperan sebagai katalis utama—menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Namun, keberhasilan transisi hijau membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar modal sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat bertransformasi menuju masa depan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ASEAN, Indonesia berpotensi menjadi magnet utama investasi hijau, sekaligus model integrasi kebijakan fiskal hijau yang dapat ditiru negara lain. Dengan kebijakan fiskal yang adaptif dan kolaboratif, Indonesia tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpihak pada generasi mendatang.

Disclaimer : Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat organisasi