Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone periode Januari 2025 menunjukkan capaian positif. Dalam rangka memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara, KPPN Watampone menggelar Siaran Pers Kinerja APBN secara daring melalui Microsoft Teams pada hari Rabu, 19 Februari 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), serta Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Watampone, termasuk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo.
Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto , membuka acara sekaligus menyampaikan paparan utama mengenai kinerja APBN periode Januari 2025. Dalam pemaparannya, beliau mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara hingga 31 Januari 2025 mencapai Rp. 569,17 miliar atau 9,31% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 6,11 triliun , dengan pertumbuhan sebesar 41,37% secara year-on-year (yoy).
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Dari total belanja tersebut, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp. 80,75 miliar atau 5,22% dari pagu anggaran Rp. 1,54 triliun . Angka ini mengalami penurunan sebesar 5,89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja kementerian/lembaga ini terdiri dari:
- Belanja Pegawai : Rp. 76,08 miliar (6,25%)
- Belanja Barang : Rp. 4,63 miliar (1,55%)
- Modal Belanja : Rp. 36 juta (0,23%)
Sementara itu, realisasi belanja transfer ke daerah mencapai Rp. 488,41 miliar atau 10,70% dari pagu anggaran Rp. 4,56 triliun . Rincian realisasi tersebut meliputi:
- Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp. 393,1 miliar (13,94%)
- Dana Bagi Hasil (DBH) : Rp. 4,87 miliar (4,04%)
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik : Rp. 90,43 miliar (11,33%)
Digitalisasi Pembayaran: Langkah Awal yang Positif
Penerapan digitalisasi pembayaran di awal tahun 2025 juga menunjukkan perkembangan yang baik. Implementasi Digipay 1 telah digunakan oleh 3,1% satuan kerja pengguna uang persediaan dengan total transaksi sebesar Rp. 7,09 juta . Sementara itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sudah mencapai 9,37% dari total satuan kerja dengan nilai transaksi sebesar Rp. 52,21 juta .
Siaran Pers Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara KPPN Watampone, Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih akurat, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan moto layanan SMART (Sinergi, Melayani, Akurat, Ramah, dan Tanpa Biaya), KPPN Watampone terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan negara.
Kontributor : Tim Kehumasan KPPN Watampone
