Dalam upaya menjaga kualitas kinerja organisasi dan merespons tantangan strategis, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone menggelar Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi secara daring pada Rabu, 25 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi forum penting evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Three untuk triwulan II, sekaligus menegaskan komitmen mitigasi risiko di tengah dinamika layanan publik.
Dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Watampone, Rachmadi Wahyu Priyo Saptata, rapat tersebut diikuti oleh seluruh pegawai. Fokus utama diskusi berkisar pada pemantauan progres IKU, identifikasi kendala, serta penyusunan strategi perbaikan lintas fungsi demi memperkuat peran KPPN sebagai garda depan pelaksanaan APBN di daerah.
Sorotan Capaian: IKPA, Penyaluran Dana, hingga Penguatan Digitalisasi
Tim kinerja memaparkan sejumlah capaian kunci. Arriza Adiya, Kepala Seksi PDMS, menggarisbawahi kualitas nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) K/L, kepuasan layanan, serta efektivitas penajaman peran financial advisor. Ia juga menyoroti peningkatan akurasi perencanaan kas dan digitalisasi pengelolaan keuangan yang semakin terintegrasi.
Dari sisi penyaluran, Haerul Harun, Kepala Seksi Bank, menyampaikan kinerja positif dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD). Sementara itu, Muh. Iqbal Bahrun, Pejabat Fungsional APBN Terampil, memaparkan capaian realisasi anggaran dan kualitas pengelolaan keuangan KPPN yang dinilai optimal.
Pada bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Marcelinus Yovan Ardian, Pelaksana Subbagian Umum, menyebut adanya peningkatan integrasi dan efisiensi. Benny Eko Supriyanto, Kepala Subbagian Umum, turut menyampaikan bahwa pengelolaan kinerja organisasi dan SDM telah menunjukkan realisasi maksimal, termasuk pencapaian skor kinerja sebesar 120.
Fokus Mitigasi Risiko: Teknologi, Infrastruktur, dan Pengawasan Keuangan Daerah
Selain evaluasi kinerja, forum ini juga menjadi ruang identifikasi terhadap sejumlah risiko strategis dan operasional. Tantangan seperti keterbatasan teknis aplikasi, kebutuhan peningkatan infrastruktur layanan, serta penguatan pengawasan keuangan daerah menjadi agenda penting yang dibahas.
Kepala Subbagian Umum, Benny Eko Supriyanto, menegaskan bahwa respons terhadap risiko harus dikelola secara kolektif. “Dengan evaluasi yang komprehensif dan langkah mitigasi yang tepat, kami yakin KPPN Watampone dapat terus memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung kebijakan fiskal nasional,” ujarnya.
Menuju Kinerja Lebih Tangguh dan Kolaboratif
Rapat ditutup dengan penyusunan rekomendasi konkret, termasuk percepatan penyelesaian kendala operasional serta peningkatan sinergi antarfungsi. Dialog ini menjadi pengingat bahwa capaian kinerja yang berkelanjutan membutuhkan koordinasi menyeluruh serta kesadaran kolektif akan pentingnya inovasi dan respons adaptif terhadap risiko.
Dengan semangat kolaboratif dan evaluasi berkelanjutan, KPPN Watampone optimistis menyongsong triwulan berikutnya dengan performa yang lebih solid dan berdampak langsung bagi penguatan implementasi APBN di wilayah kerja.
Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone
