Guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi KPPN sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor di daerah serta meningkatkan sinergi Kemenkeu Satu, pada hari Senin 11 Agustus 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone menyelenggarakan Press Conference Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Juli 2025 di wilayah kerja KPPN Watampone, secara darinh melalui ms teams.
Pada tahun angaran 2025, alokasi pagu APBN lingkup KPPN Watampone sebesar Rp6,15 triliun yang terbagi untuk transfer ke daerah sebesar Rp4,57 triliun atau dengan proporsi 74,32% dan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,58 triliun atau dengan prpporsi 25,68%.
Materi Press Conference disampaikan oleh kepala KPPN Watampone, Rachmadi Wahyu Priyo Saptata. Realisasi belanja pemerintah pusat, terealisasi sebesar Rp971,18 miliar atau sebesar 61,48% yang terdistribusi untuk 70 satker dari 17 Kementerian/Lembaga. Meliputi belanja pegawai sebesar Rp816,88 miliar dari pagu Rp1,22 triliun (61,91%), belanja barang sebesar Rp144,26 miliar dari pagu Rp322,83 miliar (43,88%), belanja modal sebesar Rp4,68 miliar dari pagu Rp20,63 miliar (22,69%) dan belanja bansos sebesar Rp6,96 miliar dari pagu Rp14,06 miliar (49,46%).
Untuk transfer ke daerah kepada Pemda mitra KPPN Watampone yaitu Kab.Bone, Kab.Soppeng dan Kab.Wajo terealisasi sebesar Rp2,47 triliun atau sebesar 47,14%. Meliputi dana alokasi umum Rp1,69 triliun dari pagu Rp2,82 triliun (59,91%) dana alokasi khusus fisik Rp5,47 miliar dari pagu 334,43 miliar (1,64%). Dana alokasi khusus non fisik Rp405,75 miliar dari pagu Rp799,87 miliar (50,27%), dana desa Rp285,95 miliar dari pagu Rp444,67 mmiliar (63,09%), dana insentif fiskal 23,84 miliar dari pagu Rp47,57 miliar (50,12%) dan dana bagi hasil Rp60,55 miliar dari pagu Rp126,08 miliar (48,03%).
Selanjutnya Kepala Seksi PDMS KPPN Watampone, Arriza Adiya menyampaikan capaian terkini untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan jumlah transaksi sebanyak 701 transaksi nominal sebesar Rp1.179.988.559 dari 46 satker yang melakukan transaksi. Cash Management System (CMS) dengan jumlah transaksi 10.419 transaksi nominal sebesar Rp11.797.605.780 dari 45 satker yang melakukan transaksi. Selanjutnya untuk Digipay Satu dengan jumlah transaski 619 transaksi nominal sebesar Rp742.665.485 dari 26 satker yang melakukan transaksi
Realisasi belanja pemerintah pusat lebih besar dibanding alokasi transfer ke daerah. Dalam komponen transfer, DAU dan Dana Desa menunjukkan kinerja lebih baik, sedangkan realisasi DAK Fisik masih tertinggal. Secara keseluruhan, sistem pemantauan transaksi melalui KKP, CMS, dan Digipay Satu menunjukkan penggunaan anggaran yang cukup aktif di berbagai satker.
Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone
