KPPN Watampone menggelar press conference periode Februari 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran serta sosialisasi kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2026 kepada para pengelola keuangan satuan kerja dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN Watampone, Rachmadi Wahyu Priyo Saptata, memaparkan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Watampone Tahun Anggaran 2026.
Ia menyampaikan bahwa total pagu APBN pada wilayah kerja KPPN Watampone tercatat sebesar Rp4,88 triliun, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,44 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,44 triliun.
“Hingga akhir Februari 2026, realisasi APBN telah mencapai Rp0,95 triliun atau 19,47 persen dari total pagu,” ujar Rachmadi dalam paparannya.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp0,18 triliun atau 12,74 persen dari pagu yang disalurkan kepada 72 satuan kerja dari 17 kementerian/lembaga di wilayah kerja KPPN Watampone.
Dari total realisasi tersebut, belanja masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp151,92 miliar, disusul belanja barang sebesar Rp31,45 miliar, serta belanja modal sebesar Rp0,41 miliar.
Penyaluran Transfer ke Daerah
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah daerah mitra kerja KPPN Watampone yakni Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo telah mencapai Rp0,77 triliun atau 22,29 persen dari pagu.
Penyaluran TKD tersebut terdiri atas:
- Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp4,67 miliar
- Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp589,18 miliar
- Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp173,15 miliar
- Dana Desa sebesar Rp4,98 miliar
Secara rinci, realisasi TKD di wilayah kerja KPPN Watampone menunjukkan bahwa:
- Kabupaten Bone telah terealisasi Rp397,85 miliar (22,89 persen)
- Kabupaten Soppeng Rp159,55 miliar (23,45 persen)
- Kabupaten Wajo Rp214,61 miliar (22,89 persen).
Penguatan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan negara.
Hingga Februari 2026, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tercatat sebanyak 142 transaksi dengan nilai Rp426,18 juta yang melibatkan 22 satuan kerja.
Sementara itu, penggunaan Cash Management System (CMS) mencapai 2.746 transaksi dengan total nilai Rp9,74 miliar yang dimanfaatkan oleh 39 satuan kerja.
Sosialisasi Pembayaran THR Tahun 2026
Selain memaparkan kinerja APBN, KPPN Watampone juga menyampaikan sosialisasi kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2026 kepada seluruh satuan kerja.
Sosialisasi ini dilakukan agar satuan kerja dapat mempersiapkan proses pengajuan pembayaran secara tepat waktu serta memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rachmadi menegaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya evaluasi pelaksanaan anggaran untuk mendorong percepatan realisasi belanja serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pada satuan kerja.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi pengelolaan APBN serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan anggaran berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Tim Kehumasan KPPN Watampone
