Penipuan online makin canggih dan sering menyasar pengguna yang lengah. Ciri-cirinya mudah dikenali: hadiah tidak jelas, permintaan data pribadi, desakan transfer cepat, akun mencurigakan, bahasa menipu atau mengancam, link palsu, dan nomor tak resmi. Jangan mudah percaya pada pesan yang mengatasnamakan instansi resmi. Selalu cek ulang sumber informasi dan jangan klik sembarang tautan. Lindungi data pribadi seperti PIN, OTP, dan password. Ingat, keamanan digital dimulai dari kewaspadaan kita sendiri. Jangan beri celah untuk penipu!

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat akuntabilitas kinerja, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates kembali menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam agenda rutin “Selapanan IV” yang digelar pada Kamis (19/06/2025). Kegiatan ini menjadi sarana strategis bagi KPPN Wates untuk menjaring aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan, sebagai bagian dari upaya penyempurnaan Standar Pelayanan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. FKP dihadiri oleh perwakilan satuan kerja mitra KPPN, unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, akademisi dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), lembaga swadaya masyarakat, insan pers, perbankan, pelaku UMKM, serta organisasi profesi.

Dalam forum ini, juga disampaikan informasi terkini melalui Press Release mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga pertengahan tahun, total realisasi APBN yang dikelola melalui KPPN Wates mencapai Rp660,8 miliar atau 44,31% dari pagu anggaran sebesar Rp1.491 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp164,17 miliar (46,68%) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp496,71 miliar (43,58%).

Kepala KPPN Wates, Ririn Mardiyani, menegaskan pentingnya sinergi dengan pemangku kepentingan untuk menjaga layanan tetap prima di tengah berbagai tantangan fiskal. “Kami berkomitmen menjaga kualitas layanan dengan semangat transparansi dan inovasi. Melalui penerapan SMM ISO 9001:2015  dan ISO 37001:2016  Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta predikat WBK dan WBBM yang telah diraih, kami berusaha menghadirkan birokrasi yang bersih dan melayani,” ujar Ririn.

Acara berlangsung interaktif dengan diskusi terbuka yang menghasilkan berbagai masukan terkait penguatan layanan digital, keterbukaan informasi, dan efisiensi proses layanan. Seluruh saran dan tanggapan peserta dicatat sebagai bahan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Forum ini menjadi salah satu bentuk nyata KPPN Wates dalam membangun komunikasi dua arah yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, serta menjadi komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagai bagian dari komitmen Ditjen Perbendaharaan dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang inklusif dan berkeadilan, KPPN Wates terus mendorong pengarusutamaan gender (PUG) melalui penyediaan data terpilah pejabat perbendaharaan. Data ini tidak hanya menjadi alat analisis penting untuk memahami representasi gender dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam peran strategis.

Berdasarkan pemetaan data tahun 2025, berikut adalah komposisi pejabat perbendaharaan pada wilayah kerja KPPN Wates:

• KPA (Kuasa Pengguna Anggaran): 19 laki-laki, 5 perempuan

• PPK (Pejabat Pembuat Komitmen): 21 laki-laki, 6 perempuan

• PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM): 18 laki-laki, 6 perempuan

• Bendahara: 11 laki-laki, 14 perempuan

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun keterwakilan perempuan cukup tinggi pada posisi bendahara, terdapat ketimpangan representasi pada jabatan strategis lainnya seperti PPK, PPSPM, dan KPA yang masih didominasi laki-laki. Fakta ini mencerminkan tantangan yang masih perlu diatasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di sektor perbendaharaan.

KPPN Wates melihat data terpilah ini sebagai dasar analisis gender yang penting, baik untuk menelaah hambatan struktural maupun sosial yang mungkin memengaruhi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Ke depan, data ini akan digunakan untuk mendorong kebijakan afirmatif, pelatihan kepemimpinan yang inklusif, serta monitoring pelaksanaan PUG di tingkat unit kerja.

Dengan memanfaatkan data yang akurat dan relevan, Ditjen Perbendaharaan semakin siap menjadi institusi yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing dalam mengelola keuangan negara secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Realisasi APBN yang disalurkan melalui KPPN Wates sampai dengan bulan 31 Mei 2025 telah mencapai Rp590.815.633.803 ,- atau sebesar 39,61% dari total pagu yaitu sebesar Rp1.491.466.373.000,-

dengan rincian realisasi per jenis belanja sebagai berikut :

Belanja Pegawai (Pagu : Rp251.535.722.000, Realisasi : Rp104.839.201.605 atau 41,68%

Belanja Barang (Pagu : Rp97.713.420.000, Realisasi : Rp19.920.576.042 atau 20,39%

Belanja Modal (Pagu : Rp2.430.916.000, Realisasi : Rp1.134.044.950 atau 46,65%

Transfer Ke Daerah (Pagu : Rp1.139.786.315.000, Realisasi : Rp464.921.811.206 atau 40,79%