Gunungkidul, 27 Agustus 2026 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 pada Kamis (27/08/2026) dengan mengusung tema “Peran KPPN Wonosari dalam Mengawal Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.” Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan sekaligus menyampaikan transformasi peran KPPN yang tidak hanya berfokus pada penyaluran anggaran, tetapi juga sebagai financial advisor bagi pemerintah dan masyarakat.
Kepala KPPN Wonosari, Ana Sariasih, menyampaikan bahwa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, KPPN memiliki peran strategis sebagai advisor to central government, khususnya dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara optimal sehingga manfaat belanja pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
“Dalam rangka pertumbuhan ekonomi, kami pertama berperan sebagai advisor kepada central government. Kami memastikan penyaluran anggaran bisa cepat sehingga memberikan multiplier effect kepada masyarakat dan UMKM,” ujar Ana.
Peran advisory tersebut juga dilakukan kepada local government, khususnya dalam mendorong percepatan penyaluran dana transfer sehingga anggaran yang diterima pemerintah daerah dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain menjalankan fungsi treasury dan advisory, KPPN Wonosari turut mengemban peran sebagai Special Mission Advisor, terutama dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gunungkidul. Melalui peran tersebut, KPPN berupaya memperluas akses informasi pembiayaan bagi pelaku UMKM, antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Dukungan kepada UMKM tidak berhenti pada aspek pembiayaan. KPPN Wonosari juga mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung promosi usaha dalam bentuk poster maupun video.
“Kita berikan peningkatan sumber daya melalui pelatihan. Kemarin, misalnya, ada pelatihan bagaimana menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk promosi, baik berupa poster maupun video,” ungkap Ana.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan UMKM lokal, KPPN Wonosari juga menyediakan Pojok Handayani, yang menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Selain sebagai media promosi, Pojok Handayani juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas UMKM dalam aspek pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan fotografi produk.
Untuk memastikan pembiayaan UMi dan KUR memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, KPPN Wonosari tidak hanya mengukur keberhasilan berdasarkan pencapaian target penyaluran. Bersinergi dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), KPPN Wonosari turut melakukan pemantauan dan survei terhadap penerima pembiayaan di lapangan.
Survei tersebut dilakukan untuk melihat ketepatan sasaran sekaligus dampak keekonomian pembiayaan yang diberikan. Aspek yang diperhatikan antara lain kesesuaian data penerima serta perubahan kondisi usaha setelah memperoleh pembiayaan, seperti perkembangan jumlah tenaga kerja dan peningkatan omzet.
“Pertama adalah survei ketepatan, untuk memastikan data orang yang mengajukan memang betul sesuai. Yang kedua, apakah ada manfaat keekonomiannya. Misalnya, dari yang dulu pegawainya berapa kini jadi berapa, atau omzetnya berapa menjadi berapa. Itu kami lakukan,” jelas Ana.
Dalam pelaksanaannya, KPPN Wonosari juga mengidentifikasi adanya kesenjangan antara peningkatan kapasitas masyarakat dan akses terhadap pembiayaan. Tidak sedikit masyarakat yang telah mengikuti berbagai pelatihan dari pemerintah daerah, namun belum dapat mengembangkan usaha karena terkendala permodalan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan kolaborasi antara KPPN, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. KPPN Wonosari terus mendorong sinergi agar akses terhadap PIP dan KUR perbankan dapat menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat yang telah memiliki kapasitas dan potensi usaha.
Melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, KPPN Wonosari menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas layanan sekaligus memperluas kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah. Transformasi peran KPPN dari sekadar pelaksana fungsi treasury menjadi financial advisor dan Special Mission Advisor diharapkan dapat semakin mendekatkan kebijakan fiskal dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapannya untuk semua mitra kami bisa berkolaborasi. Dengan berkolaborasi dan fokus, pemberdayaan UMKM itu bisa dilakukan bersama-sama dari segala lini, sehingga UMKM kita nanti bisa tumbuh secara berkelanjutan,” pungkas Ana.
