Kanca #Intress149 perlu tau! KPPN Wonosari minggu lalu telah melaksanakan Kegiatan Workshop Pendampingan Pengaktifan CMS/Qlola loh! Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh KPPN Wonosari pada Kamis, 19 Juni 2025, berlangsung dengan lancar dan informatif. Melalui kehadiran narasumber dan pendamping dari BRI Cabang Wonosari dan Kanwil BRI Yogyakarta, peserta memperoleh pemahaman teknis yang lebih baik mengenai penggunaan CMS, Qlola, serta pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik). Pendampingan yang dilakukan secara langsung dan bergantian memberikan kesempatan bagi setiap peserta untuk memahami proses aktivasi dengan lebih mendalam. Diharapkan kegiatan ini dapat mendukung percepatan implementasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah di lingkungan satuan kerja.

Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan serta laporan kegiatan oleh Bapak Andreas Radyanto, Kepala Seksi PDMS KPPN Wonosari. Selanjutnya, workshop dipandu oleh Saudara Destra dari BRI Cabang Wonosar dan penyampaian materi seputaran Qlola disampaikan oleh Saudari Ratna dari Kanwil BRI Yogyakarta, yang juga memimpin sesi pendampingan secara interaktif dan bergantian kepada peserta satu per satu. Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan pula penjelasan mengenai Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) oleh Mas Arif Jeni dari Kanwil BRI Yogyakarta.

Hasil yang dapat dicapai pada kegiatan tersebut adalah 4 Satker CMS/Qlolanya sudah aktif yaitu:
1. BPG 149 Kejaksaan Negeri Wonosari
2. BPG 149 Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Gunungkidul
3. BPG 149 Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta
4. BPG 149 LPKA Kelas II Yogyakarta
dan masih terdapat 2 BPG dan 12 BPP yang perlu melakukan scan wajah sysadmin untuk pengaktifan soft token Qlola sebelum melakukan aktivasi Qlola

Dalam rangka mendorong Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Gunungkidul dalam melakukan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2025, pada hari Senin, 16 Juni 2025, pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB, bertempat di Ruang Pelayanan Hukum Kantor Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, KPPN Wonosari melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran pada Satker Kejari Gunungkidul.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa langkah strategis untuk pencapaian nilai IKPA Semester I Tahun 2025, antara lain:
Dalam Optimalisasi Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran, Satker perlu melakukan percepatan Belanja Barang dan Belanja Modal di sisa 9 hari kerja pada bulan Juni 2025.
Mempertahankan Nilai Indikator Penyelesaian Tagihan Tetap 100, dimana untuk mencapai hal tersebut, Satker diingatkan agar menyampaikan SPM LS Kontraktual secara tepat waktu, yaitu paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST), atau berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP)
sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.
Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator Capaian Output, Disampaikan bahwa RO (Rincian Output) dengan seluruh alokasi diblokir 100% tidak menjadi objek penilaian pada indikator Capaian Output. Untuk Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, tidak terdapat RO yang diblokir 100%, sehingga seluruh RO tetap menjadi objek penilaian.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemahaman satuan kerja mengenai IKPA sebagai alat ukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran semakin dipahami oleh para pengelola teknis dan pejabat perbendaharaan Satker Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, serta sinergi yang baik antara KPPN Wonosari dan Kejari Gunung Kidul dapat memberikan manfaat positif bagi pencapaian kinerja kedua instansi. #KPPNWonosari #IKPA #KPPN149 #SiapLayananPasti

Halo Kanca InTress #149

Pada Selasa, 27 Mei 2025, KPPN Wonosari menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan UMKM dan Sosialisasi PMK Nomor 130 Tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Treasury Learning Center (TLC) Kemenkeu, Reksobayan, Yogyakarta.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP), serta dihadiri oleh perwakilan calon penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dari seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PMK 130/2024 memberikan peluang kepada lembaga non-LJK dan LKBB, seperti koperasi dan BUMDes, untuk turut serta menjadi penyalur UMi. Para calon penyalur diharapkan dapat segera mendaftar melalui website resmi PIP, untuk selanjutnya melalui proses validasi dan verifikasi sebagai bagian dari tahapan seleksi.

KPPN Wonosari juga memfasilitasi penyelenggaraan online meeting (Zoom) dari ruang rapat KPPN Wonosari. Beberapa calon penyalur yang tidak hadir langsung di Reksobayan turut diundang secara daring agar tetap dapat mengikuti kegiatan ini secara penuh.

Langkah ini merupakan komitmen KPPN Wonosari dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan merata, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan UMKM di wilayah Gunungkidul.

#KPPNWonosari #UMi #PembiayaanUMKM #PMK1302024 #InTress149

Kanca InTress #149
Pada hari Rabu, 18 Juni 2025, KPPN Wonosari menyelenggarakan Rapat Persiapan Rekonsiliasi Pajak Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BKAD Kabupaten Gunungkidul serta KPP Pratama Wonosari, dan bertempat di Ruang Rapat KPPN Wonosari.
.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan proses rekonsiliasi pajak yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor 67 Tahun 2024. Sesuai ketentuan, penyampaian BAR Semester I Tahun Anggaran 2025 wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Juli 2025 sebagai syarat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak untuk Pemerintah Daerah.
.
Dalam kesempatan ini, juga dibahas berbagai kendala yang dihadapi, seperti mekanisme pengumpulan data DTH, data coretax, serta adanya perubahan prosedur bisnis (probis) pada BKAD.
Melalui kegiatan ini, diharapkan proses rekonsiliasi dapat berjalan lancar serta memperkuat komitmen antara KPPN Wonosari, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan KPP Pratama Wonosari dalam menuntaskan konfirmasi setoran pajak penerimaan negara hingga 100%.
Pra-rekonsiliasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan sinergi antarinstansi demi kelancaran penyaluran Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya mendukung pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.
#KPPNWonosari
#SIAPLAYANANIPASTI
#KemenkeuSatu

Pada hari Rabu, 4 Juni 2025 pukul 09.00 WIB sampai selesai, bertempat di Ruang Rapat KPPN Wonosari, telah dilaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Penguatan Peran KPPN sebagai Central Government Advisory untuk periode bulan Juni 2025. Peserta yang hadir terdiri dari PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran dari beberapa satuan kerja, yaitu: 1) Kejaksaan Negeri Gunungkidul , 2) Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul, 3) Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul, 4) KPU Kabupaten Gunungkidul, 5) Bapas Kelas II Wonosari, 6) Rupbasan Kelas II Wonosari (692742).

Dalam kegiatan tersebut dibagi menjadi tiga sesi kegiatan. Sesi pertama, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran, dimana disampaikan ketentuan terkait penyesuaian data dan perhitungan indikator IKPA Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-551/PB.2/2025. Dibahas pula nilai IKPA sementara s.d Mei 2025 pada masing-masing satker serta dibahas proyeksi nilai IKPA s.d. Juni 2025 masing-masing satker menggunakan simulasi indikator deviasi Halaman III DIPA dan indikator penyerapan anggaran.

Sesi kedua, Monev dan Asistensi Digitalisasi Pembayaran (KKP, Digipay, VA). Dalam sesi ini disampaikan progres data transaksi Digitalisasi Pembayaran (KKP, Digipay, VA) masing-masing satker 3 Juni 2025 di wilayah kerja KPPN Wonosari dengan tujuan Satker-Satker peserta FGD dapat terus bertransaksi secara non tunai melalui/menggunakan digipay satu, CMC/Qlola, dan KKP dan Satker juga dingitkan bahwa realisasi KKP sudah mulai digunakan sebagai salah satu komponen penilaian indikator pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 10%.

Sesi ketiga, Asistensi Dan Evaluasi Aplikasi SAKTI. Dalam sesi terakhir ini disampikan apresiasi atas impelementasi PKIPA s.d. tahap VI yang sudah diselesaikan dengan baik, dan diinggatkan mengenai penolakan dan perbaikan SPM dengan SPD yang berkaitan dengan implementasi RPD Harian. Perbaikan atas penolakan SPM dengan SPD hendaknya dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo SPD agar tidak menimbulkan deviasi.

Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan sinergi antara KPPN dan satuan kerja dalam rangka memperkuat peran KPPN sebagai Central Government Advisory, khususnya melalui pemantauan kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), implementasi digitalisasi pembayaran (KKP, Digipay, dan VA) dan Asistensi Dan Evaluasi Aplikasi SAKTI, guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

#Implementasidigitalisasi #CGA #KPPN149 #KPPNWonosari #CMS #IKPA

(Senin, 26 Mei 2025) Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari mengikuti kegiatan Bimbingan Mental Kewarganegaraan dengan tema "Napak Tilas Semangat Kebangkitan Nasional". Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk refleksi atas nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Untung Setya Nugraha selaku Kepala KPPN Wonosari hadir sebagai narasumber utama. Beliau menyampaikan materi yang menggugah semangat kebangsaan, mengulas kembali makna kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo serta peran strategis ASN Kementerian Keuangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Memahami Makna Perjuangan dalam Konteks Kekinian menjadi hal yang penting bagi ASN Kemenkeu khususnya pada lingkungan KPPN Wonosari. Nilai-nilai perjuangan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai bagian dari masa lalu atau sekadar catatan sejarah, melainkan harus dimaknai sebagai semangat yang hidup dan relevan dalam menjalani tugas sehari-hari. Semangat pantang menyerah, loyalitas terhadap tugas, serta konsistensi dalam menghadapi berbagai tantangan birokrasi modern merupakan bentuk perjuangan masa kini. Di tengah dinamika perubahan yang cepat, perjuangan ASN tercermin dari komitmen untuk tetap profesional, akuntabel, dan adaptif. Inilah bentuk pengabdian nyata dalam menjaga cita-cita kebangsaan dan mendukung pembangunan nasional melalui birokrasi yang bersih, responsif, dan berintegritas. Melalui paparan yang inspiratif dan penuh semangat, beliau mengajak seluruh pegawai untuk meneladani semangat para tokoh perintis kebangkitan nasional dalam bekerja, melayani masyarakat, dan menjaga integritas sebagai aparatur negara.

Sebagai penutup beliau menyampaikan bahwsanya Napak tilas ini adalah pengingat, bahwa perjuangan belum usai. Bahwa kita, para pegawai KPPN Wonosari, adalah generasi penerus nilai-nilai kebangsaan. Dan bahwa cara terbaik untuk menghormati para pahlawan —adalah dengan melayani rakyat sebaik-baiknya dan bekerja seprofesional mungkin.

#NapakTilasKebangkitanNasional #SemangatKebangsaan #ASNBerintegritas #KPPNWonosari #JejakPerjuanganBangsa
#KPPN149