.

Redaksi : Andreas Radyanto | Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker

.

KPPN Wonosari menyelenggarakan Press Conference Kinerja APBN Edisi Januari 2026 pada Kamis, 29 Januari 2026, pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Aula KPPN Wonosari, Jalan Taman Bhakti, Piyaman, Wonosari. Kegiatan ini dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja lingkup KPPN Wonosari.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Wonosari menyampaikan pesan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan pada Konferensi Pers APBNKITA tanggal 8 Januari 2026. Di tengah gejolak perekonomian global, ekonomi domestik Indonesia dinilai tetap resilien. Pada triwulan terakhir tahun 2025, terjadi momentum pembalikan arah perekonomian nasional dan Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin membaik.

Beberapa indikator ekonomi pada triwulan IV tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif sebagai modal awal memasuki tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 diprakirakan tumbuh di atas 5 persen dengan inflasi yang tetap terkendali. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari–November 2025 mencatatkan surplus sebesar USD38,5 miliar, sementara aktivitas manufaktur pada Desember 2025 berada pada zona ekspansif di level 51,2. Pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan tersebut melalui berbagai kebijakan strategis.

Kinerja APBN Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025
Pada tingkat regional, kinerja APBN di Kabupaten Gunungkidul hingga 31 Desember 2025 menunjukkan adanya kontraksi baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp199,98 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp39,72 miliar atau turun 17 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp239,70 miliar.

Penurunan pendapatan terutama disebabkan oleh melemahnya penerimaan perpajakan, yang pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp173,70 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp209,55 miliar. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami penurunan dari Rp30,14 miliar menjadi Rp26,28 miliar atau turun sekitar 13 persen.

Kontraksi penerimaan perpajakan menjadi faktor utama penurunan pendapatan negara, yang dapat dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan harga komoditas, serta dampak kebijakan insentif perpajakan.

Dari sisi belanja, belanja negara hingga akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.952,84 miliar, turun 4 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.034,03 miliar. Penurunan terjadi baik pada Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah (TKD), seiring dengan kebijakan efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja.

Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp353,94 miliar, mengalami kontraksi sebesar 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada Belanja Barang yang turun signifikan dari Rp156,37 miliar menjadi Rp65,59 miliar. Sementara itu, realisasi TKD tercatat sebesar Rp1.598,90 miliar, relatif stabil dibandingkan tahun lalu, meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan sekitar 36 persen.

Tantangan dan Arah Kebijakan ke Depan
Secara keseluruhan, kinerja APBN tahun 2025 di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tantangan yang cukup signifikan, terutama dari sisi pendapatan negara yang belum kembali ke tren tahun sebelumnya. Risiko deviasi terhadap target fiskal masih cukup tinggi dan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran ke depan.

Dengan defisit anggaran tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1,75 triliun, pengelolaan pembiayaan yang efisien, prudent, dan tepat sasaran menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas fiskal, sekaligus mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.