Presiden Joko Widodo menyoroti penetapan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) kepada instansi layanan publik pemerintah sebagai momentum perbaikan layanan terkait persepsi publik yang semakin kritis terhadap kualitas layanan publik yang disediakan instansi pemerintah, apalagi disandingkan dengan layanan swasta. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta hari ini (22/11).
“Rakyat semakin tahu akan haknya, dan selanjutnya akan menuntut sebuah standar pelayanan yang harus baik. Harapan rakyat akan kualitas layanan publik akan semakin meningkat” demikian Presiden mengingatkan. “Kita harus benahi semuanya. Langkah-langkah perbaikan harus dilakukan. Jika sentra-sentra pelayanan publik tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki, tidak mau berbenah, maka saya pastikan sentra-sentra pelayanan itu akan ditinggal masyarakat. Hati-hati”tambahnya lagi.
Presiden menyatakan, untuk menghadapi hal ini, kuncinya adalah kemauan untuk berubah, untuk memperbaiki layanan. Persaingan harus dijadikan momentum perbaikan menjadikan layanan publik yang lebih baik ke depan. Khusus menyoroti BLU, Presiden menyatakan bahwa penetapan status menjadi BLU bukanlah tujuan, melainkan sarana guna mewujudkan penyediaan layanan publik yang lebih baik.
“Kita ini kalau mau, bisa. Perubahan menjadi BLU jangan hanya dilihat semata-mata perubahan dari aspek teknis pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban. Goal-nya bukan itu. Tapi harus dipandang sebagai momentum menerapkan tatakelola manajemen yang lebih efisien dan lebih produktif. Karena dengan format BLU instansi akan memiliki ruang otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar, lebih lincah, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.” kata Presiden. “Jangan sampai bertahun-tahun jadi BLU tapi layanan tidak ada perbaikan. Kalau sudah berubah jadi BLU, berarti layanan harus lebih baik.” demikian pesan Presiden.
Presiden juga mengingatkan bahwa walaupun dikelola secara korporasi, BLU harus menjaga misi utamanya memberi pelayanan kepada masyarakat, bukan mengutamakan pencapaian keuntungan. Tidak hanya itu, BLU juga harus mampu menjaga tanggung jawab publik dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.
Rakornas BLU Tahun 2016 ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kementerian Keuangan RI dalam rangka meningkatkan kualitas BLU melalui perbaikan dari berbagai sisi seperti regulasi, dukungan kementrian/lembaga induk BLU, pemberdayaan aset maupun mindset pengelola BLU. Dalam rakornas yang bertema “Satu Dekade BLU Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” ini hadir para Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan induk BLU, Dewan Pengawas BLU, Pempimpin BLU, dan para Pejabat Eselon I terkait BLU. Selain membuka, Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Agama selaku Kementerian Pembina Teknis BLU [u1] yang menjadi pelopor penerapan pengelolaan keuangan dan pendorong tata kelola BLU yang baik, pendorong kemandirian BLU dan penyediaan layanan dengan akses terjangkau masyarakat luas.
Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan menyerahkan Surat Penetapan 23 BLU Baru kepada empat Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dengan disaksikan Presiden RI. Presiden di Istana Negara juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah Kementerian Pembina Teknis BLU [u2] yang menjadi pelopor penerapan pengelolaan keuangan dan pendorong tata kelola BLU yang baik, pendorong kemandirian BLU dan penyediaan layanan dengan akses terjangkau masyarakat luas.
Rangkaian acara Rakornas juga berlanjut dengan penyampaian pidato Menkeu, Panglima TNI dan Chairul Tanjung di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, yang diisi dengan penyampaian pidato Menteri Keuangan, Panglima TNI dan Chairul Tanjung tentang perbaikan tata kelola instansi pemerintah dan pentingnya entrepreneurship pada instansi pemerintah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Rakornas ditutup dengan seminar bertajuk “Pengelolaan Aset pada BLU Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik” yang dinarasumberi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, dan Rektor Universitas Brawijaya.
oleh: Media Center Ditjen Perbendaharaan
