Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- “Flexible Working Space (FWS) adalah sebuah kebijakan yang seharusnya mampu mendukung keadilan dan kesetaraan gender. Karena dengan implementasi FWS, pegawai tidak hanya memiliki pilihan yang lebih banyak untuk mengakomodir kebutuhan dan aspirasinya, namun FWS juga memberikan pegawai otoritas dalam pemenuhan kebutuhannya dalam bekerja”. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam pembukaan kegiatan Online Talk Show bertajuk Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja dalam Perspektif Gender, pada Rabu (12/8), yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Zoom Webinar.
Acara tersebut menghadirkan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, Ak., M.F.M; pakar gender, dr. Heru Kasidi, M.Sc; dan wakil rektor bidang SDM universitas Ahmad Dahlan, Dr. Norma Sari, S.H., M.Hum sebagai narasumber. Seminar daring yang diikuti oleh seluruh pimpinan unit kerja lingkup DJPb ini, juga dihadiri para pejabat administrator dan Duta PUG di seluruh kantor DJPb, serta diakses oleh lebih dari 1.400 viewers melalui channel YouTube DJPb.
Peran DJPb yang sangat krusial dalam menopang laju pertumbungan ekonomi mengharuskan pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak boleh berhenti walaupun di tengah situasi pandemi. Pelayanan harus tetap berlangsung untuk menjaga belanja pemerintah dapat terus tersalurkan, dengan tetap memberikan rasa aman kepada 7.300 pegawai DJPb dan seluruh stakeholders dalam bekerja.
Dalam mendukung situasi tersebut, salah satu kebijakan yang telah diimpemplementasikan oleh DJPb adalah Flexible Working Space (FWS), sebuah konsep yang memberikan fleksibilitas yang besar bagi para pegawai DJPb untuk menentukan tempat dalam melakukan pekerjaan. Melalui fleksibilitas tersebut, diharapkan keadilan dan kesetaraan gender mampu mendukung pelaksanaan tugas sehingga menciptakan work-life balance yang optimal dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja.
Selama enam bulan implementasi, apakah pola kerja working from home telah memberikan dampak yang positif bagi para pegawai DJPb? Menurut Sumiyati, pelaksanaan FWS telah meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Ia melanjutkan bahwa tantangan terbesar dari implementasi FWS adalah terkait dengan komunikasi dan koordinasi, manajemen waktu, dan proses bisnis yang belum bisa sepenuhnya dilaksanakan di luar kantor.
Dengan masih banyaknya ruang perbaikan pada sisi keadilan dan kesetaraan gender, khususnya pada implementasi FWS, Andin Hadiyanto berharap agar para pimpinan unit DJPb kembali memperbarui pemahaman tentang gender, menjadikan konsep kesetaraan gender sebagai budaya kerja, serta menjadikannya bagian dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
Naskah & foto : Permata-Bagian OTL Setditjen Perbendaharaan
