Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Secara khusus, kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan dan para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan yang hadir dalam pelantikan pejabat eselon II lingkup Kemenkeu hari ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dalam menyusun kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu memahami kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi.

“Usaha kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami kondisi sangat sulit dan unik. Karena itu untuk menjalankan tugasnya secara cepat, tepat, dan efektif saya meminta untuk langkah pembiayaan agar bisa komunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan sektor perbankan dan Kementerian UMKM”, ungkap Menkeu.

Kemudian juga Menkeu menyampaikan bahwa monitoring dan rencana penggunaan anggaran agar betul-betul bisa dilaksanakan tepat waktu, akuntabel, dan akurat.

“Kita di Kementerian Keuangan agar melakukan monitoring dan meyakinkan bahwa rencana-rencana penggunaan anggaran yang sudah dilakukan oleh seluruh pengguna anggaran dan Kementerian/ Lembaga maupun daerah, betul-betul bisa dilaksanakan tepat waktu, akuntabel, dan akurat." Ungkap Menteri Keuangan.

Dalam acara pelantikan tersebut, Ludiro dilantik sebagai Direktur Sistem Manajemen, kemudian Alfiker Siringoringo dilantik sebagai Kepala Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta, Djoko Hendratto dilantik sebagai Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat, Heru Pudyo Nugroho sebagai Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat, Sahat MT. Panggabean sebagai Kepala Kanwil DJPb Prov. DI. Yogyakarta , dan Fahma Sari Fatma dilantik sebagai Kepala Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung.

sumber foto dan berita: website kemenkeu.go.id