Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember dan KPPN Bondowoso, Kamis (13/06), dilanjutkan ke @kppnbanyuwangi, Jumat (14/06). Dalam arahannya, Dirjen Perbendaharaan menegaskan bahwa DJPb perlu melanjutkan perumusan rekomendasi kebijakan dan solusi atas permasalahan yang dialami oleh pemerintah daerah yang selama ini telah dilaksanakan melalui peran Regional Chief Economist (RCE).
"Kementerian Keuangan, termasuk DJPb, perlu menyosialisasikan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah pusat tidak hanya menyerap tetapi juga men-disburse pendapatan negara," pesan Dirjen Perbendaharaan di KPPN Jember. Dalam lingkup internal DJPb, KPPN diminta membangun koordinasi yang lebih baik dengan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur melalui sharing knowledge pengembangan organisasi yang sesuai dengan kondisi kekinian organisasi. KPPN juga harus membangun sinergi dengan kantor vertikal Kemenkeu lainnya guna pemanfaatan data yang lebih optimal
Senada dengan arahan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan pun menerangkan bahwa unit-unit Kementerian Keuangan harus meningkatkan sinergi demi makin solidnya Kemenkeu Satu, baik di dalam maupun di luar kantor. KPPN juga harus bersinergi dengan kantor vertikal Kemenkeu lainnya dalam pemanfaatan data yang lebih optimal. Selain itu, peran Kementerian Keuangan dalam perekonomian juga perlu ditingkatkan lagi.
"Peran kita harus ditingkatkan. Bukan hanya mengelola keuangan, tetapi juga memajukan ekonomi," jelas Sekjen Kemenkeu di Jember. Di KPPN Bondowoso, Sekjen Kemenkeu juga mendorong kerja sama antarkantor vertikal Kementerian Keuangan dalam bentuk sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat dilakukan dalam satu gedung kantor. Misalnya, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dengan KPPN.
"Hal ini akan memudahkan bagi stakeholders serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sharing data antarkantor vertikal."
Dirjen Perbendaharaan juga berpesan agar KPPN bermitra dengan akademisi setempat.
"Dalam menjalankan fungsi Financial Advisor, KPPN agar membangun sinergi dengan Universitas Jember guna meningkatkan kompetensi pegawai dan memberikan insight yang berarti bagi Pemerintah Daerah."
Adapun Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Didyk Choiroel menyampaikan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur aktif melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM.
"Kanwil Jatim telah menginisiasi Public Sector Leader Forum on East Java Economic Prospect 2024 yang membahas perkembangan ekonomi Jawa Timur. Forum ini dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Kemenkeu Satu Jatim, BI, OJK, dan Bank Himbara lingkup Jatim," jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut hadir pula Plh. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Setjen Kementerian Keuangan, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali. [LRN/TR]
