Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kembali menegaskan komitmen dalam memperkuat Regional Chief Economist (RCE) melalui kegiatan Rapat Konsolidasi Tim Implementasi Penguatan RCE Tingkat Pusat yang digelar pada Kamis (05/12) di Aula Gedung Jusuf Anwar, Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti selaku Ketua Tim Penguatan (TP) RCE ini diikuti oleh anggota tim implementasi RCE dari berbagai unit eselon (UE) I lingkup Kementerian Keuangan yaitu para pejabat dan pegawai dari DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Inspektorat Jenderal (Itjen), Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko (DJPPR) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Turut juga hadir Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Dalam arahannya, Dirjen Perbendaharaan menekankan pentingnya peran RCE dalam mendukung pengambilan keputusan kebijakan fiskal di tingkat daerah. Dirjen Perbendaharaan juga menyampaikan harapan agar RCE tidak hanya menjadi forum untuk menghasilkan laporan, tetapi juga sebagai wadah untuk merumuskan kebijakan dan kegiatan yang lebih konkret dan bermanfaat bagi daerah dengan melibatkan seluruh UE I Kemenkeu di daerah.
Peran RCE mulai dijalankan pada tahun 2021 oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb bersama Kanwil UE I Kemenkeu lainnya. Peran RCE dijalankan sebagai respons dari arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar DJPb terus bertransformasi ke arah treasury business yang lebih mengoptimalkan data dalam merumuskan policy recommendation. Melalui RCE, peran unit vertikal Kemenkeu di daerah didorong untuk mendukung perekonomian regional melalui analisis dan komunikasi dengan pemerintah daerah.
Program RCE telah menghasilkan berbagai output strategis yaitu Kajian Fiskal Regional (KFR), Laporan Asset Liability Committee (ALCo) Regional, Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN), dan Strategic Briefsheet. "RCE bukan hanya milik DJPb, melainkan milik kita semua yang harus kita jaga dan rawat bersama. Laporan RCE saat ini seringkali hanya berisi data yang sama dengan laporan BKF dan DJPK. Padahal, RCE seharusnya dapat memberikan analisis yang lebih mendalam tentang kondisi ekonomi daerah dan langkah-langkah strategis yang perlu diambil,” ujar Dirjen Perbendaharaan.
Dirjen Perbendaharaan menambahkan bahwa perkembangan RCE saat ini sudah sangat baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sinergi antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan RCE.
Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan monitoring yang lebih ketat terhadap pelaksanaan RCE di daerah. Selain itu, laporan RCE perlu diperkaya dengan informasi yang lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan daerah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan daerah akan pengetahuan tentang tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif. RCE dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait tata kelola pemerintahan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Dirjen Perbendaharaan pun menekankan pentingnya peran RCE dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah, terutama di masa pemerintahan baru ini. RCE dapat lebih proaktif dalam mengartikulasikan berbagai kebijakan dan membantu memastikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Dalam kegiatan ini hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Arif Wibawa, Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto selaku Koordinator KFR, Direktur Pengelolaan Kas Negara Muhdi selaku Koordinator ALCo Regional, Direktur Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah selaku Koordinator FKPKN, serta para pejabat eselon II Kemenkeu. [SOF]
