Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, KPPN Penerimaan, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) pada Jumat (20/12). Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan arahan langsung, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, serta memastikan pengelolaan anggaran negara khususnya pada akhir tahun anggaran berjalan efektif dan efisien.
Dalam kunjungannya, Wamenkeu didampingi Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti. Turut dihadiri oleh Sesditjen Perbendaharaan Arif Wibawa, Direktur SITP Syaiful, Direktur Pengelolaan Kas Negara Muhdi, Direktur Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah, Direktur Sistem Manajemen Investasi Saiful Islam, Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto, Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Ririn Kadariyah, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Fahma Sari Fatma, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Taukhid, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta Mei Ling.
Wamenkeu turut berdialog dengan pegawai dan satuan kerja (Satker) lingkup KPPN Jakarta II yang hadir, untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta manfaat yang diperoleh dari layanan-layanan yang telah disediakan, seperti layanan bersama dan penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Next Generation (SPAN NG) dan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Wamenkeu juga memberikan apresiasi atas upaya KPPN memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Dalam kunjungan tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta memaparkan profil wilayah kerja KPPN lingkup DKI Jakarta, yang mengelola 78% dari total APBN nasional dan berhasil mencapai kinerja yang baik. Melalui berbagai inovasi seperti dashboard penerimaan SPM harian dan layanan bersama Front Office, KPPN DKI Jakarta berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. KPPN DKI Jakarta juga aktif mendukung program pemerintah selaras dengan isu strategis nasional dan Asta-Cita Presiden, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Kepala KPPN Jakarta II, IV, dan VII turut menyampaikan paparannya. KPPN Jakarta II menyoroti proses bisnis dan capaian penerimaan yang tinggi, sementara KPPN Jakarta IV melaporkan lonjakan belanja untuk sektor pendidikan. KPPN Jakarta VII, yang memiliki pagu belanja terbesar untuk bantuan sosial, berhasil mencapai realisasi yang optimal meskipun menghadapi tantangan terkait pengembalian dana. Selain itu, KPPN Penerimaan turut memaparkan secara rinci proses bisnis dan perbedaan antara KPPN Penerimaan dengan KPPN lainnya. Sebagai tindak lanjut, Dirjen Perbendaharaan memberikan arahan agar KPPN Penerimaan mengembangkan dashboard yang menampilkan data realisasi penerimaan per daerah dalam bentuk peta Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi masing-masing daerah terhadap penerimaan negara.
“Seluruh jajaran agar terus mengawal APBN dan menumbuhkan UMKM untuk memberikan sumbangsih terbaik dalam membangun negeri, terus bersemangat dalam menatakelola pencatatan penerimaan negara untuk mendukung kemajuan negara,” tegas Wamenkeu. Dalam sesi arahannya, Wamenkeu Suahasil meminta agar seluruh jajaran DJPb terus mengawal pelaksanaan APBN dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Wamenkeu juga menekankan pentingnya untuk mengaitkan pelaksanaan anggaran dengan isu-isu strategis nasional, seperti pembangunan berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengawasan dengan memastikan keamanan sistem SPAN Next Generation. [BSAJ].
