Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting dalam memastikan seluruh program pembangunan terlaksana dengan baik. Meski demikian, tensi geopolitik, gejolak harga energi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi menjadi tantangan.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah senantiasa mengambil kebijakan dengan penuh kehati-hatian demi memastikan tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia tercapai. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut perlu dikawal bersama oleh Pemerintah dan BPK,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 di kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Rabu (21/05).
Menkeu hadir bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan didampingi oleh para pejabat Kementerian Keuangan, termasuk Wamenkeu Suahasil Nazara dan Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti. Exit Meeting merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan atas LKPP 2024 yang sebelumnya telah diserahkan oleh Menkeu selaku wakil dari Pemerintah Pusat kepada BPK pada tanggal 21 Maret 2025, dengan status belum diperiksa atau “unaudited”.
Dalam kegiatan Exit Meeting, Menkeu mewakili Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan dan seluruh masukan yang diberikan. Selaras dengan harapan masyarakat, Pemerintah berharap pemeriksaan ini menjadikan pengelolaan APBN makin transparan, akuntabel, dan terpercaya.
“Momen ini sekaligus menjadi retrospeksi kita, menengok ke belakang dengan penuh tanggung jawab sembari menetapkan arah langkah ke depan. Karena APBN lebih dari sekadar dokumen fiskal, ia adalah cermin karakter dan arah perjalanan bangsa Indonesia.”
Adapun Ketua BPK Isma Yatun dalam sambutannya mengungkapkan bahwa opini yang diberikan untuk LKPP bukanlah suatu bentuk penghargaan atau hadiah, melainkan hasil nyata dari kerja keras kementerian negara/lembaga (K/L) dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan.
“Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan seluruh K/L sehingga proses pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari yang direncanakan. Kami berharap kolaborasi profesional antara BPK dan K/L dapat terus berlanjut sesuai dengan penugasan masing-masing,” sebut Ketua BPK. [LRN]
