APBN memiliki peran penting dalam ekonomi nasional dan daerah sebagai instrumen kebijakan fiskal. Agar kebijakan fiskal dapat berjalan dengan efektif, diperlukan standar data fiskal yang selaras dengan berbagai sektor ekonomi, yaitu Government Finance Statistics Manual (GFSM).
Untuk mengikuti perkembangan transaksi ekonomi global, standar statistik ekonomi perlu terus diperbarui. Pembaruan ini mencakup System of National Accounts 2025 (untuk sektor riil), Balance of Payment Manual 7 (untuk sektor eksternal), dan pembaruan GFSM 2014 yang masih berlangsung (untuk sektor fiskal).
Indonesia bersama sederet negara maju lainnya seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Belgia mewakili 195 negara anggota The International Monetary Fund (IMF) dalam IMF GFS Advisory Committee (GFSAC) untuk membahas pembaruan GFSM 2024 yang akan diterbitkan pada 2027. Tahun ini, diskusi dilakukan pada 13-15 Mei 2025 di Brasil, dengan delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling.
Beberapa pembahasan utama dalam diskusi ini adalah klarifikasi perlakuan dan pencatatan pada GFSM seperti perbedaan pajak, jasa, dan arus lainnya, serta perlakuan financial dan operating lease; pengakuan klasifikasi transaksi baru seperti pengakuan data sebagai aset, penyesuaian klasifikasi perubahan iklim, perlakuan emission trading scheme, dan ekonomi syariah; pembaruan klasifikasi fungsi anggaran (Classification of Functions of Government/COFOG); serta harmonisasi GFS dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) maupun International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan standar statistik makro ekonomi lainnya
Selain pembahasan isu utama tersebut, telah dibentuk 4 task team untuk melakukan riset lanjutan dan menyusun catatan diskusi terkait dengan isu spesifik GFS seperti penggunaan informasi GFS dalam pengambilan kebijakan fiskal.
Pembaruan GFSM ini diharapkan dapat membantu negara-negara dalam mengelola keuangan publik dengan lebih efektif, meningkatkan transparansi dan keterbandingan data antarnegara, serta mendukung kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. [Kontributor Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta]
