Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Selasa (27/05). LKPP Tahun 2024 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian opini audit tertinggi terhadap LKPP ini merupakan yang kesembilan kalinya berturut-turut.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2024 dalam bentuk LKPP tahun 2024 secara material telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, diungkapkan secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan didasarkan pada efektivitas sistem pengendalian intern. BPK sangat mengapresiasi dukungan DPR RI yang krusial dalam mendorong pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel,” sebut Ketua BPK.
LKPP Tahun 2024 merupakan laporan konsolidasian yang disusun oleh entitas pelaporan pemerintah pusat, terdiri dari 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dengan total 19.128 entitas akuntansi dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dengan total 789 entitas akuntansi yang tersebar di 10 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2024 didasarkan pada opini WTP atas LKBUN dan 84 LKKL Tahun 2024. Dua LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tetapi tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2024 secara keseluruhan.
BPK juga menyampaikan beberapa temuan pemeriksaan untuk perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkelanjutan. Salah satu area yang menjadi perhatian adalah pelaporan kinerja yang terintegrasi ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2024, yang disebutkan masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya, metodologi, dan pedoman penyusunan.
“Meskipun masih membutuhkan penguatan kerangka regulasi, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) diharapkan mampu menyajikan informasi yang lebih komprehensif mengenai penggunaan anggaran negara sesuai sasaran. Informasi ini akan menjadi fondasi esensial dalam merumuskan langkah-langkah strategis kebijakan pemerintah di masa mendatang,” ungkap Ketua BPK. [LRN]
