Jakarta, Senin (13/4/2026) - Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Arif Wibawa, melantik dan mengambil sumpah 17 Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Senin, 13 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Jusuf Anwar dan dihadiri oleh para pejabat yang dilantik dari Kantor Pusat serta unit kerja lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi melalui pengisian jabatan strategis yang kosong, baik akibat promosi pejabat sebelumnya maupun kebutuhan penyegaran organisasi. Pelantikan mencakup pergeseran jabatan pada kantor pusat dan unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Sebanyak 17 pejabat yang dilantik berasal dari berbagai unit kerja, baik di kantor pusat maupun KPPN menempati posisi baru pada fungsi pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, akuntansi dan pelaporan keuangan, hingga sistem informasi dan teknologi.
Dalam arahannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan menekankan pentingnya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab di tengah tantangan global yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat peran APBN sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.
“Pelaksanaan APBN Tahun 2026 dihadapkan pada berbagai tantangan global. Dalam kondisi tersebut, APBN harus tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, alokasi, dan distribusi yang sehat dan kredibel, guna menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendukung program prioritas nasional,” ujar Arif.
Arif juga menegaskan bahwa peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor perlu terus diperkuat untuk memberikan nilai tambah, khususnya dalam mendorong kualitas belanja negara yang berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepada para pejabat yang dilantik, disampaikan bahwa Pejabat Pengawas memiliki peran strategis sebagai manajer lini depan dalam implementasi kebijakan. Mereka diharapkan mampu menjadi teladan, menggerakkan tim kerja, serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien, baik di Kantor Pusat maupun di KPPN.
Menutup arahannya, Arif Wibawa mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme, serta menginternalisasi nilai-nilai organisasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas, guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi melalui pengisian jabatan strategis yang kosong, baik akibat promosi pejabat sebelumnya maupun kebutuhan penyegaran organisasi. Pelantikan mencakup pergeseran jabatan pada kantor pusat dan unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Sebanyak 17 pejabat yang dilantik berasal dari berbagai unit kerja, baik di kantor pusat maupun KPPN menempati posisi baru pada fungsi pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, akuntansi dan pelaporan keuangan, hingga sistem informasi dan teknologi.
Dalam arahannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan menekankan pentingnya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab di tengah tantangan global yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat peran APBN sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.
“Pelaksanaan APBN Tahun 2026 dihadapkan pada berbagai tantangan global. Dalam kondisi tersebut, APBN harus tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, alokasi, dan distribusi yang sehat dan kredibel, guna menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendukung program prioritas nasional,” ujar Arif.
Arif juga menegaskan bahwa peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor perlu terus diperkuat untuk memberikan nilai tambah, khususnya dalam mendorong kualitas belanja negara yang berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepada para pejabat yang dilantik, disampaikan bahwa Pejabat Pengawas memiliki peran strategis sebagai manajer lini depan dalam implementasi kebijakan. Mereka diharapkan mampu menjadi teladan, menggerakkan tim kerja, serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien, baik di Kantor Pusat maupun di KPPN.
Menutup arahannya, Arif Wibawa mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme, serta menginternalisasi nilai-nilai organisasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas, guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
