Siaran Pers
Hits: 1694

Jakarta, 29 Desember 2023 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama tahun 2023 dapat terjaga kuat dan sehat terutama terkait realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan tutup kas tahun 2023 pada Jumat (29/12) di Gedung Jusuf Anwar, Kemenkeu menyampaikan apresiasinya atas pengelolaan kas negara yang baik sampai dengan hari ini (29/12), namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.
 

“Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengelola cash itu secara optimal, juga dari sisi kita untuk mengoptimalkan dari cashflow kita, itu terus perlu untuk ditingkatkan,” jelasnya.
 

Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Menkeu menilai, tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola APBN secara lebih optimal.
 

APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antardaerah. Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk dapat menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah. Hal ini berdampak pada tingkat inflasi yang terjaga dan laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat mencapai kisaran 5 persen.
 

Capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran negara oleh berbagai pihak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Ditjen Perbendaharaan berperan dalam melakukan penyaluran belanja negara, termasuk mengelola kas negara untuk memastikan kelancaran program pembangunan. Selain itu, Kemenkeu juga menguatkan peran Regional Chief Economist dan Financial Advisor dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholders untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi. 
 

Implementasi Regional Chief Economist menunjukkan bahwa Kemenkeu hadir sebagai intellectual fiscal leaders dan knowledge centre dalam melakukan analisis perekonomian regional, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 

“Ditjen Perbendaharaan dapat terus menguatkan regional economist bersama dengan kanwil-kanwil yang lain, karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan demokrasi yang sehat, bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN, #uangkita, uang yang kita collect berdasarkan undang-undang dan kita belanjakan”, ungkap Menkeu.
 

Selain itu, dalam rangka menjaga dan melanjutkan peran APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan fiskal 2024 disusun untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistic. Strategi dari sisi pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, sementara dari sisi belanja negara adalah dengan peningkatan kualitas belanja negara (spending better). Selain itu, strategi dari sisi pembiayaan negara adalah dengan pengelolaan pembiayaan secara inovatif dalam batas yang aman dan manageable.
 

Selanjutnya, kegiatan tutup kas ini menjadi sarana kontemplasi pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Keuangan tahun 2023 dan penyatuan visi untuk resolusi penajaman program strategis tahun 2024.
 

* * *

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

 

Unduh dalam format PDF: Tutup Kas, Menkeu Apresiasi Jajarannya Mengelola Kas Negara

Siaran Pers
Hits: 1509

Jakarta, 22 Desember 2023 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja pemantauan terhadap kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI yang bertugas menangani pembayaran tagihan untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L) strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pada tahun 2023, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.721,62 triliun atau 78 persen dari seluruh Belanja Pemerintah Pusat pada APBN. Kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup tinggi. Pada bulan Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN.

Secara nasional, sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, realisasi Belanja Negara tercatat mencapai Rp2.769,6 triliun atau sebesar 88,3 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliun atau 11,7 persen dari total pagu.

Realisasi Belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilu telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77,0 persen dari pagu Rp30,4 triliun. Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20,0 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk: (i) pembentukan Badan Ad hoc; (ii) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (iii) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (iv) masa kampanye Pemilu; serta (v) pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik. Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk (i) pengamanan Pemilu; (ii) pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu; dan (iii) diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan berkesempatan melakukan dialog dengan perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Mitra KPPN yang dikunjungi antara lain dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari beberapa kedutaan besar di luar negeri, Sekjen Kementerian Agama, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan dari Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan beberapa lender Pinjaman Luar Negeri seperti KFW Development Bank dan IDB.

“Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran di akhir tahun ini dapat terwujud. Perlu diingat juga untuk tetap menjaga tata kelola yang baik dalam melaksanakannya,” pesan Menteri Keuangan.

 

* * *

 

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

 

Unduh dalam format PDF: Menkeu Tinjau Pengelolaan APBN Akhir Tahun di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Siaran Pers
Hits: 2090

Jakarta, 12 September 2023 – Setelah melalui serangkaian pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 (P2 APBN TA 2022) akhirnya mendapatkan persetujuan DPR untuk disahkan menjadi UU P2 APBN TA 2022 dalam sidang Paripurna DPR RI, Selasa (12/09). Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengapresiasi dukungan dan kerja sama DPR selama proses pembahasan RUU tersebut.

Siaran Pers
Hits: 1580

Jakarta, 23 Agustus 2023 – Inisiatif ASEAN Treasury Forum (ATF) akhirnya diperkenalkan saat gelaran Pertemuan ASEAN Finance Ministers sebagai side event dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) yang kedua. Side event ATF terdiri dari pertemuan tingkat tinggi antara pejabat tinggi treasury negara anggota ASEAN dan seminar untuk membahas isu-isu terkini tentang digitalisasi manajemen keuangan publik. Pertemuan diadakan untuk mengkomunikasikan urgensi ATF sekaligus memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berbagi perspektif tentang pembentukan ATF. Inisiatif ini sekaligus menegaskan kembali dedikasi ASEAN untuk meningkatkan stabilitas keuangan regional, memupuk inovasi teknologi dan mendorong kolaborasi.

Siaran Pers
Hits: 4069

Jakarta, 17 Mei 2023 – Guna menguatkan sinergi dan mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2023 yang lebih berkualitas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) TA 2023. Adapun tema yang diusung pada Rakornas PA tahun ini yaitu “Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”. Tema tersebut diangkat untuk menggambarkan strategi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam meningkatkan kualitas dan kinerja belanja APBN yang produktif. Dengan begitu, diharapkan belanja negara dapat memberikan dampak yang menjangkau dan langsung menyentuh seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah memfokuskan strategi meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Penekanan terhadap belanja berkualitas/spending better terus dimunculkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahunnya.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Selain itu, tren perbaikan diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan membaiknya leading indicators, peningkatan mobilitas masyarakat pasca Pandemi Covid-19, berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional, serta peningkatan aliran PMA ke Indonesia.

"Yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya. Apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden, Wakil Presiden? Yang sudah disepakati kabinet, dan kemudian dijalankan konsisten. Karena sering kemudian ada gap yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah kerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran, dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan ketetapan di dalam kabinet. Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja, dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," jelas Menkeu saat membuka acara puncak di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta (17/05).

Lebih lanjut, Menteri Keuangan menekankan pentingnya belanja berkualitas dalam pelaksanaan APBN. Di masa Pandemi Covid-19 belanja berkualitas menjadi krusial karena sempitnya ruang fiskal akibat refocussing APBN untuk penanganan Pandemi. Pasca-pandemi, belanja berkualitas tidak kalah pentingnya mengingat kita harus mengejar pencapaian target-target RPJMN 2020 – 2024. Untuk itu, peningkatan kualitas belanja menjadi keniscayaan bagi pemerintah. Belanja Negara harus diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, Kinerja APBN masih tetap terjaga positif. Pendapatan Negara mencapai Rp647,2T atau 26,3% dari APBN yang meningkat sebesar 29,0% dari realisasi periode yang sama tahun 2022. Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp518,7T (16,9% dari APBN), naik 5,7% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kinerja tersebut, realisasi APBN pada Triwulan I 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp128,5T atau sebesar 0,61% dari Produk Domestik Bruto dan keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus sebesar Rp228,8T.

Menteri Keuangan berharap agar pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola, quality of spending, maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga good governance dan spending better dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud. Selain itu diminta komitmen seluruh pengelola keuangan pada K/L maupun pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN. Diperlukan peningkatan kemampuan dalam membelanjakan anggaran dengan komposisi yang tepat, pelaksanaan kegiatan dan program dengan efektif dan efisien, serta penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait.

“Cara-cara untuk creative spending dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu, mungkin karena kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful tadi menjadi sangat penting. Yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi, kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain. Itulah yang kita sebutkan peranan APBN sebagai suatu instrumen apakah dia melakukan distribusi, alokasi atau pada saat ekonomi menghadapi shock seperti pandemi, semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi. Ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri atau bersama-sama Bappenas saat perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah inovatif. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan Inovasi dan kreativitas dalam mengelola anggarannya dari sisi value for money. Bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak menghasilkan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” tegas Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada para pimpinan K/L yang memiliki kinerja anggaran terbaik berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran, yaitu besar, sedang, dan kecil. K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun anggaran 2022 untuk kategori pagu besar adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Untuk kategori sedang, K/L penerima penghargaan adalah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk kategori kecil, penghargaan K/L dengan kinerja anggaran terbaik tahun 2022 didapatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 ini diisi dengan diskusi panel/talk show yang menghadirkan tiga narasumber yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro yang menyampaikan materi terkait kualitas belanja dari perspektif masing-masing, dengan dipimpin oleh moderator Leonard Samosir.

Sebagai informasi, serangkaian kegiatan turut diadakan menuju Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 mencakup: (i) Tiga kegiatan utama pra event, yaitu Stakeholder Day pada tanggal 20-21 Maret 2023, Coaching Clinic yang telah dilaksanakan pada 5 April 2023, serta Rakortek Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2023 pada 11 Mei 2023; (ii) dua side events yang mencakup: Lomba-lomba dalam rangka Rakornas PA yang dilaksanakan pada Februari - Maret 2023 dan PAstival UMKM, dilaksanakan tanggal 09-10 Mei 2023; serta (iii) main event, yaitu acara utama Rakornas Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan tanggal 17 Mei 2023.
 
***
Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
 
Unduh PDF: SP–48/KLI/2023 (Siaran Pers: Rakornas Pelaksanaan Anggaran TA 2023: Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia)
Siaran Pers
Hits: 2212

Jakarta, 02 Maret 2023 – Saat ini, terdapat 264 Badan Layanan Umum (BLU) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta mengelola aset sebesar Rp1.170 triliun. Ekonomi Indonesia yang tumbuh solid di 2022 juga turut ditopang oleh kinerja positif BLU. Oleh karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpesan agar BLU dapat mengambil peran penting sebagai penyangga sekaligus katalisator pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Kita baru saja mengalami 3 tahun pandemi, suatu ujian yang dahsyat bagi seluruh negara di dunia. Indonesia, Alhamdulillah pulih relatif singkat dan kita tumbuh yang tertinggi di negara G20 dan ASEAN. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kontribusi dari BLU-BLU yang melakukan penyesuaian luar biasa keras dalam masa pandemi ini. Salah satu yang jelas adalah BLU rumah sakit, karena dia ada di frontline, lini terdepan,” jelas Menkeu dalam acara Rakor BLU 2023 yang bertema “BLU Inklusif Indonesia Optimis”, yang berlangsung di Gedung Dhanapala, Jakarta. Dalam acara ini hadir pula Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Kesehatan, serta perwakilan POLRI dan TNI.

Selain itu, peran strategis BLU fokus terhadap pembangunan yang inklusif melalui pembiayaan dan fasilitasi UMKM, kebijakan keberpihakan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan, membangun konektivitas dan infrastruktur sampai ke pelosok negeri. BLU menjadi katalisator perekonomian sekaligus menghadirkan layanan publik yang prima kepada masyarakat secara inklusif, affordable, dan sustainable, serta akuntabel dan antisipatif terhadap ketidakpastian.

“Bapak Presiden terus ingin menggiatkan investasi, di dalam rangka untuk menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas dan tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BLU ini menurut saya penting dan punya peranan untuk menarik investasi, melakukan kerjasama investasi, karena itu akan sangat menentukan banyak sekali, tadi kemampuan untuk mobilisasi capital. Kalau BLU bagus, well perform, kesehatan keuangannya baik, aset dikelola baik, tata kelolanya baik, pasti banyak investor ingin bekerja sama,” ungkap Menkeu.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam laporannya, menyampaikan tema Rakor tahun ini mengandung makna bahwa BLU terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan, sesuai mandat yang dimiliki kepada seluruh masyarakat dengan tetap optimistis dalam menghadapi tantangan ke depan. BLU terus berperan dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi BLU dalam meringankan beban fiskal pemerintah guna menghadirkan layanan kepada masyarakat. Di tahun 2022 yang lalu, kontribusi BLU mencapai Rp89,5 triliun atau 15,13% dari total realisasi PNBP. Secara nyata, layanan BLU semakin inklusif dirasakan oleh masyarakat secara luas melalui bidang pendidikan, kesehatan, pengelolaan dana dan pembiayaan, dan pengelolaan kawasan.

BLU juga berperan dalam mendorong inklusi ekonomi melalui UMKM, yang utamanya dijalankan oleh kelompok-kelompok terpinggirkan dan rentan, seperti wanita dan kelompok minoritas. Dengan memperkuat UMKM dan memastikan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan pembangunan, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. BLU hadir dengan membantu pembiayaan modal usaha bagi UMKM melalui BLU-BLU Pengelola Dana telah disalurkan modal usaha kepada 7,8 juta UMKM melalui skema dana bergulir sebesar Rp43,1 triliun. Sebanyak 89.615 UMKM juga telah ditingkatkan nilai jual produknya melalui sertifikasi halal.

Selain itu, BLU memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) untuk mengakses dunia pendidikan, agar tercapai pembangunan yang inklusif. Di tahun 2022, sebanyak 185.632 mahasiswa yang berasal dari kelompok tersebut mendapatkan beasiswa dan tarif diskon sampai dengan nol rupiah, untuk layanan di BLU-BLU Pendidikan. Hal ini diharapkan terus ditingkatkan melalui Key Performance Indicator (KPI) pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan, yang merupakan salah satu agenda dalam Rakor BLU tahun ini.

Pada sektor Kesehatan, kerjasama antara Rumah Sakit BLU dengan BPJS serta dilengkapi dengan kekhususan kebijakan keberpihakan RS BLU kepada masyarakat miskin dan terdampak kondisi kahar, mampu menjangkau seluruh masyarakat hingga ke lapisan terbawah termasuk dalam upaya menanggulangi stunting. Selain itu, aset BLU yang dimiliki diharapkan dapat dioptimalisasi agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Optimalkan nilai aset yang dikelola untuk bisa menambah kualitas layanan, bukan untuk menambah beban masyarakat. Jadi pendapatannya untuk memperbaiki, misal investasi di bidang alat-alat atau pelayanan. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk perbaikan kinerja untuk bisa melayani masyarakat lebih baik,” jelas Menkeu.

BLU juga turut membangun konektivitas dan infrastruktur di berbagai daerah, dengan mengelola berbagai destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo. Hal ini juga merupakan peran strategis BLU yang penting untuk mempercepat dan mempermudah aksesibilitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal-kreatif, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kontribusi BLU antara lain melalui pembangunan jaringan internet di 57 kabupaten/kota pada wilayah 3T dan pengadaan lahan bagi 52 ruas jalan tol, 37 bendungan, 9 jalur KA, 1 pelabuhan, 5 irigasi dan 1 jaringan air baku yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional.

Kegiatan rakor juga dimeriahkan dengan diselenggarakannya pameran layanan BLU pada tanggal 2-3 Maret 2022 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Melalui Rakor BLU tahun 2023 ini, diharapkan terciptanya semangat dan sinergi BLU untuk terus menciptakan layanan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah kondisi perekonomian yang diprediksikan akan bergejolak. Dukungan dari BLU diharapkan dapat mendorong terciptanya kesejahtaraan masyarakat secara menyeluruh sebagai modal pertumbuhan perekonomian Indonesia yang optimistis.
***

Yustinus Prastowo
Juru Bicara Kementerian Keuangan
 
Siaran Pers
Hits: 2347

Sumenep, 2 Februari 2023 -  Menteri Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep untuk melakukan kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM. Hadir bersama Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketua Banggar DPR RI, Menteri Keuangan menjadi narasumber pada dialog APBN hadir di seluruh pelosok Indonesia di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Menkeu menyampaikan bahwa APBN merupakan instrument negara untuk hadir kepada masyarakat.

“Untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara yang begitu mulia tersebut maka instrumen yang sangat penting adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tadi moderator Pak Sutikno mengatakan itu adalah simbol dari hadirnya negara di seluruh pelosok negara ini, bangsa ini dan di berbagai isu yang tidak hanya pelosok tempat tapi juga isu. Dari mulai masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan sampai kepada masalah ilmu pengetahuan, pertahanan keamanan bidangnya Pak Menkopolhukam”, ujar Menkeu.

Kegiatan dialog ini bertujuan untuk mengekspos berbagai kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Madura. Kegiatan tersebut juga menunjukkan berbagai bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan berbagai lembaga, misalnya penyaluran KUR yang bekerja sama dengan lembaga keuangan, penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro yang dikoordinasikan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Perbankan ,fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM oleh BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sejak tahun 2007, Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit/pembiayaan modal kerja kepada usaha produktif di Indonesia. Dana yang disalurkan kepada masyarakat 100% berasal dari lembaga keuangan penyalur KUR. Dukungan pemerintah diberikan melalui pembayaran subsidi bunga, sehingga beban bunga yang ditanggung oleh debitur KUR menjadi lebih ringan. Pada tahun 2022, KUR telah disalurkan kepada 7.615.492 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp365,5 Triliun. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dari sisi jumlah debitur KUR tahun 2022, yaitu sebanyak 1.487.112 debitur di mana sekitar 4,1% debitur berada di Pulau Madura. Realisasi Penyaluran KUR  di Kabupaten Sumenep tahun 2022 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan jumlah realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 454,3 Miliar.

Selain KUR, Pemerintah juga memiliki program Pembiayaan Ultra Mikro yang juga menyasar pelaku usaha di segmen mikro. Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program dana bergulir yang dikelola oleh BLU PIP untuk menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan cepat dengan dilengkapi program pendampingan bagi para debiturnya. Setiap tahunnya, realisasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dan jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi terus meningkat. Pada tahun 2022, Pembiayaan Ultra Mikro telah menjangkau lebih dari 2 juta debitur dengan total penyaluran mencapai Rp8,1 Triliun, 17,6% dari nilai tersebut disalurkan di Provinsi Jawa Timur.  Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Kabupaten Sumenep dilakukan oleh 2 BUMN dan 5 koperasi. Jumlah pelaku usaha yang memperoleh Pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2022 sebanyak 26.886 debitur atau 6,8% dari total debitur di Provinsi Jawa Timur.

Bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha juga ditunjukkan melalui program sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BLU BPJPH. Proses penerbitan Sertifikat Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh BLU BPJPH. Dalam pelaksanaan program ini, BLU BPJPH bekerja sama dengan BPJPH Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di berbagai wilayah. Pada Desember 2022, terdapat 105 Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BLU BPJPH kepada Pelaku UMK di Kabupaten Sumenep. BPJPH akan melanjutkan program fasilitasi sertifikat halal ini pada tahun 2023 dengan membuka program kuota satu juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal melalui mekanisme self declare tidak akan dikenakan biaya atau dengan kata lain tarif layanannya akan ditanggung oleh APBN.

Pemerintah juga memiliki program FLPP yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran BUN Investasi Pemerintah yang disalurkan dengan pola executing oleh BP Tapera melalui Bank Penyalur. Porsi pembiayaan FLPP yang bersumber dari BP Tapera (APBN) adalah 75%, sedangkan sisanya (25%) bersumber dari dana Bank Penyalur. Pada tahun 2022, realisasi penyaluran FLPP sebanyak 226.000 unit dengan nilai sebesar Rp25,15 triliun. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2022 yaitu sebanyak 200.000 unit. Realisasi penyaluran FLPP pada tahun 2022 untuk Provinsi Jawa Timur adalah senilai Rp5,77 Triliun  untuk 74.025 unit rumah, sedangkan di Kabupaten Sumenep sendiri terdapat 137 unit rumah yang dibiayai dengan dana FLPP senilai Rp14,4 Miliar atau 40% lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya.

Terdapat enam perwakilan Bank Penyalur KUR yang ikut meramaikan kegiatan showcase UMKM kali ini, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BSI, dan BPD Jatim. Masing-masing Bank akan menyerahkan dukungan UMKM (CSR) kepada masyarakat. BLU PIP dan BP Tapera juga menyerahkan akad pembiayaan kepada debitur, sedangkan BLU BPJPH akan menyerahkan sertifikat halal kepada UMK di wilayah Kabupaten Sumenep. Kegiatan diseminasi APBN dan showcase UMKM ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah yang dibiayai oleh APBN, juga turut mengawasi implementasi program pemerintah di wilayah masing-masing. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dengan Perbankan, LKBB, dan lembaga lainnya juga diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menerima manfaat secara optimal dari dana APBN.

Selain itu, APBN hadir untuk masyarakat melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD) untuk memajukan perekonomian daerah termasuk di wilayah Madura. Pada TA 2022, realisasi TKD di wilayah Madura mencapai Rp7.040,43 miliar atau 100,66% dari alokasinya sebesar Rp6.994,31 miliar. Capaian output dari TKD di antaranya:
  1. Bidang Kesehatan yaitu Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas; Penyediaan Alat Kesehatan RS; Pengadaan sarana prasarana percepatan penurunan stunting; Bantuan Operasional Kesehatan; Bantuan Operasional KB; Alat Kesehatan; Pembangunan/Rehabilitasi Faskes; Iuran BPJS.
  2. Bidang Pendidikan yaitu Pembangunan Ruang Kelas; Rehabilitasi Ruang Kelas; Pembangunan Ruang Guru; Rehabilitasi Ruang Guru. Bantuan Operasional Sekolah; BOP PAUD; BOP Pendidikan Kesetaraan; Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah; Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah; Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah; BOP Museum & Tanan Budaya.
  3. Bidang Infrastruktur yaitu Penanganan Jalan; Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan; Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan; Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan;
Untuk mendukung UMKM, dukungan dana dari TKD juga diberikan oleh Pemerintah antara lain melalui DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) kepada daerah di wilayah Madura sebesar Rp1.616,8 juta yang ditujukan untuk memberikan pelatihan kepada 412 peserta pelatihan, serta DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp1.440,9 juta yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada 918 pelaku usaha. Bentuk dukungan tersebut juga akan dilanjutkan pada TA 2023.

Selain itu, di wilayah madura terdapat 3 kabupaten yaitu Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep yang merupakan daerah penghasil tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dibidang kesejahteran masyarakat (50%), bidang kesehatan (40%) dan bidang penegakan hukum (10%). Kegiatan DBH CHT juga dapat diarahkan untuk mendukung petani tembakau, misalnya dukungan berupa bantuan pupuk, sarana prasarana, benih, dan bantuan lainnya. Sedangkan, Untuk DBH Migas, 2 kabupaten, yaitu Kab. Sumenep dan Kab. Bangkalan merupakan daerah penghasil migas. Dengan berlakunya UU HKPD, pada tahun 2023 terdapat perubahan perhitungan alokasi DBH migas. Selain kepada daerah penghasil, DBH migas juga dialokasikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan daerah pengolah.

Ke depan, diharapkan pengelolaan TKD di wilayah Madura dapat semakin baik sehingga manfaat TKD dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan juga Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bersama-sama memastikan bahwa pengelolaan TKD dapat berjalan secara optimal.
 
***
Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
 
unduh pdf: SP-05/APBN/2023
Siaran Pers
Hits: 3172

Jakarta, 14 Desember 2022 – Pemerintah makin gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif tetapi masih didominasi oleh sisi konsumsi. Oleh karenanya, pembiayaan yang diperlukan pun makin meningkat. Pemerintah mendorong investasi dan ekspor agar dapat memberikan leverage yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong peran investasi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.


Melalui skema investasi pemerintah, dana yang bersumber dari APBN maupun endowment fund yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), dan sejumlah badan lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Sampai saat ini implementasi PP Nomor 63 tahun 2019 dan PMK Nomor 53 tahun 2020 masih berada dalam fase awal. Baru terdapat lima Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang terdiri atas empat BLU dan satu Badan Hukum Lainnya, sedangkan sejumlah BUMN telah menyampaikan minatnya untuk menjadi OIP.

Agar lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap investasi pemerintah sebagai salah satu upaya mendukung pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, konsep investasi pemerintah perlu lebih disebarluaskan, khususnya di kalangan mahasiswa dan akademisi. Untuk itu, Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) sebagai salah satu unit di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan yang membidangi sektor investasi mengadakan serangkaian kegiatan dengan tema besar The Government Investment Insight atau disingkat The Givest.

Sejak bulan September 2022, Direktorat SMI mengadakan seri webinar dan perlombaan dengan tema investasi pemerintah dalam rangkaian The Givest. Webinar Investment Series dilaksanakan dalam lima seri dengan mengundang narasumber yang merupakan ahli dan praktisi investasi pemerintah. Beberapa topik webinar yang telah dilaksanakan yaitu The Investor's Ways dengan materi terkait investasi pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2019 dan PMK 53 Tahun 2020, konsep umum investasi, wisdom mindset, strategi investasi, serta bagaimana menghindari jebakan investasi; peran investasi pemerintah melalui PP Nomor 63 Tahun 2019 dan pembiayaan APBN dalam mendukung pembangunan nasional; peran investasi sosial dalam mendukung penyelesaian backlog perumahan, penyediaan air bersih, dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah; implementasi green investment oleh Kementerian Keuangan untuk penanggulangan perubahan iklim; serta outlook, tantangan, dan peluang dalam ketidakpastian ekonomi global 2023.

Untuk meningkatkan keterlibatan stakeholders, dalam The Givest juga diadakan lomba-lomba terkait investasi, antara lain pembuatan logo pemberdayaan UMKM atau UMKM Financing Empowerment (U-FinE), karya tulis, podcast, reels, serta proposal riset yang terkait dengan investasi.

Sebagai puncak dari The Givest, diselenggarakan kegiatan Stakeholders Collaboration dengan mengundang stakeholders Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di antaranya dari OIP, perbankan, pemerintah daerah,perwakilan BUMN; serta unit Badan Hukum Lainnya. Dalam Stakeholders Collaboration ini dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data dengan PT Taspen dan PT ASABRI untuk kemudahan pemanfaatan penggunaan data masing-masing instansi. Selanjutnya diadakan penandatanganan charter komitmen bersama instansi yang ditetapkan sebagai OIP yaitu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), LPDP, LDKPI, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dengan tujuan makin meningkatkan kerja sama antara OIP dengan Komite Investasi Pemerintah (KIP).

Selain itu juga terdapat penandatanganan charter dengan sejumlah perwakilan BUMN, yaitu PT RNI (ID Food), PT Len Industri (Defend ID), PT PLN, PT Pertamina, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT BahanaPembinaan Usaha Indonesia (BPUI), dan PT PELNI, dengan harapan untuk makin meningkatkan kinerja stakeholders dalam penyelesaian kewajiban SLA. Kemudian untuk makin memperkuat kerja sama dengan perbankan dalam pelaksanaan program UMKM Financing Empowerment (U-FinE), DJPb menandatangani Nota Kesepahaman bersama Mandiri, BRI, BNI dan BSI.

Sebagai apresiasi, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan plakat penghargaan kepada stakeholders yang memiliki kinerja terbaik dalam pembayaran kembali penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement atau SLA) yaitu PT PLN untuk kategori BUMN, Kota Bandung untuk kategori Pemerintah Daerah, dan BPD Bali untuk kategori Perbankan

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders yang telah menunjukan kinerja terbaik dalam pembangunan. Kami berharap seluruh charter, MoU, dan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani akan mendukung penguatan peran investasi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya menghadapi berbagai tantangan, dinamika, dan ketidakpastian pada tahun 2023,” ucap Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam penutupan acara Stakeholders Collaboration, 13 Desember 2022.

Kemudian untuk menegaskan bahwa layanan DJPb telah memanfaatkan otomasi proses bisnis, dilaksanakan pemutaran video sebagai penanda implementasi Sistem Implementasi Kredit Program (SIKP) Mobile dan Digipay Satu yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait optimalisasi produk dalam negeri. SIKP Mobile diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dan debitur untuk melakukan monitoring program pemberdayaan UMKM, mengecek nilai subsidi yang telah diterima oleh debitur Kredit usaha Rakyat (KUR), serta mengolah behavior analysis dari para debitur KUR maupun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sedangkan Digipay Satu dikembangkan untuk mengintegrasikan proses belanja barang/jasa atas beban APBN dari hulu ke hilir, yakni sejak saat procurement hingga pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan secara online.

Diharapkan keseluruhan rangkaian The Givest ini akan lebih menguatkan sinergi dan kolaborasi antara DJPb dengan seluruh stakeholders untuk bersama-sama menjadikan investasi pemerintah sebagai instrumen demi mendorong perekonomian bangsa dan memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.


***


Narahubung Media:

Lalu Fahany Yazikri - 082227682539
Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan		 Website : djpb.kemenkeu.go.id
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telepon : 14090


Unduh PDF: SP-09/DJPb/2022

  1. Perkuat Digitalisasi Sistem Pembayaran, DJPb Lakukan Experience Sharing dengan Beberapa Negara
  2. Optimalkan Penerimaan Negara, DJPb beri Penghargaan untuk Collecting Agent MPN G3
  3. Optimalkan Belanja APBN, DJPb Bekerja Sama dengan BSI, DOKU, dan 10 BPD
  4. Sosialisasi Pendalaman Pasar Reverse Repo Pemerintah
  5. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022, Upaya Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara agar Bangsa Pulih Lebih Cepat
  6. Penandatanganan MoU Pemberdayaan UMKM antara DJPb dengan KOSME
  7. Gaji Ketiga Belas ASN dan Pensiunan akan Dibayarkan Mulai Awal Juli 2022
  8. Menkeu Berikan Penghargaan pada K/L dengan Kinerja Anggaran Terbaik dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2022
  9. Penyerahan LKPP Tahun 2021 (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2021
  10. Rakor BLU 2022: Koordinasi BLU Untuk Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
  11. Optimalkan Upaya Penyediaan Rumah untuk Rakyat, BP Tapera Implementasikan Peran Operator Investasi Pemerintah
  12. Kemenkeu Dukung Pembiayaan Proyek PLTA Pumped Storage Pertama dan Terbesar di Asia Tenggara
  13. Peluncuran SAKTI Tandai Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah
  14. APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
  15. Menkeu Lantik Pejabat Tinggi Pratama Sesuai Prestasi, Track Record, dan Kompetensi
  16. Menkeu Pastikan Akhir Tahun Anggaran 2021 Berjalan Baik
  17. Menkeu Pantau Proses Kelancaran Pencairan Anggaran Belanja APBN 2021
  18. BLU EXPO 2021: Sinergi BLU Pulihkan Ekonomi
  19. Siaran Pers Peluncuran Platform Pembayaran Pemerintah
Copyright ©2024 ASEAN Treasury Forum - All Rights Reserved By DJPb.



Search